Perluasan Objek Praperadilan Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
Dengan demikian, dapat diketahui diputuskannya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan adalah suatu perluasan objek praperadilan untuk melindungi setiap individu warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara, khususnya lembaga penegak hukum, sehingga merugikan hak-hak fundamental individu-individu warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemajuan serta penghormatan terhadap HAM. Penetapan tersangka sebagai objek praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan HAM dengan penegasan bahwa sistem yang dianut KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dimata hukum, dengan asas due process of law sebagai salah satu perwujudan pengakuan HAM.
Keren! Ternyata Ini Alasan Orang Luar Negeri Taat Putusan Pengadilan
Alasan orang luar negeri taat putusan pengadilan adalah karena terdapat konsekuensi apabila mereka tidak melaksanakan putusan pengadilan. Konsep ini dikenal dengan istilah contempt of court..
Pelaku Tindak Pidana Pornografi: Berikut 4 Jenis dan Unsur Kejahatan yang Perlu Dihindari
Dalam UU Pornografi dan UU ITE terdapat 4 macam-macam pelaku tindak pidana pornografi. Sementara itu, dilihat dari kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana pornografi, pada dasarnya sama dengan kemampuan bertanggung jawab pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan dalam UU Pornografi tidak menjelaskan tentang kemampuan bertanggung jawab.
Budi Said Jadi Tersangka; Crazy Rich Surabaya Diduga Merugikan Negara 1,2 T Setelah Menang 1 Ton Emas Di Perdata
Saat ini Budi Said jadi tersangka sehingga masih memasuki tahap penyidikan dan belum ada putusan yagn berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, manakala nantinya Budi Said terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan secara materiil terbukti pula bahwasanya terdapat unsur palsu dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Budi Said dalam perkara perdata, maka putusan perdata tersebut dapat diajukan pembatalannya oleh Antam melalui permohonan Peninjauan Kembali Ke-2 terhadap putusan Peninjauan Kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung saat ini dengan dasar adanya bukti baru (novum) dan putusan yang bertentangan.
Tindak Pidana Pornografi Dalam UU ITE
Adanya pemberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam frasa “melanggar kesusilaan” Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih ditujukan untuk mengantisipasi pemahaman pelanggaran kesusilaan yang tidak sesuai konteks penggunaannya. Dengan kata lain, pelanggaran kesusilaan dalam konteks tindak pidana pornografi dalam UU ITE atau melalui internet harus dilihat tujuan dari pelaku untuk menyebarluaskan konten pornografi sebagai bagian utama. Hal tersebut sejalan dengan konsep dari cyberpornography sebagai perbuatan pelaku yang berinisiatif, mendesain, dan menyebarluaskan informasi yang bermuatan asusila (indecent item).
Pria Terduga Pencabul Anak di Aceh Terancam Penjara 200 Bulan: Hukum Khusus yang Berlaku di Aceh
Pria terduga pencabul anak di Aceh dalam kasus di atas tidak lagi terkena hukum pidana yang berlaku umum di Indonesia yaitu KUHP dan/atau undang-undang lainnya, melainkan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di Provinsi Aceh. Hal tersebut sebagai akibat keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada Aceh untuk menggunakan hukum Islam.
Tindak Pidana Pornografi dan Pasal-Pasal yang Mengaturnya
Terdapat penjelasan lebih lanjut dari Pasal 407 Ayat (1) UU KUHP yang menyatakan bahwa penafsiran pengertian pomografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu contemporary ommunity standard. Artinya tidak menutup kemungkinan definisi yang berkembang di masyarakat terkait tindak pidana pornografi dapat diberlakukan sehingga dapat memunculkan pemaknaan yang luas terhadap tindak pidana pornografi. Hal tersebut imbas dari masuknya aturan-aturan tertentu yang hidup di masyarakat dalam UU KUHP.
Jangka Waktu Penahanan
Dalam hal tertentu, perpanjangan jangka waktu penahanan masih dapat dilakukan oleh setiap tingkat di atas, dengan catatan Tersangka/Terdakwa dalam keadaan sakit mental dan/atau fisik yang berat serta pidana yang diancamkan adalah lebih dari 9 (sembilan) tahun. Perpanjangan atas hal yang demikian dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi 30 hari.
Analisa Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Terdapat beberapa bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya adalah suap dan/atau gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, nepotisme. Di samping itu, atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana utama berupa korupsi, juga dapat menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal, Bagaimana Kelanjutan Kasus dan Uang Pengganti 47 M Serta Kerugian Negara Akibat Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Berdasar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka dengan gubernur papua Lukas Enembe meninggal dunia, perkara korupsi yang masih pada tingkat penyidikan atau pemeriksaan persidangan, harus dihentikan manakala Tersangka/Terdakwa meninggal dunia. Adapun kerugian yang diduga telah ditimbulkannya dapat dimintakan melalui gugatan terhadap ahli waris Tersangka/Terdakwa yang meninggal dunia tersebut. Bagaimanapun, pengajuan gugatan tersebut seharusnya dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara, mengingat penyidik sudah menetapkan seseorang menjadi Tersangka serta Penuntut Umum sudah mengajukan tuntutan, yang artinya, setidaknya telah ada 2 bukti yang cukup yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan Tersangka/Terdakwa.