Pengumuman Pemilu Presiden 2024, Permintaan Diskualifikasi Paslon
Apabila nantinya MK memutus bahwa dugaan kecurangan hasil Pemilu 2024 benar adanya dan memutuskan untuk perhitungan suara ulang. Putusan MK tersebut dapat dijadikan bukti untuk memohon kepada Bawaslu agar mengeluarkan rekomendasi pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU sebelum perhitungan suara ulang dilaksanakan. Dengan demikian, meskipun MK tidak dapat mendiskualifikasikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik sebelum atau sesudah pengumuman pemilu presiden, sebagaimana diatur UU Pemilu. Namun tidak menutup kemungkinan, apabila putusan MK nanti mengabulkan permohonan PHPU dari 2 Paslon tersebut, dapat dijadikan bukti adanya TSM dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
PSU Terjadi di Beberapa TPS Buat Angka Pemilih Turun; Syarat dan Sebab PSU
Setelah dilakukan pemilu sserentak, nmaun bePSU terjadi di beberapa TPS, diketahui ternyata terdapat penurunan jumlah pemilih. Hal tersebut tidak jelas penyebabnya, namun yang pasti ketika euforia pemilu tersebut pun sudah berkurang pada saat PSU, terlebih adanya quick count tentu akan menjadikan tidak semangatnya beberapa pemilih yang harus PSU.
Ganjar Usulkan Hak Angket, Apa itu Hak Angket DPR dan Pelaksanaannya
Apa itu hak angket DPR dan bagaimana cara mengajukan hak angket? Dasar hukum hak angket diatur pada Pasal 20A Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap..
KPU Minta Maaf Salah Masukkan Data Sirekap Mengakibatkan Banyak Kecurigaan Pemilu 2024
Dengan demikian dapat diketahui bahwa perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem terhadap pengumuman hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPU, sehingga selanjutnya tidak perlu lagi ada berita KPU minta maaf. Agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat penginputan tidak terjadi lagi. Sebab, tindakan tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan bahkan dapat membuat masyarakat menduga atau diduga adanya kecurangan untuk memenangkan suatu parpol/calon tertentu dan/atau mencegah suatu parpol/calon memenangkan Pemilu.
Quick Count Pilpres 2024 Jadi Acuan Kemenangan Pemilu?
Oleh karena itu, quick count Pilpres 2024 tentunya bukanlah quick count yang dilakukan secara sembarangan oleh lembaga-lembaga survei. Mereka telah memiliki metode dan mendaftarkan diri kepada KPU, sehingga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi baik oleh lembaga itu sendiri maupun dalam pelaksanaannya. Manakala terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan quick count pemilu 2024, maka pasal-pasal dalam UU Pemilu telah siap untuk mengancam para penyelenggara tersebut, sebab quick count sendiri merupakan informasi bagi publik.
Cara Melaporkan Pelanggaran Pemilu 2024
Pemilu 2024 merupakan momentum akbar yang mendorong partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk menentukan pemimpin Indonesia ke depannya. Hal ini tentu membuat pelaksanaannya bersinggungan dengan banyak kepentingan dan sarat akan pelanggaran pemilu.
Masa Tenang Pemilu 2024 APK Meninggalkan Banyak Sampah
Dengan demikian dilihat dari segi hukum yang berlaku masih ada beberapa catatan yang harus dimuat dalam UU Pemilu, masih terlihat celah bagi Peserta Pemilu untuk lepas dari ancaman hukuman apabila tidak segera membersihkan APK ketika masa tenang pemilu atau sebelum hari pemilihan diselenggarakan. Disamping itu, ketidakjelasan terhadap siapa yang seharusnya berkewajiban untuk membersihkan APK, juga dapat berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan aturan Pemilu agar lebih komprehensif dalam menjaga lingkungan.
Netralitas Pejabat dalam Pemilu 2024 Saat Presiden Jokowi Nyatakan Dirinya Boleh Berpihak Karena Sebagai Pejabat Publik dan Pejabat Politik
Pada dasarnya netralitas pejabat dalam pemilu memang hanya diperuntukkan bagi beberapa pejabat publik dalam beberapa jabatan. Namun demikian, Presiden tetap dapat melakukan keberpihakan atau bahkan kampanye dengan tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, petisi dan deklarasi tersebut tidak lain terjadi karena masuknya Gibran Rakambuming Raka sendiri dalam bursa Capres dan Cawapres sendiri sudah membawa kontroversi, sehingga keberpihakan Presiden Jokowi yang notabene adalah ayahnya pun tentunya menjadi hal yang dipertanyakan oleh banyak pihak.
Kades Kampanyekan Istri dan Dihukum 3 Bulan Penjara, Bagaimana Aturan Kampanye bagi Pejabat Pemerintah?
Pada dasarnya kepala desa merupakan pejabat juga, sehingga kades kampanyekan istrinya yang sedang menjadi calon legislatif tentunya telah melanggar netralitas pejabat. Oleh karenanya, para pejabat, siapapun itu, seharusnya tetap menjaga netralitas dalam pemilu.
Golput Dalam Pemilu: Jangan Coba Ajak-Ajak Karena Ini 3 Ancaman Pidana Penjaranya
Pada dasarnya tindakan golput dalam pemilu adalan merupakan suatu hak. Tindakan tersebut juga suatu tindakan yang wajar terjadi saat merasa para peserta pemilu kesemuanya tidak memiliki kriteria sebagaimana yang diinginkan oleh pemilih.Meski demikian, tindakan golput juga akan menjadi berbahaya. Perlu diingat bahwa pemilihan umum adalah demi kemajuan bangsa, kelangsungan pemerintahan, dan keberlanjutan pembangaunan negara, maka penting bagi kita untuk turut menyampaikan suara.Pemilu juga merupakan ajang demokrasi yang mendengarkan suara rakyat, sebab dari rakyat untuk rakyat harus tetap dipertahankan. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 pun telah menjamin kedaulatan rakyat tersebut.Manusia tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ataupun Calon Legislatif. Golput dalam Pemilu mungkin adalah solusi bagi beberapa orang, namun bukan solusi bagi negara ini.