Terdapat beberapa bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya adalah suap dan/atau gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, nepotisme. Di samping itu, atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana utama berupa korupsi, juga dapat menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka dengan gubernur papua Lukas Enembe meninggal dunia, perkara korupsi yang masih pada tingkat penyidikan atau pemeriksaan persidangan, harus dihentikan manakala Tersangka/Terdakwa meninggal dunia. Adapun kerugian yang diduga telah ditimbulkannya dapat dimintakan melalui gugatan terhadap ahli waris Tersangka/Terdakwa yang meninggal dunia tersebut. Bagaimanapun, pengajuan gugatan tersebut seharusnya dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara, mengingat penyidik sudah menetapkan seseorang menjadi Tersangka serta Penuntut Umum sudah mengajukan tuntutan, yang artinya, setidaknya telah ada 2 bukti yang cukup yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan Tersangka/Terdakwa.

Dengan meninggalnya terdakwa sebelum diputus atau masih tahap pemeriksaan di pengadilan, maka penuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lebih lanjut, dilihat dari ketentuan Pasal 34 UU Tipikor, menegaskan bahwa apabila secara nyata terdapat kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa sekalipun telah meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, maka kerugian terhadap negara dapat dikembalikan ke kas negara melalui gugatan perdata.