Karyawan BUMN meludahi orang

Karyawan BUMN Meludahi Orang Berujung Pembebasan Tugas

Disamping itu, berkaitan dengan karyawan BUMN meludahi orang sehingga berujung pembebasan tugas terhadap Arie Febriant tersebut, tidak lain dikarenakan perbuatannya tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum dan etika yang berlaku dalam BUMN. Artinya, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 PP 23/2022 dan nilai-nilai utama yang tertuang dalam SE Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020. Sebab, dengan dilanggarnya nilai-nilai utama yang terdapat dalam BUMN dan ketentuan perundang-undangan akan berdampak terhadap citra dari BUMN itu sendiri. Oleh karena itu, BUMN memiliki hak untuk memberhentikan atau membebastugaskan karyawannya apabila nilai-nilai tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Potongan Tunjangan Hari Raya waris kakek nenek

Potongan Tunjangan Hari Raya; Perhitungan Pajak Tunjangan Hari Raya

Oleh karenanya, jika total nilai akumulasi antara gaji dan THR ternyata lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tentu presentase yang digunakan sebagai dasar Potongan Tunjangan Hari Raya pun juga akan berbeda. Perlu diingat bahwa Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu jenis pemasukan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pajak.
Tunjangan Hari Raya Putusan Pidana Tentang Pembayaran Ganti Rugi

Tunjangan Hari Raya (THR): Perhitungan Bagi Pekerja Swasta, PNS, dan PPPK

Negara memberikan jaminan secara hukum terhadap perhitungan Tunjangan Hari Raya bagi setiap orang yang bekerja baik menjadi Pekerja di perusahaan maupun sebagai PNS dan PPPK. Hal tersebut juga berkaitan dengan penghargaan dan motivasi kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik selama setahun, serta membantu mereka untuk mempersiapkan diri menyambut hari raya dengan baik.
Tenaga Kerja Migran Indonesia by Pexels

Tenaga Kerja Migran Indonesia dan 3 Bentuk Perlindungannya

Sejak adanya UU PPMI, perlindungan terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia mulai diperhatikan. Dalam UU PPMI, perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia terdiri perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja. Perlindungan tersebut merupakan bentuk perhatian dari pemerintah agar terwujudnya Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera dan terlindungi hak-haknya selama menjalankan pekerjaan. Selain itu, terdapat pula BP2MI sebagai badan yang melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
Pekerja Outsourcing Photo by pexels-alex-green

Pekerja Outsourcing dan Pertanggungjawabannya Kepada Perusahaan

Pekerja outsourcing bertanggung jawab terhadap perusahaan Alih Daya atau perusahaan tempat ia bekerja. Begitupun dengan perusahaan Alih Daya yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan untuk tetap bertanggung jawab terhadap pekerja outsourcing yang dipekerjakan pada suatu perusahaan berdasarkan perjanjian kerjasama.
Latihan Soal Cipta Kerja

Latihan Soal Tentang Cipta Kerja

1. Perppu Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-undang (UU) berdasarkan? a. UU No. 1 tahun 2022 b. UU No. 2 tahun 2022 c. UU No. 1 tahun 2023 d. UU No. 6 tahun 2023
2 Jenis Upah Minimum Photo by pexels-tima-miroshnichenko

2 Jenis Upah Minimum dan Perbedaannya

Berdasar Permen Ketenagakerjaan 15/2009, terdapat 2 jenis Upah Minimum yang berlaku adalah UMP dan UMK. Baik itu UMP maupun UMK ditetapkan oleh Gubernur. UMP dan UMK tersebut terdiri dari Kebutuhan Hidup Layak yang kemudian disesuaikan dengan inflasi. Di sisi lain, terhadap wilayah tertentu, gubernur dapat menetapkan nilai upah minimum yang berbeda yang disebut dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.
Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan Photo by pexels-lara-jameson

Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan Sebagai perselisihan Hubungan Industrial; Jangan Salah Membedakan

Baik perselisihan hak maupun perselisihan kepentingan, keduanya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004). Perselisihan hak dan perselisihan kepentingan memiliki perbedaan yang harus diperhatikan.
Perbuatan Melanggar Hukum

Latihan Soal Untuk Legal Perusahaan

Seberapa cocok kamu jadi Legal Perusahaan?  Yuk, ikut menjawab Latihan Soal Untuk Legal PerusahaanJika jawaban benar >5 = kayaknya pemahamanmu tentang profesi Legal perusahaan kurang deh, yuk belajar lebih banyak lagiJika jawaban benar ≥5 tapi ≤10 = kayaknya cocok jadi Legal perusahaan, tapi masih harus belajar lagi tentang jobdesc legal perusahaanJika jawaban benar >10 = wah, pengetahuan kamu tentang profesi legal perusahaan luas banget, wajib dipertimbangkan untuk serius jadi legal perusahaan
Perjanjian sewa menyewa Photo by pexels-fauxels

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kelalaian Pekerja

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kelalaian Pekerja adalah sepenuhnya menanggung kerugian yang diakibatkan kelalaian pekerja tersebut. Dalam contoh kasus di atas pihak ketiga yang merupakan pelanggan dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha dan bukan kepada pekerja yang bertugas mengirim barang. Adapun sanksi dari pelaku usaha terhadap pekerja ditentukan tersendiri berdasarikan perjanjian kerja yang telah disepakati para pihak.
1 2 3 4