Pertanahan & Perumahan

pendaftaran tanah petok Pemecahan Sertipikat tanah dan hak sewa

Pemecahan Sertipikat Karena Diminta Saudara Dikala SHM Atas 1 Orang

07 Juli 2024

Selama Ayah Saudara tidak pernah dan tidak ingin melepaskan seluruh atau sebagian hak atas tanahnya, maka Ayah Saudara tidak wajib untuk melakukan pemecahan Sertipikat Hak Atas Tanah. Justru permintaan Paman-Paman Saudara agar Ayah Saudara melakukan pemecahan hak atas tanah tersebut harus dipertanyakan dasarnya.

Akta Jual Beli sertifikat hak atas tanah tidak dikembalikan

Akta Jual Beli Sebagai Syarat Mutlak Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan 2 Perbedaan Dengan PPJB

07 Juli 2024

Perlu bagi Saudara untuk memeriksa, apakah pada saat penandatanganan PPJB, Saudara juga telah menandatangani Surat Kuasa. Hal tersebut dikarenakan, jika Saudara telah melakukan penandatanganan Surat Kuasa Jual atau Surat Kuasa untuk penandatanganan AJB, ,maka Pembeli memiliki hak untuk menandatangani Akta Jual Beli tanpa kehadiran Saudara, sebab dirinya dapat bertindak sebagai dirinya pribadi (Pembeli) maupun untuk dan atas nama Penjual. Sebaliknya, apabila Saudara tidak menandatangani Kuasa Menjual, maka Saudara dapat mempertanyakan atau bahkan mengajukan keberatan/permohonan pembatalan Sertipikat kepada Kantor Pertanahan setempat terkait balik nama sertipikat hak atas tanah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

penghapusan nama ayah pendaftaran akta kelahiran menambahkan nama ayah tiri waris dari ayah hubungan ayah kandung dengan putrinya kedudukan hukum anak angkat harta warisan sebagai harta bawaan kedudukan anak angkat dalam hukum waris penjualan harta waris kakek oleh ayah pembagian waris setelah Binti penjualan

Penjualan Benda yang Disewakan Sebelum Jangka Waktu Perjanjian Sewa Habis

07 Juni 2024

jika Saudara dapat mengusahakan agar pihak yang menyewa tanah tersebut dapat tetap menggunakan bidang tanah dimaksud meski Saudara telah menjualnya, maka tentulah Saudara juga tidak perlu memberikan ganti rugi. Dalam hal ini, Saudara harus membuat perjanjian dengan pihak pembeli untuk tetap memberikan akses kepada pihak yang menyewa lahan tersebut, yang umumnya jika disepakati maka Saudara harus membayar uang sewa yang pernah Saudara terima kepada pemilik baru dengan proporsi yang telah disepakati.

Sertifikat Tanah Bisa Palsu? Berikut 9 Alasan Dapat Ajukan Pembatalan

08 Mei 2024

Meski demikian, apabila ternyata tidak ditemukan adanya cacat administratif sehingga Sertipikat Hak Atas Tanah milik pihak lain tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan/atau mengandung cacat prosedur, substansi, dan wewenang, maka Kakek Saudara dapat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum kepada Pengadilan Negeri di mana lokasi tanah tersebut berada.

Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah, Bisakah Langsung Diusir Paksa?

18 April 2024

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan istri alm paman Saudara menguasai tanah dan bangunan milik orang lain dapat diduga termasuk dalam tindak pidana penyerobotan tanah. Tindakan tersebut dapat diproses secara hukum dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah secara kekeluargaan agar yang bersangkutan dapat meninggalkan rumah tersebut, sebab bagaimanapun yang bersangkutan masih memiliki hubungan keluarga.

Tanah Dengan Hak Sewa Bisakah Dijual? Cermati Perjanjiannya

08 Maret 2024

Apabila di dalam perjanjian sewa ternyata terdapat klausula yang mengatur bahwa Penyewa harus mengosongkan tanah tanpa ganti rugi apapun ketika Pemilik menjual tanah tersebut, maka Penyewa tersebut wajib untuk mengosongkan tanah dimaksud bahkan tanpa adanya ganti rugi. Adapun jika ternyata perjanjian sewa mengatur tentang ganti rugi, maka Saudara wajib untuk membayarkan ganti rugi tersebut. Penyewa tidak wajib mengosongkan jika ganti rugi belum diterimanya.

Urutan Dalam Kartu Keluarga Photo by pexels-alexander

Status Harta Waris Berupa Bangunan Bersama

08 Januari 2024

Jika bangunan tersebut termasuk harta yang Saudara terima, maka statusnya sudah jelas menjadi milik Saudara. Akan tetapi jika rumah tersebut tidak termasuk, Saudara dapat melakukan kesepakatan bersama dengan para ahli waris lainnya terkait kepemilikan dan status hak terhadap bangunan rumah tersebut. Apabila seluruh ahli waris setuju, bangunan rumah tetap berdiri dan akan dimanfaatkan atau dijual oleh seluruh ahli waris, maka ahli waris berhak mendapatkan kompensasi berupa harga bangunan beserta bagian waris ayah Saudara dari hak atas tanahnya.

menempati rumah Menyewakan Rumah Photo by pexels-pixabay

Pendaftaran Petok D Menjadi Sertifikat Hak Atas Tanah yang Memasukkan Tanah Petok D Pihak Lain

18 Desember 2023

Petok D yang dibuat setelah tahun 1961 hanya merupakan alat bukti pembayaran pajak tanah ke kantor Pemerintah Daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya perlu diketahui terlebih dahulu pada tahap mana pensertipikatan bidang tanah tersebut saat ini. Sebagai catatan, 2 (dua) langkah hukum terakhir tersebut dapat digunakan apabila Saudara dapat membuktikan bahwa Petok D Saudara dibuat sebelum berlakunya UUPA sehingga memiliki nilai kekuatan hukum sebagaimana halnya dengan sertipikat tanah.

Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pemilik Terkait Penjualan Tanah yang Disewa

14 November 2023

Perjanjian sewa menyewa tanah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, dengan prinsip utama pelaksanaannya berdasarkan itikad baik, sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Pemilik tanah memberikan hak penggunaan kepada penyewa, dengan pembayaran sewa sebagai imbalan. Perlindungan terhadap penyewa mencakup aspek pemberitahuan dan jangka waktu sewa, sebagaimana diatur oleh Pasal 1560 KUHPerdata. Situasi menjadi rumit ketika tanah yang disewa tiba-tiba dijual tanpa sepengetahuan penyewa. Dalam kasus ini, pemilik baru tetap terikat pada perjanjian sewa yang sudah ada, dan tindakan pengusiran terhadap penyewa dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, berpotensi memicu tuntutan ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, KUHPerdata memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi sewa menyewa tanah, serta menciptakan kejelasan dalam konteks penjualan tanah yang disewa.

Tantangan Hukum dalam Kasus Sertifikat Tanah dan Transaksi Palsu: Pandangan Mendalam terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia

31 Oktober 2023

Kasus ini melibatkan sejumlah permasalahan hukum yang kompleks terkait dengan sertifikat tanah dan transaksi yang dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, termasuk dasar hukum, peraturan yang mengatur pertanahan, prosedur pembubaran koperasi, serta kemungkinan pemalsuan dokumen. Penanganan kasus ini akan memerlukan upaya hukum yang teliti dan menyeluruh, termasuk penyelidikan lebih lanjut terkait pemalsuan akta jual beli dan pembuktian fakta-fakta yang relevan. Kesimpulan dari penanganan kasus ini dapat berupa pembatalan sertifikat tanah, penetapan ahli waris yang sah, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penting untuk mendekati kasus ini dengan hati-hati dan melibatkan pihak yang kompeten dalam bidang hukum dan pertanahan untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan hukum.