apa itu hak angket dpr

Ganjar Usulkan Hak Angket, Apa itu Hak Angket DPR dan Pelaksanaannya

Apa itu hak angket DPR dan bagaimana cara mengajukan hak angket? Dasar hukum hak angket diatur pada Pasal 20A Ayat (2) UUDNRI Tahun 1945. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap..

Alat Bukti Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara

Alat bukti dalam hukum acara tata usaha negara menjadi penting untuk diketahui. Meski hukum acara tata usaha negara…
Eksekusi Riil

Upaya Administratif Guna Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka upaya administratif terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah hanya dapat diajukan terhadap sertipikat yang masih belum berumur 5 (lima) tahun. Apabila Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun, maka proses pembatalannya tidak memerlukan upaya administratif, melainkan langsung kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Pengetahuan tersebut menjadi penting bagi para pihak yang akan mengajukan gugatan terhadap suatu KTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat adanya ketentuan daluwarsa pengajuan gugatan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara.
Eksepsi dalam hukum acara perdata sindasp.org.br

Pemeriksaan Pendahuluan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Setiap gugatan yang masuk, pada permulaannya akan ditangani dari segi ketatausahaan (administrasi) terlebih dahulu oleh staf Kepaniteraan. Sejak masuknya gugatan sampai dimulainya pemeriksaan gugatan di muka persidangan umum, berlaku suatu masa yang disebut dengan fase mematangkan perkara (fase sub iudice), yaitu suatu masa periode penelitian dan pemeriksaan dimana suatu gugatan atau perkara yang masuk dapat diperiksa atau disidangkan di muka sidang yang terbuka untuk umum.
batas oleh-oleh dari luar negeri Photo by pexels-david-mcbee

Prosedur dan Syarat Penggabungan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi

Prosedur dan Syarat penggabungan Wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam ketatanegaraan.…
Mahkamah Konstitusi Photo by aditya-joshi Unsplash

Provinsi di Indonesia Resmi Bertambah : Hal-Hal Apa Saja yang Menjadi Syarat Pemekaran Wilayah?

Provinsi di Indonesia resmi bertambah 3 Provinsi. Pertambahan tersebut terjadi di wilayah Papua, sehingga provinsi di Indonesia kini…
kuasa hukum jadi tergugat Photo by pexels-mikhail-nilov

Ferdy Sambo Akan Menggugat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Selanjutnya dari perspektif Hukum Tata Negara, Polri memiliki aturan yang tidak sama dengan kedinasan Militer (Tentara Nasional Indonesia/TNI). Anggota polri merupakan bagian dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga, prinsip penegakan hukum juga dapat ditempuh dengan pengadilan pidana dan atau perdata umum. Berkaitan dengan hukuman disiplin memiliki berbagai tingkatan, di antaranya yaitu hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Hukuman yang dirasa tidak sesuai bagi aparat yang terkena sanksi atau mencederai nilai-nilai keadilan (subjektif), maka diperbolehkan untuk melakukan upaya administratif. Hal tersebut menimbulkan sengketa kepegawaian.
Photo by pexels-arley-bateca

Kebijakan Rencana Penggantian LPG 3 Kg ke Kompor Listrik dan Upaya Hukum yang Dapat Diajukan

Peralihan dari LPG Tabung 3 Kg ke kompor listrik telah direncanakan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024. Namun mengenai pendistribusian dan pemberlakuannya belum diatur secara siginifikan (Permen ESDM 16/2020). Hal ini menunjukkan bahwa peralihan tersebut sebenarnya telah diatur secara eksplisit pemberlakuannya dalam Permen ESDM 16/2020, namun mengenai pendistribusian dan penghapusan masih belum ada peraturan yang menjangkau hal tersebut.

Resensi Buku: Teori Umum Tentang Hukum dan Negara oleh Hans Kelsen

DATA BUKU Judul Buku : Teori Umum Tentang Hukum dan Negara Penulis : Hans Kelsen Penerjemah: Raisul Muttaqien…
photo by mast3r on stock.adobe.com

UMP Jakarta Harus Turun Jadi 4,5 Juta

Pada tahun 2021, Upah Minimun Provinsi (selanjut disebut UMP) Jakarta tercatat sebesar Rp 4.416.186 yang kemudian Gubernur DKI…
1 2 3