kelas hukum

Daftar 54 Peserta Kelas Online “Dasar-Dasar Hukum Pertanahan di Indonesia”

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut “Permen ATR/BPN 18/2019”) yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Hukum Agraria Photo by Robi Putri J

Hukum Agraria: 8 Asas Hukum Agraria

Hukum Agraria merupakan salah satu hukum yang cukup banyak dilirik namun juga rumit. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan Agraria adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Pokok Dasar Agraria (selanjutnya disebut “UU 5/1960”) berikut dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan pelaksananya.
sertifikat hak atas tanah tidak dikembalikan

Sertifikat Hak Atas Tanah Tidak Dikembalikan Meski Hutang Sudah Lunas, dan 9 Tata Cara Roya

Pencoretan catatan hak tanggungan dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pencoretan berdasarkan Pasal 22 ayat (8) UU Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan roya dapat diajukan baik oleh kreditur maupun debitur kepada Kantor Pertanahan tempat terbitnya sertifikat hak atas tanah tersebut, dengan catatan terdapat keterangan yang valid bahwa hutang dimaksud sudah lunas seluruhnya.Dengan hapusnya hak tanggungan, maka sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi yang kemudian sertifikat asli hak atas tanah dapat diberikan kembali kepada pemiliknya. Artinya, baik debitur yang memiliki kepentingan baik terhadap hutangnya yang telah lunas dan sertifikat hak atas tanah miliknya maupun bank yang bersangkutan yang telah memperoleh keuntungan serta tidak lagi memerlukan jaminan, seharusnya saling mengawasi dan bekerjasama terkait roya dan pengembalian sertifikat hak atas tanah tersebut, sehingga tidak ada lagi peristiwa sertifikat hak atas tanah tidak dikembalikan meski hutang telah lunas yang akan merugikan pihak-pihak yang ada.
penjualan tanah yasan oleh pengembang / developer Photo by Pexels the Lazy

Penjualan Tanah Yasan Oleh Pengembang / Developer dan 3 Akibat Hukumnya

Dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, penjualan tanah yasan oleh pengembang / developer tidak diperbolehkan. Sebab, hal tersebut dapat berpotensi merugikan masyarakat kedepannya serta dapat pula merugikan pengembang sebagai pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
32 soal latihan hukum agraria

32 Soal Latihan Hukum Agraria

Agraria merupakan salah satu hukum yang banyak menjadi perhatian. Hal tersebut dikarenakan agraria yang mengatur tanah, benda di atasnya dan udara memiliki obyek yang terbatas atau bahkan dapat berkurang sewaktu-waktu baik karena tangan manusia maupun bencana alam, sehingga nilai benda-benda terkait agraria tidak jarang akan melesat tinggi. Untuk lebih memahami tentang hukum agraria, berikut 32 soal latihan hukum agraria yang dapat dikerjakan untuk mengasah kembali kemampuan dalam bidang hukum agraria.