Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor tersebut diterapkan berdasarkan kepemilikan jenis kendaraan/banyaknya roda kendaraan. Di samping itu, pajak progresif juga akan berlaku manakala nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan sama.
Macam-Macam Pajak Daerah
Ketentuan mengenai pajak daerah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan tetapi aturan ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi kepada pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah unuk pelayanan masyarakat.
Retribusi Daerah
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, atau perizinan. Kemudian jenis retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Pajak Bagi Pekerja Freelance
Freelance adalah suatu profesi yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan tanpa terikat kerja atau perjanjian kerja jangka panjang. Adanya penghasilan yang didapatkan oleh Freelance, mengaibatkan pekerja tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPH dan Pasal 3 Angka 7 UU HPP. Dalam pelaporan pajaknya, pekerja Freelance menggunakan sistem self assessment.
Ketentuan Pajak Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang lebih dikenal sebagai TKI, lebih sering disebut sebagai…
Pajak yang Harus Dibayarkan Oleh Pemilik Usaha Kos
Para pemilik usaha kos harus mengetahui pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha kos. Sebelum membahas mengenai pajak…
Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak Menjadi Nomor Induk Kependudukan
Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak menjadi Nomor Induk Kependudukan menjadi sempat membuat bingung masyarakat sebagai wajib pajak. Adapun…
Akibat Hukum Keterlambatan Pelaporan Pajak
Salah satu penerimaan yang diperoleh pemerintah untuk membiayai belanja pemerintah yaitu pajak, mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar dalam…
Fatimah Zahratunnisa Diminta 4 Juta Oleh Bea Cukai Karena Kiriman Piala
Media sosial kembali lagi dihebohkan dengan ulah lembaga pemerintah yaitu Bea Cukai yang meminta tagihan Rp 4 juta…
Gaji 5 Juta Pajak 5%
Publik sempat dihebohkan lantaran pemberitaan yang menyebutkan bahwa seseorang dengan gaji 5 juta maka ia akan dipajaki 5%. Akan tetapi setelah ditelusui lebih lanjut ternyata berita tersebut adalah hoax. Hal ini lantaran belum lama ini pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut dengan PP Penyesuaian Aturan PPh. Peraturan ini ditetapkan pada 20 Desember 2022 lalu.