Desa dan kelurahan Kepala Desa dan 15 kewenangannya

Desa dan Kelurahan; Persamaan Serta Perbedaan Hukumnya

            Berkaitan dari segi fungsi dan pelayanan, kelurahan umumnya memiliki pelayanan yang lebih lengkap dan berkembang. Kelurahan juga dapat memiliki berbagai kegiatan sosal, budaya, dan ekonomi yang lebih beragam. Sedangkan desa umumnya memiliki pelayanan yang lebih terbatas dibandingkan kelurahan. Pemerintahan desa biasanya lebih sederhana, dan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas umum lainnya berkemungkinan besar tidak sekomprehensif kelurahan.[3]Dengan demikian, terlihat jelas bahwasanya desa dan kelurahan memiliki persamaan dan perbedaan yang tidak begitu jauh.
Desa dan kelurahan Kepala Desa dan 15 kewenangannya

Kepala Desa dan 15 Kewenangannya

Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa diberikan kewenangan. Baik tugas, cara pemilihan kepala desa dan 15 kewenangannya tersebut perlu diketahui baik oleh pemerintahan maupun oleh masyarakat umum untuk menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan dan pengawasan oleh masyarakat.
Peraturan Desa di Indonesia

Peraturan Desa di Indonesia dan Hierarki Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Desa di Indonesia adalah produk hukum yang harus ditaati bagi seluruh masyarakat Desa. Di sisi lain Peraturan Desa tidaklah bisa dibentuk dengan sembarangan tanpa mentaati apa yang menjadi rambu-rambu pembentukan peraturan perundang-undangan.
apa itu hak angket dpr

Ganjar Usulkan Hak Angket, Apa itu Hak Angket DPR dan Pelaksanaannya

Apa itu hak angket DPR dan bagaimana cara mengajukan hak angket? Dasar hukum hak angket diatur pada Pasal 20A Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap..
hibah

Tanggung Jawab Badan Intelijen Negara (BIN)

Secara kedudukannya, BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UU 17/2011. Adapun fungsi intelijen yang dilakukan oleh BIN adalah fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Selain melaksanakan fungsi intelijen, BIN juga menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 UU 1/2011. Adapun pertanggungjawaban BIN terkait Laporan dan penyelenggara Intelijen Negara secara langsung disampaikan kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 UU 17/2011.
sindasp.org.br

Kebebasan Kekuasaan Kehakiman

Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).
Permohonan BANI

Pengunduran diri Lucky Hakim dari Wakil Bupati Indramayu

Lucky Hakim secara mengejutkan menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu pada tanggal 13 Februrari 2023 lalu. Kabar tersebut terungkap melalui sebuah surat yang beredar yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indramayu dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Indramayu. Menurut ketentuan Pasal 79 UU Pemda, terdapat penetapan pemberhentian sebagai bentuk kepastian hukum bahwa benar sudah tidak menjabat sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
Pengelola Barang Milik Negara/Daerah Image by freepik

Mendekati Batas Waktu Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja, Terbitlah Perpu Cipta Kerja

Mendekati batas waktu yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Register Nomor 107/PUU-XVIII/2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah…
batas oleh-oleh dari luar negeri Photo by pexels-david-mcbee

Prosedur dan Syarat Penggabungan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi

Prosedur dan Syarat penggabungan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam ketatanegaraan.…
Photo by aditya-joshi Unsplash

Provinsi di Indonesia Resmi Bertambah : Hal-Hal Apa Saja yang Menjadi Syarat Pemekaran Wilayah?

Provinsi di Indonesia resmi bertambah 3 Provinsi. Pertambahan tersebut terjadi di wilayah Papua, sehingga provinsi di Indonesia kini…
1 2