Tidak dianjurkan bagi pemberi kerja yang tidak termasuk UMKM untuk menerapkan pemberian upah di bawah Upah Minimum. Hal tersebut juga untuk menjamin kesejahteraan pekerja, dimana semakin berkembang kesejahtraan pekerja, maka berkembang pula prestasi dan pekerjaan pekerja.

Apabila pekerja/buruh yang mengundurkan diri tersebut terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan telah mengajukan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan yang menjadikannya sebagai pemutusan hubungan kerja, maka dirinya tetap memperoleh THR hanya apabila tanggal pengunduran dirinya masih dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya.Artinya, ketika Hari Raya jatuh pada tanggal 31 Maret 2025, maka pekerja yang mengundurkan diri tertanggal 1 Maret 2025 tidak memperoleh THR, namun jika ia mengundurkan diri tanggal 2 Maret 2025 maka dirinya masih memperoleh THR. Meski jangka waktu penyerahan THR paling lambat adalah H-7, namun waktu tersebut adalah waktu paling lambat, sehingga penyerahan sebelum H-7 baik itu H-30 pun diperbolehkan.

Manakala suatu perusahaan/pemberi kerja di Wilayah Jawa Timur telah memenuhi skala usaha dan KBLI yang disebutkan dalam aturan upah minimum sektoral yaitu Kepgub Jatim 776/2024, maka yang bersangkutan harus memberikan upah dengan nilai minimum seperti yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Artinya, nilai upah pekerja yang bekerja di perusahaan/pemberi kerja dengan skala dan KBLI yang ada dalam Kepgub 776/2024 tersebut tidak boleh memberikan upah di bawah nilai upah minimum sektoral, meski upah tersebut berada di atas upah minimum kabupaten/provinsi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan/pemberi kerja dimaksud hanya tunduk pada Kepgub 776/2024 tersebut.

Komponen Upah Upah merupakan hak yang diperoleh pekerja sebagai imbalan atas kewajiban yang telah dilaksanakannya. Pasal 1 butir…

Batas umur pensiun dalam PP 45/2015 akan berlaku manakala tidak ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau pejanjian kerja bersama yang mengatur tentang usia pensiun. Sebagaimana diketahui, ketika tidak ada perjanjian kerja tertulis, maka secara otomatis perjanjian kerja oleh dan diantara pekerja dengan pemberi kerja adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) yang pengaturan-pengaturannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian 1 hari libur untuk 6 hari kerja tidak sepenuhnya salah jika memang perusahaan atau pemberi kerja memberlakukan ketentuan hari kerja selama 6 (enam) hari. Hanya saja, ketentuan tersebut dipertegas bahwa jika perusahaan atau pemberi kerja memberlakukan hari kerja selama 5 (lima) hari, maka hari libur bagi pekerja adalah 2 (dua) hari. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa Peraturan Pemerintah Nomro 35 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa disamping adanya penolakan terhadap Tapera 2024 sebagaimana tertuang dalam PP 21/2024, hal yang perlu diketahui adalah potongan 3% telah ada jauh sebelumnya. Bahkan dalam UU Tapera sendiri telah disebutkan besaran potongan tersebut. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai dasar atau pertimbangan potongan 3% tersebut. Beberapa ketentuan yang diubah dalam PP 21/2024 memberikan kewenangan lebih banyak kepada BP Tapera dalam melakukan pengelolaan dana Tapera.