hukum acara pidana

tindak pidana kasus penculikan balita balqis gelar perkara penahanan tersangka atau terdakwa jual beli rekening batas waktu pengiriman SPDP Alasan yang Meringankan Hukuman Pidana

Gelar Perkara dan Kehadiran Pelapor Terlapor

06 Juli 2025

Perkapolri 14/2012 tidak menyebutkan tentang peserta Gelar Perkara. Namun demikian, dalam prakteknya Gelar Perkara memiliki 2 (dua) cara, yaitu Gelar Perkara Terbuka dan Gelar Perkara Tertutup. Pada Gelar Perkara terbuka, pelapor dan terlapor diundang oleh Penyidik, dan dipersilahkan menyimak penjelasan Penyidik terkait progress penyidikan. Selanjutnya, jika dibutuhkan, Pelapor dan Terlapor yang merupakan undangan Gelar Perkara dapat memberikan tanggapan. Umumnya, setelah gelar perkara terbuka selesai, penyidik akan meminta Pelapor dan Terlapor untuk keluar ruangan. Setelah gelar perkara terbuka tersebut selesai, Penyidik melanjutkannya dengan Gelar Perkara Tertutup.

Pusat Data Nasional Diretas asas legalitas pidana

Praktik Asas Legalitas Pada Hukum Pidana Indonesia

13 Maret 2024

Asas legalitas adalah suatu asas yang dikenal dalam hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana merupakan hukum publik yang merampas sebagian dari kebebasan masyarakat sekaligus memberikan penderitaan bagi siapapun yang melanggarnya, hal mana juga mengakibatkan suatu pidana di Indonesia hanya dapat diatur oleh peraturan yang diterbitkan oleh DPR.

Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

05 Desember 2023

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perbuatan anak usia 16 tahun tersebut dapat dipidana. Namun, Saudara diwajibkan untuk melaksanakan diversi terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap tumbuh dan berkembangnya anak, meskipun anak usia 16 tahun tersebut telah diduga melakukan tindak pidana, namun ia tetap memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Demikian jawaban yang kami berikan, semoga dapat menjawab permasalahan hukum Saudara.

Proses Laporan Pidana

01 November 2023

Dengan demikian guna mengetahui perkembangan proses penyelidikan/penyidikan, Saudara dapat melakukan konfirmasi melalui SPKT dan penyelidik yang ditugaskan untuk laporan yang sudah Saudara ajukan. Permintaan informasi tersebut dapat dilakukan dengan meminta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Dalam SP2HP tersebut, Saudara akan mengetahui pasal yang dikenakan terhadap Terlapor, tahap pemeriksaan, serta apakah yang bersangkutan telah berstatus Tersangka atau belum sehingga layak untuk dilakukan penahanan.

Tanda Tangan Elektronik Dalam SPDP

28 Juli 2023

Setiap sistem elektronik instansi yang membutuhkan persetujuan atau tanda tangan elektronik dari pejabat yang terkait akan mengirimkan dokumen elektronik kepada sistem Tanda Tangan Elektronik. Untuk dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda terima elektronik harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 11 UU ITE

Daluwarsa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

21 Februari 2023

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 memberikan norma baru bahwa SPDP harus diberikan kepada Penuntut Umum, tersangka/terlapor dan korban/pelapor selama proses peradilan pidana berlangsung. Berkaitan dengan pertanyaan Saudara, SPDP pada tindak pidana korupsi disampaikan oleh Kejaksaan atau Kepolisian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Harvey Moeis Ditahan Terduga Calo Pegawai Negeri Sipil Tertangkap

Kewenangan Penahanan Terhadap Tersangka

20 Februari 2023

Berdasarkan uraian di atas, maka masih berkeliarannya Tersangka tidak berarti Tersangka telah lepas dari jeratan hukum. Hal tersebut dikarenakan dengan telah diperolehnya status Tersangka maka tahap pemeriksaan sudah berada pada tahap penyidikan, yang apabila harus dihentikan maka penyidik harus menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan.

Daluwarsa Laporan Tindak Pidana

31 Januari 2023

Laporan diatur dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Laporan meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor.

Kartu Keluarga untuk Ketertiban Photo by pexels-olya-kobruseva

Syarat Diberhentikannya Penyidikan

20 Januari 2023

Dikembalikannya SPDP oleh JPU ke Penyidik Kepolisian disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu Tidak terdapat cukup bukti, Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan Demi hukum. Hal yang perlu diketahui ialah SPDP merupakan bagian dari Pra Penuntutan sehingga terdapat keharusan bagi Penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Saat ini, Pra Penuntutan sendiri diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 3/E/Ejp/11/2020 tentang Petunjuk Jaksa pada Pra Penuntutan.

Tindak Pidana Persekusi dan Pemerkosaan Photo by pexels-martin-lopez

Pengaturan dan Keabsahan Penggunaan Polygraph Dalam Pemeriksaan Tersangka/Saksi

12 Januari 2023

Dilihat dari ketentuan Perkapolri 10/2009, polygraph digunakan untuk keperluan pemeriksaan tersangka/saksi terhadap suatu peristiwa pidana. Selain Mengenai hasil pemeriksaan dari alat polygraph, dalam praktiknya terdapat pengkategorian mengenai hasil pemeriksaan polygraph ini sebagai alat bukti surat atau keeterangan ahli. Cara kerja dari polygraph ini, dengan cara memasang atau menempelkan alat ke tubuh manusia dan mengajukan pertanyaan kepada subjek pemeriksaan. Hasil tes akan dituliskan pada kertas photograf yang dapat diperiksa atau dibaca oleh ahlinya (psikolog dan dokter) dan penyidik.