2 Jenis Upah Minimum dan Perbedaannya
Berdasar Permen Ketenagakerjaan 15/2009, terdapat 2 jenis Upah Minimum yang berlaku adalah UMP dan UMK. Baik itu UMP maupun UMK ditetapkan oleh Gubernur. UMP dan UMK tersebut terdiri dari Kebutuhan Hidup Layak yang kemudian disesuaikan dengan inflasi. Di sisi lain, terhadap wilayah tertentu, gubernur dapat menetapkan nilai upah minimum yang berbeda yang disebut dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.
8 Golongan Pidana Denda yang Diterapkan Dalam KUHP 2023
Nilai denda dalam 8 golongan pidana denda tersebut sangat jauh berbeda dari denda yang diatur dalam KUHP beserta peraturan pelaksananya. Hal tersebut dikarenakan KUHP yang memang dibuat sekitar tahun 1800 dan berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terbit dengan nilai yang disesuaikan pada era-nya.
Dugaan Perselingkuhan Pilot dan Pramugari: Berikut Analisis Dari Sudut Pandang KUHP dan KUHP 2023
Apabila istri sah dari pilot tersebut memilih jalan untuk melakukan pengaduan dalam waktu dekat, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Pasal 284 KUHP, sebab KUHP 2023 belum berlaku saat ini. Oleh karena itu, apabila dugaan perselingkuhan pilot dan pramugari tersebut adalah benar, maka bukan hanya sang pramugari yang dapat disalahkan atau bahkan dipidana, melainkan sang pilot juga dapat dikenakan pidana baik penjara maupun denda.
Bahaya! Hanya Dengan PPJB Bisa Balik Nama
Namun demikian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dengan PPJB bisa dilakukan balik nama yaitu...
Yurisprudensi Tentang Pihak Dalam Perkara, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979
Yurisprudensi tentang pihak dalam perkara ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri.
Akta Kelahiran dan Berikut Syarat-Syarat Dokumen Pencatatan Kelahiran
Persyaratan pencatatan kelahiran untuk beberapa kasus kelahiran berbeda satu dengan lain. Adapun pencatatan kelahiran tersebut harus dilakukan sesegera mungkin, meski keterlambatan pencatatan kelahiran tidak lagi mengatur sanksi denda, namun perlu diingat bahwa Akta Kelahiran merupakan hak setiap anak.
Asuransi dan Reasuransi Syariah Serta Hubungan Antara Keduanya
Prinsip asuransi dan reasuransi syariah yang diterapkan adalah prinsip saling tolong menolong yang kemudian mendorong para peserta asuransi syariah saling membantu peserta lainnya yang tertimpa musibah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana peserta asuransi syariah tersebut. Begitupun halnya dengan hubungan antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.[5]
Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan Sebagai perselisihan Hubungan Industrial; Jangan Salah Membedakan
Baik perselisihan hak maupun perselisihan kepentingan, keduanya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004). Perselisihan hak dan perselisihan kepentingan memiliki perbedaan yang harus diperhatikan.
Tindak Pidana Persekusi dan Pemerkosaan Serta Perbedaannya
Tindak Pidana Persekusi dan Pemerkosaan Persekusi dan pemerkosaan adalah 2 (dua) kejahatan yang berbeda. Namun kedua hal tersebut…
Mengawal Ambulance Di Jalan Dapat Dikenakan Hukuman Pidana
Fenomena mengawal ambulance di jalan sudah selayaknya tidak dianggap sebagai suatu ancaman atau pelanggaran lalu lintas kedepannya. Sebab dalam diri pelaku (masyarakat yang mengawal) terdapat sisi moral untuk membantu arus lalu lintas yang mana hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban dari kepolisian serta membantu pasien gawat darurat untuk tiba dengan aman agar cepat ditangani. Hal tersebut harus diperhatikan oleh penegak hukum, terutama tidak adanya maksud dari masyarakat untuk melanggar lalu lintas. Oleh karena itu, penilangan terhadap perbuatan tersebut perlu dikesampingkan atau setidak-tidaknya perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan yang berlaku.