DHL Salah Lapor Nilai

DHL Salah Lapor Nilai Barang Impor Berujung Denda: Tata Cara Lapor Nilai Barang Impor

Dengan demikian, yang pada dasarnya yang berkewajiban untuk melaporkan daftar muatan barang adalah PJT. Adapun dalam kasus DHL salah lapor nilai barang impor tersebut tentunya merugikan Bea Cukai/Negara dan pengimpor, sehingga pembayaran denda tersebut dibayarkan oleh DHL sebagai pihak yang salah dalam melaporkan.
Alat Belajar SLB yang tertahan Photo by Pexels

Alat Belajar SLB yang Tertahan Bea Cukai Sejak 2022: Wewenang Bea Cukai Menahan Barang Masuk

Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk mengelola keuangan negara dan melaksanakan penerimaan negara melalui bea masuk dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memfasilitasi perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, apabila ada barang yang masuk ke Indonesia, terlebih dahulu harus melewati pemeriksaan dan pengawasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak terkecuali dalam peristiwa Alat Belajar SLB yang tertahan Bea Cukai tersebut.
zakat dan pajak penghasilan

Zakat dan Pajak Penghasilan Dari Sudut Pandang Integrasinya di Indonesia

Integrasi zakat dan pajak penghasilan tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Para Wajib Pajak tidak terlalu berat untuk mengeluarkan zakat dan/atau pajak, penerimaan negara melalui pajak pun akan lancar manakala Para Wajib Pajak diberikan keringanan berupa pembayaran pajak dari nilai yang telah dikurangkan dari zakat.
Pajak Hadiah Photo by Pexels

Pajak Hadiah

Besaran nilai pajak hadiah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan beberapa macam tarif yang dapat dikenakan terhadap penghasilan berupa hadiah atau penghargaan. Apabila wajib pajak adalah Badan Usaha Tetap, maka nilai pajak yang ditarik adalah 15% (lima belas persen) dari nilai bruto hadiah. Namun ketika wajib pajak adalah orang pribadi dan sifat penghasilan tersebut berasal dari hadiah perlombaan, maka yang dikenakan adalah pajak penghasilan Pasal 17 yaitu sebesar 5% (lima persen) dari nilai bruto hadiah yang diperoleh.
Pajak Hiburan Photo by Pexels Rodnae Productions

Protes Kenaikan Pajak Hiburan Inul Daratista: Tinjauan Hukum dan Dampaknya terhadap Bisnis Hiburan di Indonesia

Protes kenaikan pajak hiburan Inul Daratista pada dasarnya tidak hanya untuk kepentingan industri yang telah dibangun oleh pedangdut itu sendiri, melainkan juga industri-industri hiburan lainnya. Sebagaimana diketahui, dalam suatu industri tentunya ada pula para pekerja yang memperoleh kehidupan dari industri tersebut. Manakala pajak dinaikkan terlalu tinggi, tentunya industri hiburan akan mengalami kesulitan dan para pekerja juga akan terkena dampaknya.
Terciprat Genangan Air photo by freepik.com

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor tersebut diterapkan berdasarkan kepemilikan jenis kendaraan/banyaknya roda kendaraan. Di samping itu, pajak progresif juga akan berlaku manakala nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan sama.
Photo by Pexels Polina Tankilevitch

Macam-Macam Pajak Daerah

Ketentuan mengenai pajak daerah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan tetapi aturan ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi kepada pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah unuk pelayanan masyarakat.
Bagian waris anak kandung Photo by Pexels Karolina Grabowska

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, atau perizinan. Kemudian jenis retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Jual Beli Hak Atas tanah Milik Anak Phoyo by pexels-nataliya-vaitkevich

Pajak Bagi Pekerja Freelance

Freelance adalah suatu profesi yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan tanpa terikat kerja atau perjanjian kerja jangka panjang. Adanya penghasilan yang didapatkan oleh Freelance, mengaibatkan pekerja tersebut dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPH dan Pasal 3 Angka 7 UU HPP. Dalam pelaporan pajaknya, pekerja Freelance menggunakan sistem self assessment.
Budi Said Jadi Tersangka Photo by Pexels Karolina

Ketentuan Pajak Bagi Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang lebih dikenal sebagai TKI, lebih sering disebut sebagai…
1 2 3