Organisasi internasional sebagai subyek hukum

Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Internasional: 2 Alasan Masih Menjadi Perdebatan

Organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional seharusnya dapat memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi, konsep organisasi internasional sebagai subyek hukum tersebut rupanya masih menjadi perdebatan.
Anggaran Pendidikan Photo by Ilse Orsel on Unsplash

Anggaran Pendidikan Dalam APBN dan APBD

Anggaran pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang dirasakan masih krusial, meskipun masalah pembiayaan seutuhnya tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun alokasi anggaran pendidikan berkaitan erat dengan kelancaran pembelajaran di sekolah, termasuk pengadaan sarana-prasarana dan sumber belajar. Sehingga apabila terjadi penyimpangan sangat berdampak terhadap kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia.
Greenflation dan solusi hukumnya

Greenflation Jadi Trending Topic, Ini 3 Solusi Hukumnya

Istilah greenflation yang non-familiar bagi banyak kalangan tersebut kemudian menjadi viral. Konsep greenflation dapat diringkas sebagai kenaikan harga..
Afrika Selatan Menggugat Israel, Sanksi ICJ

Afrika Selatan Menggugat Israel, Bisa Kena 8 Sanksi ini

Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ atas serangan Israel di Gaza, Palestina. Berikut adalah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Israel
Feodalisme dan bagaimana hukum positif Indonesia mencegahnya

Feodalisme dan Bagaimana Hukum Positif Indonesia Mencegahnya

Meski dalam realitasnya praktek feodalisme sulit untuk dibendung, namun hukum positif Indonesia memiliki sistem yang disebut dengan..
Kuorum dalam RUPS Keterbukaan Informasi Publik Photo by Pexels

Ancaman Warga Negara Indonesia Kehilangan Kewarganegaraan di Malaysia

Persoalan kewarganegaraan adalah suatu persoalan pokok yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara dimana pada masing-masing negara itu memiliki aturan hukum masing-masing, inilah persoalan terpenting bagaimana kepastian tentang status kewarganegaraan seseorang, dimana seseorang harus mengikuti aturan hukum negara mana dan tergolong warga negara mana. Dalam hukum Internasional yang dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Selain itu, merujuk pada Konvensi 1961 Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan melarang hilangnya kewarganegaraan yang diakibatkan oleh suatu perubahan status, kecuali orang yang bersangkutan memiliki atau memperoleh kewarganegaraan lain seperti akibat dari perkawinan dan berakhirnya perkawinan.
Harvey Moeis Ditahan Terduga Calo Pegawai Negeri Sipil Tertangkap

Penetapan Tersangka Atas Tragedi Kanjuruhan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Keenam Tersangka dijerat dengan Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 103 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Para pihak yang ditetapkan Tersangka atas kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, disebabkan dari penyelenggara teknis yang tidak memenuhi standar teknis yang berlaku di dunia internasional maupun skala nasional dalam menangani kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang.
Asusila dalam UU ITE Photo by pexels-marc-schulte

Rekayasa Kasus

Rekayasa kasus terjadi akibat pengabaian terhadap prinsip-prinsip manajemen dalam acara pidana. Berkaitan dengan rekayasa kasus, seringkali hal ini ditemui di institusi kepolisian yang dimana terdapat kepentingan pihak tertentu terhadap suatu perkara yang ditangani. Perihal rekayasa kasus, tidak menutup kemungkinan hal semacam ini dapat dilakukan oleh selain pihak kepolisian untuk menguntungkan dirinya agar tidak terjerat dari hukuman pidana.
Perluasan Objek Praperadilan Photo by Uploader

Hak Tersangka Mendapat Pendampingan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “KUHAP”) mengatur mengenai penegakan hukum…
Photo by: pinterest.com

Memperingati Hari Kemerdekaan, Ratusan Napi Mendapat Remisi

Program remisi ini diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan, hal ini diamanatkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang penyerahan remisi umum bagi Narapidana. Keputusan pemberian remisi diberikan oleh Menteri, hal ini didasarkan kepada ketentuan pasal 24 ayat 1 Permenkumham 3/2018 menyebutkan: “Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas.”
1 2