Penetapan Bencana Nasional dan Akibat Hukumnya
Penetapan bencana nasional, baik status dan tingkatan bencana di Indonesia memiliki landasan yuridis yang bertingkat, dari undang-undang hingga peraturan pelaksana, di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 7 ayat 1, yang merupakan lex generalis yang menjadi dasar wewenang Presiden dalam penetapan status bencana nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mengatur perihal tata cara dan mekanisme koordinasi manakala terjadi penetapan status darurat. Ada pula Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu yang memberikan direksi bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menggunakan anggaran dan sumber daya secara cepat sebelum status formal ditetapkan sepenuhnya.
Deforestasi: Sawit, Hukum dan Dampaknya
Deforestasi dapat diartikan sebagai kerusakan hutan maupun alih fungsi hutan dari yang seharusnya penyangga paru-paru dunia menjadi lahan konvensional. Kasus deforestasi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1970. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab deforestasi ini, selain itu kegiatan ini juga didukung oleh pemerintah Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966-1998 saat itu, alasan lain adalah hadirnya ekspansi dari perkebunan kelapa sawit dengan cara pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan yang secara geologis berupa struktur tanah gambut yang apabila terbakar maka akan menyulitkan untuk upaya proses pemadaman, dengan demikian kasus ini semakin menambah deforestasi hutan di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan yang meningkat dari tahun ke tahun.[1]
Pemutihan lahan sawit bukanlah sebuah solusi untuk menyelamatkan kawasan hutan, tetapi justru akan menambah permasalahan baru karena menurut Peraturan LHK P.23/2023, sawit bukanlah tanaman hutan. Hutan seharusnya diisi oleh keanekaragaman hayati, bukan hanya salah satu tanaman saja. Sebagai prinsip dasar atau fundamental dari ideologi pengelolaan sumber daya alam, hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Sesuai dengan Konstitusi, negara diberkahi dengan kewenangan eksklusif untuk mengatur bumi, air, dan semua sumber daya alam yang ada di dalamnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.[4]
Sekolah Rakyat, Upaya Pemerataan Pendidikan Menuju Indonesia Emas
Dengan banyaknya program yang sudah diluncurkan dan terimplementasi, program sekolah rakyat ini diharapkan akan menjadi penyokong dan semakin meratakan pendidikan di tiap-tiap daerah di Indonesia hingga ke daerah pelosok serta memberikan pendidikan gratis yang bermutu sebagai salah satu upaya pemutusan kemiskinan struktural.
Sanksi Menyerang Warga Sipil Saat Perang, Ada 4
Dalam perang bisa jadi ada pihak yang menyerang warga sipil. Apakah ada aturan yang melarang dan bagaimana sanksi menyerang warga sipil saat perang? Hal tersebut diatur
Status Kewarganegaraan Indonesia Bisa Hilang? Ini 9 Penyebabnya
Dalam UU Kewarganegaraan sendiri tidak mengatur mengenai akibat hukum dari hilangnya status kewarganegaraan Indonesia, melainkan hanya dijelaskan secara tersirat dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD NRIÂ 1945. Sehingga hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dari hilangnya kewarganegaraan seseorang. Sebab, status kewarganegaraan tersebut sangat penting baik dalam dunia nasional maupun internasional.
Naturalisasi: Syarat WNA Menjadi WNI
Proses naturalisasi para pemain Timnas Indonesia berdasar pada Pasal 20 UU Kewarganegaraan dengan alasan kepentingan negara di dunia sepakbola Internasional. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa kewarganegaraan secara istimewa yang diberikan haruslah dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif. Agar tidak terjadi suatu pemahaman di masyarakat terkait naturalisasi yang diberikan kepada warga asing itu sendiri.
Apa itu Amicus Curiae? Dan 2 Contoh Perkaranya
Apa itu amicus curiae? Istilah tersebut muncul dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Greenflation Jadi Trending Topic, Ini 3 Solusi Hukumnya
Istilah greenflation yang non-familiar bagi banyak kalangan tersebut kemudian menjadi viral. Konsep greenflation dapat diringkas sebagai kenaikan harga..
Anak Dalam Hukum di Indonesia
Kedudukan anak dalam hukum di Indonesia adalah hal yang penting diketahui siapapun. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, pembentukan lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak, dan penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan anak. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam melindungi anak. Pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak melalui berbagai kebijakan dan program. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak, dan keluarga perlu memberikan pengasuhan yang layak dan penuh kasih sayang kepada anak.
Daftar Peserta Kelas Online Gratis”Perkembangan Pengaturan HAM di Indonesia”
Pada tahun 2023, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memasukkan unsur-unsur pelanggaran HAM dengan mencabut ketentuan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam UU Pengadilan HAM. Perkembangan peraturan dan kompleksitas konflik atau permasalahan tentang HAM inilah yang harus kita pelajari dan cermati dengan seksama.Â