Menjadi pertanyaan bagaimana jika sengaja dilakukan transaksi atau jual beli yang mengakibatkan adanya kepemilikan saham silang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka harus kembali kepada konsep transaksi yang tentunya tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.Syarat sah perjanjian terdiri atas kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Sebab yang tidak dilarang tersebut diantaranya tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kepemilikan saham secara silang, maka perjanjian jual beli tersebut menjadi batal demi hukum.Kebatalan suatu perjanjian tentunya tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan harus dimohonkan kepada Pengadilan. Oleh karena itu, meski status jual beli saham yang mengakibatkan kepemilikan saham silang adalah batal demi hukum, namun harus tetap dinyatakan oleh putusan pengadilan guna memberikan kepastian hukum.

Penjelasan Pasal 83A PP 25/2024 memang menyebutkan bahwa izin tambang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan usaha dan bergerak dalam bidang ekonomi dengan tujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat. Sebelum terbitnya PP ini pun, telah banyak organisasi masyarakat yang di dalamnya telah memiliki badan usaha, yang menjalankan usaha untuk menambah pemasukan. Namun tambang bukanlah objek yang mudah dan perlu dipertanyakan kesiapannya untuk dikelola oleh organisasi masyarakat. Jangan sampai, penerbitan peraturan tersebut hanya sekedar untuk kepentingan elite politik yang dapat memecah belah bangsa, karena agama memang tidak akan jauh dari identitas seseorang di Indonesia.

Kuorum dalam RUPS menjadi salah satu syarat sahnya penyelenggaraan RUPS maupun pengambilan keputusan. Manakala kuorum tidak terpenuhi, maka RUPS tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak mengikat bagi para pihak, serta berpotensi akan menjadi bibit permasalahan dalam Perseroan Terbatas tersebut.Dikatakan batal demi hukum sebab konsep RUPS tidak berbeda dengan konsep perjanjian yang syarat sahnya telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana syarat-syarat tersebut terdiri atas kesepakatan; kecakapan; obyek tertentu; dan hal yang tidak dilarang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa UU PT telah mengatur tentang kuorum dan batas minimalnya, yang hanya bisa diatur lebih tinggi dalam Akta Pendirian atau dengan kata lain tidak bisa diatur lebih rendah dalam Akta Pendirian. Oleh karenanya, tidak terpenuhinya kuorum akan berisiko pada keabsahan RUPS.

Baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya (Luar Biasa), pelaksanaannya harus diawali dengan panggilan kepada Para Pemegang Saham. Panggilan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu:Direksi/Direktur dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas inisiatif Direksi dan/atau atas permintaan pemegang saham 10% (sepuluh persen) dari total saham yang dikabulkan oleh Direksi; Dewan Komisaris, dalam hal Direksi tidak dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Akta Pendirian, dan/atau atas permintaan pemegang saham 10% (sepuluh persen) dari total saham dengan hak suara yang sebelumnya telah meminta Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi namun tidak dikabulkan; Pihak yang ditentukan dalam Penetapan Pengadilan, dalam hal terdapat permohonan RUPS kepada Pengadilan Negeri setempat.Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang di atas, kepada seluruh pemegang saham. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.