Asas Non Retroaktif Photo by Pexels

Asas Non Retroaktif Atau Undang-Undang Tidak Dapat Berlaku Surut

Selain pengecualian terkait ancaman hukuman, pengecualian pemberlakuan asas non retroaktif juga dapat ditemukan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak PIdana Terorisme (selanjutnya disebut “Perpu Terorisme”) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Ketentuan Pasal 46 Perpu Terorisme mengatur:“Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.”Dengan demikian, terdapat ketentuan-ketentuan yang juga mengecualikan asas non-retroaktif demi tercapainya kemanfaatan hukum.
6 Istilah Dokumen Oleh Notaris Photo by Pexels Karolina

6 Istilah Dokumen Oleh Notaris: Akta Notaris, Grosse Akta, Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, Waarmerking

Terdapat 6 istilah dokumen oleh notaris atau yang didalamnya melibatkan notaris. Keenam jenis akta tersebut memiliki perbedaan satu dengan lainnya.
Legalisasi Photo by Romain Dancre on Unsplash

Legalisasi atau Legalisir dan Nazegelen

Legalisasi adalah istilah yang mungkin sudah banyak didengar oleh masyarakat pada umumnya. Berbanding terbalik dengan nazegelen yang hanya akrab di telinga beberapa orang. Kedua istilah tersebut memang memiliki arti yang berbeda, tapi tidak jarang orang terbalik dalam menyebutkannya.
Peninjauan Kembali Photo by Pexels

Peninjauan Kembali Pasca 4 Putusan Mahkamah Konstitusi

Dengan demikian dapat diketahui bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar permohonan peninjauan kembali berulang tersebut dapat dipandang telah mengakomodir hak konstitusional warga negara dalam memperoleh keadilan melalui peradilan pidana.
Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik Photo by pexels-sk

Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); Pengaturan dan 7 Macamnya

Berdasar uraian tersebut di atas, Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB pada dasarnya adalah suatu norma yang akan selalu berkembang dan berubah. Perkembangan dan perubahan tersebut memang tidak dapat diatur sepenuhnya dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun pada intinya norma yang ada dalam masyarakat dapat dituangkan dalam suatu putusan pengadilan yang nantinya dapat menjadi yurisprudensi. Pengaturan asas dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah sekedar pedoman minimum bagi pejabat negara untuk menjalankan pemerintahan, namun segala tindakan pejabat negara dan pemerintahan tentunya harus didasarkan pada itikad baik untuk melaksanakan pemerintahan yang baik guna menyejahterakan masyarakat.
kontroversi film kiblat Image by Freepik

Kontroversi Film Kiblat: Pelaku Perfilman yang Menggunakan Unsur Agama dan Ancaman Hukumannya

Baru-baru ini sering dibicarakan tentang kontroversi film kiblat. Film Kiblat yang dirilis tahun 2024, sudah banyak menuai kontroversi di kalangan para tokoh agamawan. Ketua Bidang Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, secara terang-terangan untuk memohon agar film tersebut tidak ditayangkan. Ia menilai bahwa poster film Kiblat tampak tak sesuai dengan judul filmnya. Lebih lanjut, meskipun belum menonton film tersebut, dilihat dari poster dan makna dari kata “Kiblat” sendiri bertentangan. Sebab, arti kata “Kiblat” berhubungan dengan arah yang dituju umat Islam dalam saat shalat yakni ka’bah.[5]
Kebijakan Contraflow Selama Mudik Lebaran 2024

Kebijakan Contraflow Selama Mudik Lebaran 2024

Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan maut di tol cikampek antara 3 mobil di antaranya gran max saat berlaku kebijakan contraflow. Apa itu contraflow dan bagaimana kebijakan contraflow selama mudik lebaran 2024
Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan dan Besarannya

Ini menunjukkan bahwa setiap daerah diberikan kewenangan tersendiri untuk mengatur terkait dengan dana Corporate Social Responsibility yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan. Selain itu, dalam beberapa ketentuan peraturan daerah di atas, terdapat sanksi yang diberikan apabila Perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Adapun sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan berusaha. Dengan demikian dapat diketahui bahwa CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam.
zakat dan pajak penghasilan

Zakat dan Pajak Penghasilan Dari Sudut Pandang Integrasinya di Indonesia

Integrasi zakat dan pajak penghasilan tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Para Wajib Pajak tidak terlalu berat untuk mengeluarkan zakat dan/atau pajak, penerimaan negara melalui pajak pun akan lancar manakala Para Wajib Pajak diberikan keringanan berupa pembayaran pajak dari nilai yang telah dikurangkan dari zakat.
Cagar Budaya di Indonesia

Cagar Budaya di Indonesia Dan Ini 4 Syaratnya

Setelah tercatat dalam register nasional cagar budaya di Indonesia, pemilik cagar budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status cagar budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Selain itu penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya berhak mendapat Kompensasi. Situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai cagar budaya provinsi, sedangkan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai cagar budaya nasional.[2]
1 2 3 137