Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan dan Besarannya
Ini menunjukkan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan tersendiri untuk mengatur terkait dengan dana Corporate Social Responsibility yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan. Selain itu, dalam beberapa ketentuan peraturan daerah di atas, terdapat sanksi yang diberikan apabila Perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Adapun sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan berusaha. Dengan demikian dapat diketahui bahwa CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.
Zakat dan Pajak Penghasilan Dari Sudut Pandang Integrasinya di Indonesia
Integrasi zakat dan pajak penghasilan tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Para Wajib Pajak tidak terlalu berat untuk mengeluarkan zakat dan/atau pajak, penerimaan negara melalui pajak pun akan lancar manakala Para Wajib Pajak diberikan keringanan berupa pembayaran pajak dari nilai yang telah dikurangkan dari zakat.
Cagar Budaya di Indonesia Dan Ini 4 Syaratnya
Setelah tercatat dalam register nasional cagar budaya di Indonesia, pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status cagar budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Selain itu penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya berhak mendapat Kompensasi. Situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai cagar budaya provinsi, sedangkan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai cagar budaya nasional.[2]
5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum
Dalam menjawab rumusan masalah, peneliti hukum harus mendasarkannya pada suatu pedekatan hukum. Setidaknya ada 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum yang..
Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca 3 Putusan Mahkamah Konstitusi
Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan adanya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat dinilai memberikan perlindungan hukum kepada para pihak terkait eksekusi jaminan fidusia, baik debitur maupun kreditur, sepanjang masih sejalan dengan amar putusan.
Potongan Tunjangan Hari Raya; Perhitungan Pajak Tunjangan Hari Raya
Oleh karenanya, jika total nilai akumulasi antara gaji dan THR ternyata lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tentu presentase yang digunakan sebagai dasar Potongan Tunjangan Hari Raya pun juga akan berbeda. Perlu diingat bahwa Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu jenis pemasukan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pajak.
Klub Belajar Bersama Ujian Profesi Advokat 2024
Biaya agenda ini sangat terjangkau, dengan harga Rp 195.000,00 (early bird) sudah dapat mengikuti dan mendapatkan benefit dari agenda ini. Biaya early bird tersebut berlaku sebelum tanggal 12 April 2024, dan selanjutnya akan dikenakan biaya Rp 255.000,00. Lebih lanjut, silahkan melakukan pendaftaran melalui link berikut bit.ly/KBUPA24 atau apabila mengalami kendala dapat menghubungi kontak admin melalui whatsapp nomor 0878-5051-5158 atau via direct message ke instagram kami @hukumexpert.
Ganjar Mahfud Minta Hadirkan Kapolri menjadi Saksi, MK mempersilahkan dengan catatan tak disumpah, Mengapa?
Apabila Ganjar Mahfud minta hadirkan Kapolri untuk dimintai keterangan dalam persidangan PHPU perlu diketahui bahwa Kapolri bukan menjadi pihak yang terkait secara langsung atau pihak lain dalam perkara perselisihan pemilu dan merupakan instansi pemerintahan. Apabila Kapolri dilakukan sumpah untuk menjadi saksi, maka segala yang dikatakan oleh Kapolri selama persidangan menjadi alat bukti, bukan lagi menjadi pihak yang memberikan keterangan dalam persidangan.[3]
Profil 8 Hakim Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024
Setelah proses Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden serta Calon Presiden telah selesai, kini memasuki proses penyelesaian sengketa pemilu yang salah satunya adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kini sedang melangsungkan persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.Berikut profil 8 hakim konstitusi yang sedang memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi:
Tunjangan Hari Raya (THR): Perhitungan Bagi Pekerja Swasta, PNS, dan PPPK
Negara memberikan jaminan secara hukum terhadap perhitungan Tunjangan Hari Raya bagi setiap orang yang bekerja baik menjadi Pekerja di perusahaan maupun sebagai PNS dan PPPK. Hal tersebut juga berkaitan dengan penghargaan dan motivasi kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik selama setahun, serta membantu mereka untuk mempersiapkan diri menyambut hari raya dengan baik.