Hukum Administrasi Negara

iktif positif diatur dalam Pasal 53 UUAP, Ketentuan Pasal 53 UUAP ternyata mengalami perubahan dalam Pasal 175 Angka 3 UU Cipta KerjaTerdapat 3 (tiga) perubahan yang menonjol dan berpengaruh terhadap konsep fiktif positif dalam UU Cipta Kerja yaitu perubahan batas waktu penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), masuknya keputusan berbentuk elektronik dan hilangnya wewenang mengadili keputusan fiktif positif oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

photo by element5 digital on unsplash.com pemilu

hukum konstitusi Hukum Administrasi Negara

Kampus Sebagai Tempat Kampanye

31 Agustus 2023

Kampus Sebagai Tempat Kampanye menjadi perbincangan sejak Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Register Nomor 65/PUU-XXI/2023 tanggal 15 Agustus 2023 lalu. Putusan tersebut diberikan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pasal 280 ayat (1) h UU Pemilu telah mengatur larangan untuk melakukan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, namun penjelasan pasal tersebut justru mengatur pengecualian.

Hukum Acara Hukum Administrasi Negara

Upaya Pembatalan Peraturan Perundang-undangan

19 Agustus 2023

Upaya Pembatalan Peraturan Perundang-undangan sangat mungkin terbuka. Hal tersebut dikarenakan besar kemungkinan atau ada saja masyarakat yang tidak…

Hukum Administrasi Negara Hukum Pajak

Retribusi Daerah

09 Agustus 2023

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, atau perizinan. Kemudian jenis retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Hukum Keuangan Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Pemerintahan Hukum Perdata