Dugaan Plagiat

Dugaan Plagiat Dalam Karya Ilmiah Dekan Unas Kumba dan Ancaman Hukumannya

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (Unas), Kumba Digdowiseso, diduga melakukan plagiarisme berat dalam publikasi ilmiah yang terbit di Journal of Social Science (JSS) pada 2024. Dugaan plagiat itu muncul setelah sejumlah dosen di Universitas Malaysia Terengganu (UMT) menyampaikannya dalam publikasi di Retraction Watch. Dalam artikel tersebut tercatat bahwa Kumba telah mempublikasikan 160 artikel ilmiah dalam kurun 2024 secara seorang diri. Kumba juga menyebut nama dosen-dosen dari UMT dalam sitasi yang terindeks di daftar pencarian Google Scholar.[1]
Dugaan Penjualan E-Book Palsu

Dugaan Penjualan E-Book Palsu di E-Commerce Dikaitkan Pelanggaran HKI

Dugaan Penjualan E-Book Palsu di E-Commerce Saat ini pembelian buku dimudahkan dengan adanya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada…
Latihan Soal Tentang Hak Kekayaan Intelektual

32 Latihan Soal Tentang Hak Kekayaan Intelektual

32. penyelesaian sengketa mengenai hak paten terkait perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, diajukan kepadaa. Peradilan TUNb. Peradilan Umum Perdatac. Pengadilan Niagad. a, b dan c benar
Tenaga Kerja Migran Indonesia by Pexels

Gugatan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 41 dan 42 TRIPs mengisyaratkan kepada setiap anggota organisasi perdagangan yang tergabung untuk menyediakan prosedur penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Prosedur penegakan hukum yang dimaksud salah satunya adalah mekanisme penyelesaian di pengadilan dengan mengajukan gugatan.
Eksekusi Riil

Mediasi Dalam Sengketa Pidana HKI

Penggunaan mediasi dalam hukum pidana dikenal dengan mediasi penal. Menurut Umi Rozah, mediasi penal adalah proses yang mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana yang telah dikehendaki oleh para pihak untuk berpatisipasi dalam menyelesaikan masalah melalui bantuan mediator. Adanya upaya penyelesaian sengketa pidana dengan mediasi terlebih dahulu dapat memberikan manfaat bagi para pihak. Sebab penyelesaian sengketa melalui upaya hukum pidana dapat menimbulkan efek jera kepada pelanggar hak cipta dan paten.
1 ton milk bun thailand dimusnahkan Photo by canva

Penyidikan Tindak Pidana HKI

Penanganan tindak pidana di bidang HKI saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual (Permenkumham 1/2023). Pembentukan Permenkumham 1/2023 adalah sebagai dasar hukum bagi pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kekayaan intelektual dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan inteIektual. Selain itu, dengan adanya aturan tersebut, proses penanganan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual dapat memberikan manfaat yang besar dan optimal dalam upaya peningkatan pelindungan terhadap kekayaan intelektual.
Perjanjian sewa menyewa Photo by pexels-fauxels

Bagaimana Ketentuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Seorang Model

Apa itu Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)? Kita mungkin pernah mendengar istilah Hak Kekayaan Intelektual atau yang umumnya disingkat…
Photo by Unsplash

Ketentuan Hak Cipta Penggunaan Foto dalam Promosi

Foto merupakan sebuah karya yang melekat di dalamnya hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Kekayaan intelektual merupakan suatu aset yang bersumber dari pemikiran seseorang. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam dunia bisnis, promosi dengan memasang iklan atau reklame merupakan sesuatu yang sering dilakukan. Bahkan, tanpa sadar sering mengambil foto di berbagai media tanpa didasari dengan izin. Keadaan tersebut tentunya telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU 28/2014. Terlebih lagi, apabila foto yang diambil berbentuk potret (fotografi manusia).
photo by pexels-luis-gomes

Youtube Sebagai Jaminan Fidusia

Tanggal 12 Juli 2022 menjadi salah satu tanggal yang penting bagi para pelaku ekonomi kreatif, pasalnya pada tanggal…
Perjanjian Bangun Guna Serah photo by: Koperzone.com

Pendaftaran HAKI Merek Citayam Fashion Week

Menurut Dirjen KI tidak ada larangan bagi siapapun untuk mendaftarkan sebuah merek ke Kemenkumham, termasuk merek "Citayam Fashion Week", Dirjen KI menyebutkan semua pihak dapat mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sepanjang didasarkan pemohon yang beriktikad baik dan berintegritas sera memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh UU Merek. Pendaftaran merek digunakan untuk memperoleh perlindungan hukum yang jelas, jika suatu merek tidak didaftarkan maka akan memunculkan akibat hukum yang merugikan pemilik merek.
1 2 3