hak waris salah satu anak lebih besar DHL Salah Lapor Nilai

Hak Waris Salah Satu Anak Lebih Besar Karena Wasiat? Ini Aturan Berdasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya wasiat kepada ahli waris yang membuat salah satunya hak waris salah satu anak lebih besar tidak berlaku. Namun berbeda halnya jika wasiat tersebut disetujui oleh seluruh ahli waris, dimana dengan persetujuan tersebut maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan. Dengan demikian, jika ternyata ada 1 (satu) ahli waris yang tidak terima dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pembagian harta waris harus kembali menyesuaikan bagian masing-masing.
penjualan tanah milik orang lain wasiat yang melanggar legitime portie penyerobotan lahan Hukum Agraria Photo by Robi Putri J

Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Berdasar Instruki Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Wasiat harus memperhatikan nilai harta waris nantinya. Jika ternyata terdapat wasiat yang melanggar legitime portie atau wasiat dilakukan terhadap lebih dari 1/3 dari seluruh harta waris, maka hal tersebut dikembalikan kepada para ahli waris. Ketika ahli waris menyetujuinya, maka wasiat tersebut dapat dijalankan. Namun jika terdapat salah satu atau seluruh ahli waris yang menolak, maka pemberian harta melalui wasiat hanya dapat dilakukan paling banyak 1/3 bagian dari seluruh harta waris.

Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah ini berbeda dengan wasiat. Apabila wasiat harus dibuat oleh Pewasiat sebelum meninggal dunia, maka wasiat wajibah dianggap telah dibuat meski tidak pernah dibuat sama sekali.[1] Artinya, ada atau tidaknya wasiat, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak angkat atau orang tua angkat, maka anak angkat atau orangtua angkat tersebut memperoleh harta yang dianggap termasuk dalam wasiat wajibah dengan nilai tidak lebih dari 1/3 dari nilai harta waris seluruhnya.
Cara Menghindari Sengketa Waris

Pendaftaran Webinar Cara Menghindari Sengketa Waris

Permasalahan waris bisa berujung petaka jika tidak dikelola dengan baik. Keluarga yang harmonis tiba-tiba bisa hancur hanya karena…
Cara Membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan

Cara Membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan dan 8 Dokumen yang Harus Disiapkan

Surat keterangan ahli waris merupakan dokumen yang sangat krusial untuk mengurus pembagian waris. Begini cara membuat surat keterangan ahli waris di Kelurahan
pembagian waris islam zakat dan pajak penghasilan

Zakat dan Pajak Penghasilan Dari Sudut Pandang Integrasinya di Indonesia

Integrasi zakat dan pajak penghasilan tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Para Wajib Pajak tidak terlalu berat untuk mengeluarkan zakat dan/atau pajak, penerimaan negara melalui pajak pun akan lancar manakala Para Wajib Pajak diberikan keringanan berupa pembayaran pajak dari nilai yang telah dikurangkan dari zakat.
Status Harta Wakaf Photo by: Robi Putri

Status Harta Wakaf; Perubahan dan 8 Prosedur Penukarannya

Dengan demikian, status harta wakaf pada dasarnya dapat dilakukan perubahan dan bahkan dapat pula dilakukan penukaran atas harta wakaf tersebut. Perubahan dan penukaran tersebut dilakukan dengan syarat utama tetap sesuai dengan tujuan penggunaan benda wakaf itu sendiri. Adapun nilai dari benda wakaf yang ditukar harus sama atau lebih rendah dari nilai barang yang akan menjadi penggantinya nanti.
Wakaf di Indonesia Photo by Waris Islam Status Harta Wakaf

Wakaf di Indonesia; Ketentuan-Ketentuan Hukum Wakaf dan Istilah

Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut “KHI”) memuat beberapa aturan, salah satunya adalah tentang perwakafan atau wakaf di Indonesia. Menurut pasal 215 ayat 1 KHI, “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.
pria terduga pencabul anak di aceh Photo by pexels-mikhail-nilov

Pria Terduga Pencabul Anak di Aceh Terancam Penjara 200 Bulan: Hukum Khusus yang Berlaku di Aceh

Pria terduga pencabul anak di Aceh dalam kasus di atas tidak lagi terkena hukum pidana yang berlaku umum di Indonesia yaitu KUHP dan/atau undang-undang lainnya, melainkan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di Provinsi Aceh. Hal tersebut sebagai akibat keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada Aceh untuk menggunakan hukum Islam.
Photo by Canva

Perjanjian Pranikah Mengatur Larangan Selingkuh, Bolehkah?

Belakangan ini ramai dibicarakan mengenai perjanjian pranikah atau secara hukum dikenal sebagai perjanjian kawin. Terutama dengan maraknya kasus perselingkuhan yang viral sehingga terdapat beberapa konten yang menyarankan untuk membuat perjanjian pranikah atau perjanjian kawin yang mengatur apabila pasangan selingkuh maka akan dikenai sanksi sesuai kesepakatan para pihak. Apakah hal tersebut diperbolehkan?
1 2 3