Jual Beli Rekening Photo by Karolina on Pexels

4 Resiko Transaksi Jual Beli Rekening

Jual beli rekening yang dilakukan secara online melalui e-commerce / marketplace tertentu, merupakan tindakan ilegal yang merugikan nasabah si pemilik rekening. Hal tersebut dikarenakan rekening tentunya memakai identitas pemilik rekening, yang mana dana-dana yang masuk ke dalam rekening itu nantinya akan menarik pemilik rekening manakala timbul permasalahan. Dapat diketahui apabila telah terjadi penjualan rekening berpotensi tidak dapat lagi membuat rekening baru. Sebab, dalam pembuatan rekening diperlukan data pribadi nasabah dan tidak dapat terdaftar lebih dari 1 akun bank atau rekening.
ibu dan anak

Bisakah Merubah Status Ibu dalam Kartu Keluarga?

Dengan demikian, Saudara tidak dianjurkan untuk memasukkan keterangan bahwa Saudara adalah Ibu Kandung dari Anak Tiri Saudara dalam Kartu Keluarga baru. Tindakan tersebut tidak hanya berpotensi memberikan ancaman pidana, melainkan juga berpotensi membuat catatan kependudukan anak tiri Saudara tersebut menjadi tidak jelas dan akan mempersulit anak tiri Saudara di masa yang akan datang ketika melakukan pengurusan yang memerlukan catatan kependudukan.
Jual Beli Rekening Photo by pexels-pixabay

Jual Beli Rekening dan 5 Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasar pada pemikiran awal bahwa jual beli rekening sebagai modus tindak pidana pencucian uang, maka agar jual beli rekening dapat dikenakan hukuman pidana maka harus dibuktikan bahwa rekening tersebut benar digunakan untuk pencucian uang. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana pencucian uang yang diatur UU TPPU. Namun sayangnya, terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor 2702 K/PID.SUS/2020 tanggal 9 November 2020 yang memandang bahwa praktik jual beli rekening bank bukan merupakan suatu tindak pidana.
Menyewakan Rumah Photo by pexels-pixabay

Menyewakan Rumah yang Diurusnya

Dengan demikian, apabila tidak ada kuasa apapun yang menyebutkan bahwa orang yang “mengurus” tersebut dapat menyewakan benda tidak bergerak berupa rumah dan tanah dimaksud, maka tentu tindakan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Disamping tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum, tindakan menyewakan rumah tanpa kuasa juga dapat diancam pidana. Hal tersebut tentunya juga melihat terlebih dahulu tata cara dan perjanjian sewa menyewa tersebut.
Hak Ahli Waris

Hak Ahli Waris dan Pengrusakan Harta Warisan Menurut Pasal 406 KUHP

kami asumsikan telah terdapat pembagian warisan terhadap harta warisan Kakek yang sebagiannya diterima oleh cucu. Oleh karena itu, alangkah baiknya permasalahan tindakan ‘mengusir Ibu tiri’ Saudara dibicarakan bersama-sama para-Ahli Waris yang berhak terlebih dahulu. Apabila seluruh ahli waris telah bersepakat untuk ‘mengusir orang tersebut’, selanjutnya Saudara dapat membicarakan hasil kesepakatan tersebut secara baik-baik dengan cara musyawarah atau bila perlu minta bantuan pihak ketiga untuk dimediasikan.
lalu lintas dan pidana anak

Diancam Ganti Rugi 2juta, Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Haruskah Dipenjara?

Dalam hal teman Saudara masih berusia 16 tahun sebagaimana Saudara sampaikan, maka pastinya teman Saudara mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM, ia dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 281 UU LLAJ yang berbunyi: “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1 juta”.
asas legalitas pidana

Praktik Asas Legalitas Pada Hukum Pidana Indonesia

Asas legalitas adalah suatu asas yang dikenal dalam hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana merupakan hukum publik yang merampas sebagian dari kebebasan masyarakat sekaligus memberikan penderitaan bagi siapapun yang melanggarnya, hal mana juga mengakibatkan suatu pidana di Indonesia hanya dapat diatur oleh peraturan yang diterbitkan oleh DPR.
Anak dan ayah kandung

Merubah Akta Kelahiran Anak Bisa Dipidana? Jangan Coba-Coba

Sehingga akta kelahiran anak saudari yang sudah benar menjelaskan ayah kandung dan ibu kandung dari anak saudari tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali ada fakta hukum lain yang menjadi alasan kuat untuk penggantian akta kelahiran. Begitu juga kartu keluarga saudari tidak dapat dirubah keterangan ayah kandung anak saudari karena KK dibuat berdasarkan dengan bukti akta kelahiran yang ada dan sah di mata hukum
Pemutusan Perjanjian Sepihak

Asas Ne Bis In Idem Ketika Satu Tindakan Didakwa 2 Kali Dengan Pasal Berbeda

Asas ne bis in idem, yang muncul dalam konteks hukum internasional dan menjadi prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia, menegaskan bahwa seseorang tidak dapat diadili atau dihukum lebih dari satu kali atas perbuatan yang sama. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, prinsip ini diakui dan diinterpretasikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. Proses hukum acara peradilan pidana di Indonesia, yang didasarkan pada KUHAP, memberikan langkah-langkah yang harus diikuti mulai dari laporan hingga putusan pengadilan.
Anak jadi ahli waris

Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbuatan anak usia 16 tahun tersebut dapat dipidana. Namun, Saudara diwajibkan untuk melaksanakan diversi terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap tumbuh dan berkembangnya anak, meskipun anak usia 16 tahun tersebut telah diduga melakukan tindak pidana, namun ia tetap memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Demikian jawaban yang kami berikan, semoga dapat menjawab permasalahan hukum Saudara.
1 2 3 5