Soal-Soal Ujian Profesi Advokat

Berikut Contoh Soal-Soal Ujian Profesi Advokat:

HUKUM ACARA PERDATA

1. Suatu perselisihan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, pernyataan tersebut diatas

a. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi absolut

b. Pasal 134 HIR mengenai Kompetensi relatif

c. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi absolut

d. Pasal 143 HIR mengenai Kompetensi relatif

2. Sebelum dimulai dengan pembacaan surat gugatan, maka hakim

a. Mengusahakan perdamaian 130 HIR

b. Memerintahkan pihak untuk berdamai

c. Meminta penggugat untuk membaca gugatan

d. Tidak wajib mengusahakan perdamaian

3. Putusan Pengadilan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat menurut pasal 125 HIR disebut

a. Putusan Sela

b. Putusan Verstek

c. Putusan Kontradiktoir

d. Putusan Verzet

4. Menurut Pasal 129 HIR terhadap putusan tanpa kehadiran, tergugat dapat mengajukan

a. Verstek

b. Verzet

c. Derdenverset

d. Banding

5. Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR terdiri atas

a. Surat

b. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah

c. Surat, saksi, persangkaan,pengakuan

d. Surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, keterangan ahli

6. Pasal berapa dalam HIR mengatur tentang gugat balik

a. Pasal 120 HIR

b. Pasal 132 HIR

c. Pasal 136 HIR

d. Pasal 130 HIR

7. Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat meminta penyitaan:

a. Sita eksekusi

b. Sita conservatoir

c. Sita revindicatoir

d. Sita marital

8. Menurut Pasal 390 HIR panggilan tergugat jika tidak ditemukan, maka surat panggilan diserahkan kepada

a. Camat yang bersangkutan

b. Kepala sektor kepolisian yang bersangkutan

c. Bupati yang bersangkutan

d. Kepala desa yang bersangkutan

9. Putusan yang dapat mengabulkan lebih dari pada yang dituntut

a. Tidak dapat dibenarkan

b. Dapat dibenarkan asal didasarkan pada suatu surat bukti

c.Dapat dibenarkan asal tergugat mengakui dalil pengugat

d. Dapat dibenarkan asal masih dalam posita

10. Menurut 122 HIR surat panggilan hari sidang tidak boleh kurang dari

a. 3 hari

b. 7 hari

c. 14 hari

d. 30 hari

HUKUM ACARA PIDANA

1. Menurut pasal 138 Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dalam waktu

a. 20 hari

b. 14 hari

c. 7 hari

d. 3 hari

2. Penyidik harus sudah menyampaikan berkas perkara yang belum lengkap kepada penuntut umum untuk dilengkapi dalam waktu

a. 14 hari

b. 7 hari

c. 21 hari

d. 3 hari

3. Yang berwenang melakukan penyitaan sebagaimana dalam pasal 38 KUHAP adalah

a. Penyidik

b. Penuntut Umum

c. Penasehat Hukum

d. Jawaban a,b, dan c semua benar

4. Menurut pasal 35 kecuali dalam hal-hal tertangkap tangan penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan pada saat-saat

a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD

b. Tempat di mana sedang berlangsung upacara   keagamaan

c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan

d. Jawaban a, b dan c semua benar

5. Menurut pasal 86 apabila seseorang telah melakukan tindak pidana di luar negeri dan dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka pengadilan yang berwenang mengadili

a. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

b. Pengadilan Negeri setempat tersangka dilahirkan

c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

d. Pengadilan Negeri tempat tersangka berdomisili di Indonesia

6. Dalam Pasal 22 (1) KUHAP jenis penahan yaitu:

a. Penahanan Rutan

b. Penahanan rumah dan penahanan kota

c. Penahanan badan

d. Jawaban a, b benar

7. Sebagaimana dalam pasal 69 KUHAP penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak

a. Saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan

b. Setelah ditahan oleh Kejaksaan

c. Setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan negeri

d. Saat tersangka akan disidangkan pertama kali

8. Mahkamah Agung berwenang melakukan penahan:

a. 110 hari

b. 100 hari

c. 90 hari

d. 60 hari

9. Dalam hal dakwaan kurang Jawaban A lengkap/sempurna. Pasal 144 KUHAP memberi kemungkinan kepada penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Berapa kali dan kapan selambat-lambatnya harus sudah diserahkan kembali ke pengadilan sebelum sidang dimulai

a. Satu kali dan selambat-lambatnya 7 hari

b. Dua kali dan selambat-lambatnya 14 hari

c. Berkali-kali dan selambat-lambatnya 7 hari

d. Tiga kali dan selambat-lambatnya 7 hari

10. Dalam pasal berapa bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam KUHAP

a. Pasal 50 – 68 KUHAP

b. Pasal 69 – 74 jo Pasal 54 KUHAP

c. Pasal 75 KUHAP

d. Pasal 76 KUHAP

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

1. Menurut pasal 54 Undang undang peradilan agama berlaku hukum acara perdata diatur dalam undang-undang

a. 7 tahun 1989

b. 3 tahun 2006

c. 1 tahun 1974

d. A dan B benar

2. Menurut Pasal 49 UU no. 3 Tahun 2006 terdapat tambahan bagi Pengadilan Agama berwenang memeriksa

a. Semua benar

b. Zakat

c. Infaq

d. Ekonomi syariah

3. Kewenangan kompetensi absolut diatur dalam

a. Pasal 49

b. Pasal 66

c. Pasal 73

d. Tidak ada yang benar

4. Menurut pasal 66 cerai telak diajukan pemohon kepada

a. Tempat kediaman termohon

b. Jika termohon berdiam diluar negeri diajukan ketempat diam pemohon

c. Dalam hal keduanya diluar negeri maka diajukan ketempat mereka melangsungkan perkawinan atau jakarta pusat

d. Semuanya benar

5. Menurut pasal 73 gugatan perceraian diajukan

a. Tempat kediaman penggugat

b. Jika penggugat bertempat tinggal diluar negeri, diajukan kedaerah hukum tergugat

c. Jika keduanya diluar negeri diajukan ketempat perkawinan dilangsungkan / Jakarta Pusat

d. Semua benar

6. Dalam perubahan UU No. 3 tahun 2006, apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa diputus bersama-sama oleh peradilan agama diatur dalam

a. pasal 49

b. Pasal 50

c. Pasal 51

d. Pasal 52

7. Menurut pasal 57 UU No. 7 tahun 1989 merupakan kekhususan putusan atau penetapan peradilan, yaitu terdapat

a. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Bismillahirrahmanirrahim

c. Keduanya benar

d. Keduanya salah

8. Menurut pasal 4 UU. No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

d. Semua benar

9. Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 adalah

a. Apabila putus karena kematian 130 hari

b. Putus karena perceraian 90 hari

c. Dalam keadaan hamil sampai melahirkan

d. Semua benar

Jawaban D

10. Menurut pasal 38 UU No 1 tahun 1974 putusnya perkawinan disebabkan

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas keputusan pengadilan

d. Semua benar

KUNCI JAWABAN:

Hukum Acara Perdata

1. A          6. B

2. A          7. C

3. B          8. D

4. B          9. A

5. B          10. A

Hukum Acara Pidana

1. C          6. D

2. A          7. A

3. A          8. A

4. D          9. A

5. C          10. B

Hukum Acara Peradilan Agama

1. D           6. B

2. A           7. C

3. A           8. D

4. D           9. D

5. D           10. D