Skip to content
Cari Artikel
KIRIM PERTANYAAN
Artikel
Data Center
HAM
hukum acara
Hukum Acara Peratun
Hukum Acara Pidana
Hukum Administrasi
hukum administrasi negara
hukum agraria/pertanahan
Hukum Bisnis
hukum dagang
hukum internasional
hukum islam
hukum kesehatan
hukum ketenagakerjaan
Hukum Lingkungan
hukum militer
hukum pemerintahan
Hukum Perbankan
Hukum Pertambangan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Hukum Waris
ilmu advokatur
ilmu kenotariatan
Informasi dan Transaksi Elektronik
ITE
keluarga
Lalu Lintas
Penyiaran
peradilan agama
perlindungan anak
perlindungan konsumen
perselisihan hubungan industrial
terorisme
Ask Expert
Administrasi
Buruh & Tenga Kerja
Hak Asasi Manusia
Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Acara
hukum acara pidana
Hukum Adat
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Islam
Hukum Keluarga & Waris
Hukum Pemerintahan
Hukum Perbank
Hukum Perbankan
Hukum Perdata
HUkum Perizinan
Hukum Perjanjian
Hukum Perkawinan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Waris
Isu Hukum
Kenegaraan
Kepailitan & PKPU
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pengantar Ilmu Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Perlindungan Konsumen
Pertanahan & Perumahan
Pidana Anak
Profesi Hukum
Telekomunikasi & Teknologi
Tentang Kami
Cari Artikel
Artikel
Data Center
HAM
hukum acara
Hukum Acara Peratun
Hukum Acara Pidana
Hukum Administrasi
hukum administrasi negara
hukum agraria/pertanahan
Hukum Bisnis
hukum dagang
hukum internasional
hukum islam
hukum kesehatan
hukum ketenagakerjaan
Hukum Lingkungan
hukum militer
hukum pemerintahan
Hukum Perbankan
Hukum Pertambangan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Hukum Waris
ilmu advokatur
ilmu kenotariatan
Informasi dan Transaksi Elektronik
ITE
keluarga
Lalu Lintas
Penyiaran
peradilan agama
perlindungan anak
perlindungan konsumen
perselisihan hubungan industrial
terorisme
Ask Expert
Administrasi
Buruh & Tenga Kerja
Hak Asasi Manusia
Hak Kekayaan Intelektual
Hukum Acara
hukum acara pidana
Hukum Adat
Hukum Bisnis
Hukum Internasional
Hukum Islam
Hukum Keluarga & Waris
Hukum Pemerintahan
Hukum Perbank
Hukum Perbankan
Hukum Perdata
HUkum Perizinan
Hukum Perjanjian
Hukum Perkawinan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Waris
Isu Hukum
Kenegaraan
Kepailitan & PKPU
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pengantar Ilmu Hukum
Peraturan Perundang-Undangan
Perlindungan Konsumen
Pertanahan & Perumahan
Pidana Anak
Profesi Hukum
Telekomunikasi & Teknologi
Tentang Kami
Beranda
»
Kategori
»
Hukum Bisnis
Hukum Bisnis
5
No 5
Tahun 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Unduh
01
No 01
Tahun 2010
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR:PER-01/MBU/2010 TENTANG CARA PRIVATISASI, PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI, DAN PENUNJUKAN LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG SERTA PROFESI LAINNYA
Unduh
10
No 10
Tahun 2020
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-10/MBU/10/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
Unduh
33
No 33
Tahun 2005
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
Unduh
40
No 40
Tahun 2007
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Unduh
08
No 08
Tahun 2012
Surat Edaran Nomor : SE-08/MBU/WK/2012 tentang Penyertaan Modal BUMN dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan
Unduh
03
No 03
Tahun 2012
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER- 03 /MBU/2012 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Unduh
45
No 45
Tahun 2005
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Unduh
19
No 19
Tahun 2003
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
Unduh
37
No 37
Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Unduh
1
2
3
Pencarian
Kata Kunci
Pilih Jenis Peraturan
Semua Jenis
Peraturan BI
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Jaksa Agung RI
Peraturan Kepala Kepolisan RI
Peraturan Lain-Lain
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Peraturan Menteri Perdagangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Pemerintah
peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Peraturan Presiden
PERMA
SEMA
Surat Edaran Menteri
TAP MPR
Undang-Undang
Yurisprudensi
Tahun
Semua Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Cari Peraturan
Jenis Peraturan
Peraturan BI
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Jaksa Agung RI
Peraturan Kepala Kepolisan RI
Peraturan Lain-Lain
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Peraturan Menteri Perdagangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Pemerintah
peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Peraturan Presiden
PERMA
SEMA
Surat Edaran Menteri
TAP MPR
Undang-Undang
Yurisprudensi
Kategori Peraturan
HAM
hukum acara
Hukum Acara Peratun
Hukum Acara Pidana
Hukum Administrasi
hukum administrasi negara
hukum agraria/pertanahan
Hukum Bisnis
hukum dagang
hukum internasional
hukum islam
hukum kesehatan
hukum ketenagakerjaan
Hukum Lingkungan
hukum militer
hukum pemerintahan
Hukum Perbankan
Hukum Pertambangan
Hukum Perusahaan
Hukum Pidana
Hukum Tata Negara
Hukum Waris
ilmu advokatur
ilmu kenotariatan
Infromasi dan Transaksi Elektronik
ITE
keluarga
Lalu Lintas
Penyiaran
peradilan agama
perlindungan anak
perlindungan konsumen
perselisihan hubungan industrial
terorisme