KPU Minta Maaf Photo by pexels-pixabay

KPU Minta Maaf Salah Masukkan Data Sirekap Mengakibatkan Banyak Kecurigaan Pemilu 2024

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perlu adanya evaluasi dan perbaikan sistem terhadap pengumuman hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh KPU, sehingga selanjutnya tidak perlu lagi ada berita KPU minta maaf. Agar kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat penginputan tidak terjadi lagi. Sebab, tindakan tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan bahkan dapat membuat masyarakat menduga atau diduga adanya kecurangan untuk memenangkan suatu parpol/calon tertentu dan/atau mencegah suatu parpol/calon memenangkan Pemilu.
Kuorum dalam RUPS Keterbukaan Informasi Publik Photo by Pexels

Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya memperoleh informasi merupakan suatu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Lebih khusus lagi, informasi oleh badan publik, BUMN/D, partai politik dan organisasi non pemerintah yang memperoleh dana dari pemerintahan merupakan suatu hal yang wajib untuk dibuka, mengingat dana pemerintah merupakan dana yang diperoleh dari pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat, sehingga rakyat pun harus mengetahui peruntukan setiap uang yang mereka keluarkan apakah digunakan untuk kesejahteraan dan masa depan negara atau disalahgunakan untuk hal yang akan merugikan masyarakat sebagai pembayar pajak. Meski demikian, adanya ketentuan tentang keterbukaan informasi publik sebagai hak asasi manusia tidak menjadikan seluruh informasi harus dibuka kepada publik, sebab sebagian informasi memiliki kepentingan yang membuatnya harus dirahasiakan untuk kepentingan negara seperti informasi tentang pertahanan dan keamanan negara.
rahasia pertahanan negara Photo by Pexels

Rahasia Pertahanan Negara Dipertanyakan Dalam Debat Capres, Hukum Kerahasiaan Pertahanan Negara

Dilihat dari ketentuan Pasal 17 UU KIP, data pertahanan sangat penting bagi suatu negara sehingga apabila diketahui secara umum dapat mengancam kestabilan negara. Dengan demikian tindakan salah satu Calon Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengungkapkan data-data informasi pertahanan pada forum debat calon Presiden karena merupakan rahasia pertahanan negara sudah tepat. Sebab apabila tersebut diungkap pada forum tersebut dan diketahui publik, maka hal tersebut dapat dikenakan ancaman hukuman pidana pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (2) UU KIP.