Ask Expert

Hukum Waris Islam mengatur bahwa waris bagi anak angkat adalah anak angkat dapat diberikan wasiat, atau diberikan wasiat wajibah. Wasiat wajibah berarti meski anak tersebut tidak memperoleh wasiat tentang pembagian harta, maka secara otomatis paling banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya menjadi hak anak angkat tersebut. Pemberian tersebut juga tentunya harus memperhatikan legitime portie.Berbeda dengan Hukum Waris Islam yang memberikan hak kepada anak angkat berupa wasiat wajibah, dalam Hukum Waris KUH Perdata, anak angkat tidak diberikan wasiat wajibah. Oleh karena itu, jika orang tua angkat tidak memberikan wasiat kepada anak angkatnya, maka anak angkat tersebut tidak memperoleh harta apapun dari harta waris orang tua angkat.

Harta warisan sebagai harta bawaan meski perolehannya terjadi selama pernikahan. Dengan demikian, seluruh harta waris yang diperoleh Ayah Saudara dari orangtuanya adalah sepenuhnya menjadi harta waris, dan tidak perlu dibagi dua dengan istrinya. Adapun untuk pembagian dilakukan berdasarkan hukum waris yang digunakan.

Berdasarkan ketentuan dalam KHI, maka kedudukan anak angkat dalam waris Islam hanya memperoleh 1/3 dari harta warisan sebagai wasiat wajibah. Wasiat wajibah sendiri memiliki arti bahwa meski tidak ada wasiat dari Pewaris (pihak yang meninggal dunia), maka anak angkat tetap memiliki hak sebagaimana diatur dalam wasiat wajibah. Namun demikian, wasiat wajibah tersebut hanya dapat diberikan kepada kedua anak tersebut manakala memang telah ada putusan pengadilan tentang pengangkatan anak dimaksud. Tanpa adanya putusan pengadilan atau bukti pengangkatan anak, maka kedua anak dimaksud tidak memiliki hak atas harta waris. Tidak ada ketentuan pembagian waris bagi anak angkat. Oleh karena itu, jika hukum waris yang digunakan adalah Hukum Waris KUH Perdata, maka kedua anak angkat tersebut tidak memiliki hak apapun atas warisan yang ditinggalkan Kakak Saudara, kecuali keduanya dapat membuktikan sebagai anak kandung dari Kakak Saudara.

Hukum Waris, baik dalam Hukum Waris Islam maupun Hukum Waris KUH Perdata baru terbuka atau berlaku ketika Pewaris meninggal dunia. Saat Pewaris tersebut meninggal dunia, maka hartanya berupa hak dan kewajiban juga akan jatuh dan diberikan kepada Ahli Waris yang berhak selama Ahli Waris tersebut tidak terhalang sebagai ahli waris.Apabila Kakek Buyut meninggal dunia ketika anak-anaknya masih ada, maka anak-anak tersebutlah yang berhak untuk menjadi Ahli Waris dan menerima Harta Waris. Adapun jika salah satu atau seluruh anaknya telah meninggal dunia dan meninggalkan anak (cucu Kakek), maka cucu Kakek berhak untuk menjadi Ahli Waris Pengganti dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui hukum waris bagi cicit dalam hal ini harus diperhatikan kapan Pewaris (Kakek Buyut) meninggal dunia dan siapa saja yang masih hidup pada saat itu.

Dikarenakan anak tersebut tercatat sebagai anak kandung, maka anak tersebut memiliki hak penuh sebagai ahli waris sebagaimana hukum waris yang berlaku. Manakala hukum waris yang digunakan adalah hukum waris Islam, maka harus diperhatikan dahulu apakah orang tua dari A dan B masih ada atau tidak saat hukum waris tersebut terbuka (Pewaris meninggal dunia). Apabila orang tua A dan B sudah tidak ada, maka C sebagai anak memiliki hak waris sepenuhnya.Sebaliknya, jika Saudara dapat membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak angkat dan dapat membuktikan bahwa akta kelahiran tersebut tidak sah, maka yang dapat diperoleh anak tersebut adalah wasiat wajbah. Besaran wasiat wajibah kepada anak angkat adalah 1/3 dari seluruh harta waris.Berbeda dengan hukum waris berdasar KUH Perdata. Apabila Saudara tidak dapat membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak angkat, atau dengan kata lain Saudara tidak dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan anak kandung dari A dan B, maka anak tersebut memiliki hak penuh terhadap seluruh harta waris. Dengan demikian pembagian waris kepada anak angkat tersebut adalah sah.

Berkaitan dengan salah satu saudara yang tidak berkenan untuk tanda tangan balik nama dikarenakan kesepakatan pembagian waris, hal tersebut memang akan mempersulit pelaksanaan balik nama harta waris. Oleh karena itu, Saudara dapat melakukan:1. Mengajukan gugatan kepada salah satu ahli waris tersebut untuk melaksanakan tindakan atau memberikan kuasa kepada Saudara atau salah satu ahli waris lainnya guna melakukan balik nama; 2. Apabila ahli waris tersebut berniat untuk melakukan penolakan waris, maka penolakan waris dapat dilakukan dengan membuat Akta Penolakan Waris yang kemudian diregisterkan di Pengadilan setempat.

Dikarenakan dalam pertanyaan Saudara disampaikan bahwa Kakek meninggal terlebih dahulu daripada Ayah, maka dalam hal ini tidak ada ahli waris pengganti. Oleh karena itu, harus dimengerti dahulu bahwa dalam hal ini yang memperoleh pembagian harta waris dari Kakek adalah Ayah Saudara.Selanjutnya, bagian dari Ayah Saudara tersebut dibagikan kepada Suadara dan istri sahnya. Apabila Nenek dari Ayah juga masih hidup, maka Nenek dari Ayah juga berhak memperoleh harta waris. Namun jika hanya ada Saudara dan Ibu Saudara, maka Ibu Saudara memperoleh 1/8 dari apa yang seharusnya diperoleh Ayah, dan Saudara sebagai anak perempuan mendapatkan ½.

Tentunya Kartu Keluarga bukanlah identitas yang berdiri sendiri. Kartu Keluarga juga didasarkan pada Akta Kelahiran, yang merupakan identitas yang pertama kali diperoleh oleh seseorang yang lahir di Indonesia. Dalam Akta Kelahiran disebutkan tempat dan tanggal lahir serta nama orangtua kandung dari anak tersebut. Oleh karena itu, apabila ada ketidaksamaan antara identitas anak angkat dalam Akta Kelahiran dan identitas anak angkat dalam KK, tentunya hal tersebut berpotensi bermasalah suatu hari nanti, terlebih jika nantinya berkaitan dengan waris baik dari orangtua kandung, orang tua angkat maupun anak itu sendiri.