besaran bunga pinjaman online photo by istockphoto

Besaran Bunga Pinjaman Online Lebih dari 6%? Berikut Aturan Hukumnya

Oleh karenanya, masyarakat harus pula tanggap dan mengetahui batas-batas besaran bunga pinjaman online atau bank tersebut. Pengetahuan tentang bunga pinjaman bank dan bunga pinjaman online (pinjol) yang berbeda sesuai dengan fungsinya tersebut, tentunya akan menghindarkan adanya kerugian bagi kedua belah pihak, dan menghindarkan pula masyarakat dari bentuk pinjaman online ilegal yang sedang marak saat ini.
Tunjangan Uang lauk TNI

Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

selama menjalankan tugas dan wewenangnya BPPN seringkali menjadi sorotan publik, mulai dari pergantian pimpinan, besarnya aset yang dikelola, hingga jumlah pesangon untuk Pemutusan Hubungan Kerja karyawannya. Seiring membaiknya pembangunan dan perekonomian, melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Keppres 15/2004), BPPN resmi dibubarkan.
pengelola rumah susun Photo by Unsplash

Tugas dan Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Tugas dan wewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menjadi sorotan dan memiliki peran yang penting pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997. Pembentukan tersebut kemudian direalisasikan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, BPPNĀ mengelola total sekitar Rp 640 triliun rupiah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penyehatan perbankan.
KPU Minta Maaf Photo by pexels-pixabay

Maba UIN Surakarta Dipaksa Registrasi Pinjol, Bisakah Dibatalkan?

Kasus pemaksaan registrasi pinjaman online terhadap sejumlah mahasiswa baru di UIN Surakarta masih dalam tahap pendaftaran atau belum terdapat perjanjian pinjam-meminjam. Meskipun masih dalam tahap registrasi, akan tetapi hal tersebut sudah merupakan hal yang dilarang dalam Pasal 236 ayat (4) huruf f UU PPSK. Hal ini dikarenakan pihak aplikasi tersebut dalam melakukan penawaran atau layanan produk hanya berdasarkan komunikasi pribadi tanpa adanya persetujuan dari konsumen. Adanya pemaksaan pendaftaran atau registrasi aplikasi pinjaman online dengan dalih kerja sama sponsorship pada dasarnya dapat dikatakan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
Photo by pexels-karolina-grabowska

Sejumlah Warga Garut Tiba-Tiba Ditagih Hutang

Dalam ketentuan POJK 10/POJK.05/2022, fintech harus berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas dan dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Selain itu, fintech harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp 25 miliar pada saat pendirian. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, fintech harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha fintech terdiri atas penyediaan, pengelolaan dan pengoperasian. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa dalam penyelenggaraannya fintech atau pinjaman online terdapat 3 (tiga) pihak terlibat, sehingga pengaturannya pun berbeda-beda.
Perluasan Objek Praperadilan Photo by Uploader

Praktik Jual Beli Rekening Sebagai Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Jual beli rekening bank dikategorikan sebagai tindak pidana manakala terjadi pemindahtanganan atas rekening bank yang awalnya berada dalam kuasa pemilik rekening bank beralih ke kuasa pembeli rekening bank. Setelah rekening tersebut dijual, maka rekening tersebut berpindah tangan ke pihak yang membayar atau dapat disebut sebagai pembeli rekening, sehingga pembeli rekening dapat menggunakan rekening tersebut untuk bertransaksi dengan rekening yang bukan atas namanya. Meski demikian, beberapa ketentuan dalam UU TPPU belum dapat mengakomodir praktik jual beli rekening.

Rekening Masuk Daftar Hitam Nasional Akibat Cek Kosong

Dalam hal terjadi peristiwa cek kosong, maka pemilik rekening yang melakukan penarikan cek kosong tersebut dapat masuk ke dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) oleh bank tempat dilakukannya penarikan. Bank yang mencantumkan pemilik rekening ke dalam DHIB selanjutnya wajib menyampaikan identitas pemilik rekening tersebut ke Bank Indonesia untuk ditetapkan dan dicantukan ke dalam Daftar Hitam Nsional (DHN). Apabila terdapat pihak yang telah masuk ke DHIB dan ingin membatalkan pencantuman namanya di DHIB maka berdasarkan Pasal 23 PBI 8/2006 adalah dengan melakukan pembatalan terhadap salah satu atau lebih penolakan cek sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (1) PBI 8/2006.
Photo by Pexels Mikhail Nilov

Pengadilan yang Berwenang Memutus Perkara Perbankan Syariah

Perselisihan dalam perbankan syariah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Hal tersebut juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini berbeda dengan penyelesaian perselisihan pada perbankan konvensional yang kewenangan penyelesaiannya berada dibawah Pengadilan Negeri.
2 Jenis Upah Minimum Photo by pexels-tima-miroshnichenko

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga yang dibentuk atas adanya tuntutan masyarakat terhadap suatu sistem perbankan yang benar-benar menerapkan…
Tunjangan Uang lauk TNI

Uang Puluhan Juta Dimakan Rayap, Bagaimana Proses Penukarannya?

Mengenai penukaran terhadap UTLE, merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UU BI beserta perubahannya). Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk dapat menarik uang yang tidak layak diedarkan di masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan terkait dengan pengelolaan rupiah mengatur prosedur terkait dengan penukaran UTLE yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) PBI 21/10/PBI/2019.
1 2 3 4