“Pelatihan Contract Drafting 2024″ oleh Hukumexpert
Pada tanggal 29 Juni 2024 Hukumexpert telah berhasil menyelenggarakan Pelatihan Contract Drafting dengan pemateri Ibu Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., C.C.D., yang ditujukan bagi
Daftar Peserta Kelas Online “Rapat Umum Pemegang Saham PT (RUPS PT)”
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga menjadi platform di mana pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan memberikan persetujuan terhadap keputusan penting perusahaan.
Daftar 54 Peserta Kelas Online “Dasar-Dasar Hukum Pertanahan di Indonesia”
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut “Permen ATR/BPN 18/2019”) yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Membedakan Laporan Kepolisian dan Pengaduan Mayarakat Serta Cara Pengajuannya”
Dalam kesempatan kali ini Tim hukumexpert bersama dengan Ibu Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., C.C.D selaku ketua pelaksana dan Founder of Hukumexpert.com telah berhasil menyelenggarakan kelas online gratis yang bertema “Membedakan Laporan Kepolisian dan Pengaudan Masyarakat serta Cara Pengajuannya” yang akan disampaikan oleh pemateri kita yakni, Bapak R. Fauzi Zuhri Wahyu Pradika, S.H., M.H., selaku Advokat dan Legal Consultant pada kantor "Raden Fauzi & Partners"
Daftar Peserta Kelas Hukum Gratis Online “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Negara yang Tidak Mendapatkan Barang Lelang”
Dalam kesempatan kali ini Tim hukumexpert bersama dengan Ibu Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., C.C.D selaku ketua pelaksana dan Founder of Hukumexpert.com telah berhasil menyelenggarakan kelas hukum gratis online “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Negara yang Tidak Mendapatkan Barang Lelang” yang akan disampaikan oleh pemateri kita yakni, Ibu Tiffany Setiyawati, S.H., CTL. selaku Advokat.
Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Rancangan Pengesahan UU Desa dan Problematika Hukumnya”
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya saat ini sedang dilakukan perancangan UU Desa di DPR sebagai lembaga legislatif negara.
Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Korelasi Putusan MKMK dengan Putusan MK”
Berdasarkan konstitusi dan undang-undang tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sifatnya bersifat final. Kelas ini akan memberikan perspektif baru dan mengasah pemahaman Anda tentang hukum khususnya dalam lingkup Mahkamah Konstitusi.
Daftar Peserta Kelas Online Gratis”Perkembangan Pengaturan HAM di Indonesia”
Pada tahun 2023, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memasukkan unsur-unsur pelanggaran HAM dengan mencabut ketentuan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam UU Pengadilan HAM. Perkembangan peraturan dan kompleksitas konflik atau permasalahan tentang HAM inilah yang harus kita pelajari dan cermati dengan seksama.
Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Alur Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”
Di Indonesia terdapat 4 peradilan, salah satunya adalah peradilan tata usaha negara. Peradilan Tata Usaha Negara tersebut memiliki kekhususan yang membuatnya harus dibedakan dari peradilan umum, peradilan agama, dan militer, salah satunya adalah terkait dengan obyek sengketanya. Karakteristik yang berbeda tersebut tentunya harus diketahui, karena jangka waktu dan daluwarsa dalam peradilan tata usaha negara jauh lebih singkat dari perdata maupun pidana. Jangan sampai dalam mengajukan gugatan menjadi terlewat waktu karena salah tahapan atau bahkan salah mengerti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Kebijakan Iklim di Indonesia”
Indonesia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, dan sebagian besar ibu kota provinsi serta hampir 65 % penduduk tinggal di wilayah pesisir, wilayah Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim, khususnya yang disebabkan oleh kenaikan muka air laut serta penggenangan akibat banjir di wilayah pesisir atau rob.