Gugatan Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 41 dan 42 TRIPs mengisyaratkan kepada setiap anggota organisasi perdagangan yang tergabung untuk menyediakan prosedur penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Prosedur penegakan hukum yang dimaksud salah satunya adalah mekanisme penyelesaian di pengadilan dengan mengajukan gugatan.
Penentuan Kompetensi Absolut Dalam Perkara Perceraian
Dengan demikian apabila perkawinan tersebut dicatatkan di luar negeri, maka tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang untuk melakukan perceraian di pengadilan luar negeri maupun di pengadilan di Indonesia. Tentunya apabila perkawinan itu dilakukan di dalam negeri, maka tetap mengikuti ketentuan Pasal 63 UU Perkawinan jo. Pasal 49 UU Peradilan Agama. Di sisi lain apabila perceraian dilakukan di luar negeri, maka mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing negara tempat dilakukannya perceraian.
Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Metode Penelitian Hukum: Penelitian Hukum dan Penelitian Sosial Mengenai Hukum”
Dalam kesempatan kali ini Tim hukumexpert bersama dengan Ibu Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., C.C.D selaku ketua pelaksana dan Founder of Hukumexpert.com telah berhasil menyelenggarakan kelas online gratis yang bertema "Metode Penelitian Hukum: Penelitian Hukum dan Penelitian Sosial Mengenai Hukum" yang dibawakan oleh Samuel Dharma Putra Nainggolan, S.H., M.H. selaku Editor in Chief Jurnal Plaza Hukum Indonesia dan dimoderatori oleh izky Pratama Jawahir, S.H. selaku Legal Analyst of Hukumexpert.
Latihan Soal Ujian Profesi Advokat
Artikel sebelumnya, telah kami berikan soal Latihan Ujian Profesi Advokat part 8. Berikut kami berikan soal latihan UPA part 9.
Keberatan Dalam Gugatan Sederhana
Berbeda dengan gugatan sederhana, keberatan harus diperiksa oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah berkas lengkap. Pemeriksaan tersebut juga hanya berdasar pada putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, dan kontra memori keberatan. Oleh karena itu, disamping pada tahap gugatan sederhananya sendiri, tahap upaya hukum keberatan juga sangat menunjukkan perbedaan besar antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa.
Dokter Gadungan Lulusan SMA
Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Susanto tersebut cukup mengejutkan, pasalnya ia telah menjadi “dokter” selama 2 (dua) tahun di Rumah Sakit PHC. Akibat dugaan tindakan Susanto tersebut, PT PHC Surabaya mengalami kerugian sebesar Rp 265 juta karena telah menggaji Susanto selama dua tahun. Sedangkan sanksi bagi Susanto atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya, dapat diancam dengan pasal berlapis. Pertama adalah pasal pelanggaran dalam KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang pemalsuan identitas sebagai dokter. Selain itu dalam Pasal 73 ayat (1) jo. Pasal 77 UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran
Pendaftaran Gugatan Sederhana
Pendaftaran Gugatan Sederhana atau pengajuan gugatan sederhana kepada Pengadilan Negeri setempat memiliki perbedaan dengan pengajuan gugatan biasa. Apabila pengajuan gugatan hanya menyerahkan surat gugatan dan kuasa (apabila dikuasakan), maka di dalam pendaftaran gugatan sederhana tidak demikian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, mengatur bahwa gugatan harus diajukan di Kepaniteraan Pengadilan.
Mediasi Dalam Sengketa Pidana HKI
Penggunaan mediasi dalam hukum pidana dikenal dengan mediasi penal. Menurut Umi Rozah, mediasi penal adalah proses yang mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana yang telah dikehendaki oleh para pihak untuk berpatisipasi dalam menyelesaikan masalah melalui bantuan mediator. Adanya upaya penyelesaian sengketa pidana dengan mediasi terlebih dahulu dapat memberikan manfaat bagi para pihak. Sebab penyelesaian sengketa melalui upaya hukum pidana dapat menimbulkan efek jera kepada pelanggar hak cipta dan paten.
Kucing Dalam Sidang Pidana
Hewan dalam Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikategorikan sebagai benda bergerak karena sifatnya artinya benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP yang mengatur benda apa saja yang dapat disita termasuk benda bergerak dalam hal ini kucing. Dengan adanya barang bukti dapat menguatkan kedudukan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. maka menghadirkan kucing sebagai barang bukti di persidangan bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam Pailit
Tujuan dari adanya persetujuan kurator sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar itu sendiri, dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal. Sedangkan apabila Kurator tidak menyetujui dilakukannya perubahan AD yang pengurusnya telah berakhir masa jabatannya, maka dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dapat menimbulkan terhalangnya pemenuhan tanggung jawab secara renteng antar anggota Direksi.