Demokrasi - Hukum Expert

Tata Usaha Negara Demokrasi Hukum Tata Negara

Provinsi di Indonesia Resmi Bertambah : Hal-Hal Apa Saja yang Menjadi Syarat Pemekaran Wilayah?

14 November 2022

Provinsi di Indonesia resmi bertambah 3 Provinsi. Pertambahan tersebut terjadi di wilayah Papua, sehingga provinsi di Indonesia kini…

Demokrasi Hukum Pidana

Kerusuhan dan Gas Air Mata Dalam Sepak Bola

04 October 2022

Dalam ketentuan ini, mengisyaratkan bahwa Suporter harus mendapatkan perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pertandingan olahraga. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan dan kekerasan dari pihak manapun. Penggunaan kekuatan untuk melakukan pengamanan terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat dan memberikan ancaman bagi ketertiban umum terdapat tahapan penanganan yang harus diperhatikan. Tahapan penggunaan kekuatan inilah yang seharusnya diperhatikan oleh aparat keamanan.

Tata Usaha Negara Administrasi Demokrasi

Ferdy Sambo Akan Menggugat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara

26 September 2022

Selanjutnya dari perspektif Hukum Tata Negara, Polri memiliki aturan yang tidak sama dengan kedinasan Militer (Tentara Nasional Indonesia/TNI). Anggota polri merupakan bagian dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga, prinsip penegakan hukum juga dapat ditempuh dengan pengadilan pidana dan atau perdata umum. Berkaitan dengan hukuman disiplin memiliki berbagai tingkatan, di antaranya yaitu hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Hukuman yang dirasa tidak sesuai bagi aparat yang terkena sanksi atau mencederai nilai-nilai keadilan (subjektif), maka diperbolehkan untuk melakukan upaya administratif. Hal tersebut menimbulkan sengketa kepegawaian.

Hukum Adat Demokrasi Hukum Pertanahan Hukum Tata Negara

Sultan Ground

18 September 2022

Sultan Ground mungkin tidak banyak didengar oleh masyarakat. Apabila melihat sistem pemerintahan Indonesia, Indonesia merupakan negara Kesatuan yang berbentuk Republik Presidensial. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden, dan seluruh daerah harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat kecuali dalam beberapa kebijakan sebagai akibat adanya otonomi daerah. Namun demikian, situasi dan kondisi negara yang terdiri atas ribuan pulau dan banyak suku tersebut, pada akhirnya harus mempertahankan kesatuan negara. Oleh karena itu perbedaan dalam setiap daerah harus dihargai pula oleh Pemerintah Pusat.

Demokrasi

Mafia Kasus

06 September 2022

Mafia kasus atau mafia peradilan terjadi pada setiap tahapan beracara baik peradilan perdata, pidana maupun niaga. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam proses peradilan pidana, sebagai contoh, jlka ada uang, tersangka tidak harus mendekam di tahanan. Hal yang sama terjadi di kejaksaan, pasal-pasal meringankan yang dikenakan dalam tuntutan jaksa dianggap sebagai sebuah kebaikan yang harus dihargai dengan uang. Demikian pula di kalangan hakim, vonis yang dijatuhkan bisa ditawar dengan imbalan uang dan fasilitas.

Demokrasi Administrasi

Sidang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

29 August 2022

Ketentuan Pasal 13 PP 1/2003 tersebut menerangkan bahwa anggota kepolisian dapat diberhentikan apabila melanggar KEPP dan pemberhentian yang dimaksud dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP). Sidang KKEP ialah untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri. Sidang KKEP dilakukan terhadap KEPP, Pemberhentian anggota Kepolisian dan kedisiplinan anggota Kepolisian. Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum.