Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik Photo by pexels-sk

Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); Pengaturan dan 7 Macamnya

Berdasar uraian tersebut di atas, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB pada dasarnya adalah suatu norma yang akan selalu berkembang dan berubah. Perkembangan dan perubahan tersebut memang tidak dapat diatur sepenuhnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun pada intinya norma yang ada dalam masyarakat dapat dituangkan dalam suatu putusan pengadilan yang nantinya dapat menjadi yurisprudensi. Pengaturan asas dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah sekedar pedoman minimum bagi pejabat negara untuk menjalankan pemerintahan, namun segala tindakan pejabat negara dan pemerintahan tentunya harus didasarkan pada itikad baik untuk melaksanakan pemerintahan yang baik guna menyejahterakan masyarakat.
Desa dan kelurahan Kepala Desa dan 15 kewenangannya

Desa dan Kelurahan; Persamaan Serta Perbedaan Hukumnya

            Berkaitan dari segi fungsi dan pelayanan, kelurahan umumnya memiliki pelayanan yang lebih lengkap dan berkembang. Kelurahan juga dapat memiliki berbagai kegiatan sosal, budaya, dan ekonomi yang lebih beragam. Sedangkan desa umumnya memiliki pelayanan yang lebih terbatas dibandingkan kelurahan. Pemerintahan desa biasanya lebih sederhana, dan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas umum lainnya berkemungkinan besar tidak sekomprehensif kelurahan.[3]Dengan demikian, terlihat jelas bahwasanya desa dan kelurahan memiliki persamaan dan perbedaan yang tidak begitu jauh.
Pengelola Barang Milik Negara/Daerah Image by freepik

Pengelola Barang Milik Negara/Daerah dan 14 Kewenangan Pengelola BMN

Pengelola Barang Milik Negara berbeda dengan Pengelola Barang Milik Daerah, sebab obyek yang dikelolanya pun telah berbeda sumbernya. Barang Milik Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipegang oleh Kementerian Keuangan, sehingga Barang Milik Negara pun menjadi kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara. Di sisi lain, Barang Milik Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berada pada Gubernur/Walikota/Bupati, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah. Baik Pengelola Barang Milik Negara, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.
Desa dan kelurahan Kepala Desa dan 15 kewenangannya

Kepala Desa dan 15 Kewenangannya

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa diberikan kewenangan. Baik tugas, cara pemilihan kepala desa dan 15 kewenangannya tersebut perlu diketahui baik oleh pemerintahan maupun oleh masyarakat umum untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan dan pengawasan oleh masyarakat.
Perjanjian Bangun Guna Serah photo by: Koperzone.com

Perjanjian Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Perjanjian Bangun Guna Serah dan Perjanjian Bangun Serah Guna hanya berbeda pada tata urutan pelaksanaannya saja. Di sisi lain, baik pelaksana, penunjukan Mitra, jangka waktu dan tata cara serta hak dan kewajiban tidak berbeda. Perjanjian Bangun Guna Serah dan Perjanjian Bangun Serah Guna sendiri dapat diterapkan oleh Pihak Swasta, namun tentunya PP Pengelolaan BMN/D tidak mengikat apabila pemilik lahan adalah pihak swasta.
Kontrak Kerjasama dengan pemerintah Photo by pexels-tom-fisk

Kontrak Kerjasama Dengan Pemerintah dan Macam-Macamnya

Macam-macam kontrak kerjasama dengan pemerintah dapat dilihat berdasar obyek perjanjiannya. Apabila obyek perjanjian tersebut adalah Barang Milik Negara/Daerah, maka tentunya harus dilakukan berdasarkan PP Pengelolaan BMN/D. Sedangkan apabila obyek perjanjiannya adalah APBN/APBD untuk mengadakan suatu fasilitas, maka digunakan kontrak pengadaan barang dan jasa.
KPU Pakai Cloud Alibaba Photo by pexels-fauxels

KPU Pakai Cloud Alibaba: Ini Dasar Hukumnya

Keputusan KPU pakai Cloud Alibaba selama Pemilu berlangsung adalah keputusan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, KPU dalam hal ini perlu memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam PP 71/2019 dan SE Menkominfo 3/2021. Agar dapat menunjang keamanan data-data yang terdapat dalam cloud server Alibaba selama Pemilu berlangsung.
jakarta sudah tidak berstatus DKI

Jakarta Sudah Tidak Berstatus DKI? Ini 1 Prosedur yang Harus Dilewati

Dengan berlakunya UU IKN, Jakarta sudah tidak berstatus DKI tidak akan terjadi secara otomatis. Meski demikian, cepat atau lambat status DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara akan berakhir. Hilangnya status tersebut juga harus didahului dengan Keputusan Presiden.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Image by Pinterest.com

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam UU Desa dan 8 Fungsinya

Adapun susunan pengurus dari LPMD atau lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sendiri terdiri atas ketua, sekretaris, bendara, dan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu LPMD sebagai mitra pemerintahan desa juga memiliki fungsi sebagai berikut:Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan; Pengkoordinasian perencanaan pembangunan; Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan; sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri; Memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; Mendorong, mendirikan, dan memberdayakan peran wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga; Membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup.[4]
Arya Wedakarna Resmi DIpecat Dari Anggota DPD Photo by: https://bali.dpd.go.id/anggota

Arya Wedakarna Resmi Dipecat Dari Anggota DPD Karena Melanggar 2 Ketentuan

Berdasarkan Pasal 309 UU MD3, apabila anggota DPD melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD, maka pemberhentian dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPD atas pengaduan dari pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih. Dalam hal ini Badan Kehormatan DPD memutuskan Arya Wedakarna resmi dipecat dari anggota DPD atas tindakan ujaran kebencian dan penghinaan, yang mana hal tersebut dapat mengancam runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan berpotensi menjatuhkan kehormatan DPD sebagai lembaga negara.
1 2