5 Alasan Batalnya Perkawinan Berdasar Undang-Undang Perkawinan
Dengan demikian, alasan batalnya perkawinan tersebut secara umum dalam UU Perkawinan terdiri atas 5, yaitu jika suami/istri masih terikat pernikahan dengan pihak lain, pencatat perkawinan tidak berwenang, tidak dilakukan dengan minimal 2 (dua) saksi, wali nikah tidak sah, pernikahan terjadi karena ancaman atau terjadi salah sangka tentang suami/istri. Terpenuhinya kelima alasan batalnya perkawinan tersebut tidak serta merta membatalkan perkawinan, sebab pembatalan perkawinan tersebut baru berlaku dan sah manakala telah diputus oleh Pengadilan.
Tata Cara Persidangan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Perma 7/2022 hanya mengubah beberapa ketentuan dalam Perma 1/2019 sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab, Perma 1/2019 ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah
Segala tindakan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah tidak dapat diajukan melalui peradilan umum, melainkan harus melalui peradilan tata usaha negara.
Kampanye di Kantor Pemerintah Sebagai Pelanggaran Ketentuan Pemilu
Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, maka kampanye dilarang dilakukan di kantor pemerintah yang merupakan fasilitas pemerintah. Apabila memang dapat dibuktikan kebenarannya bahwa seorang pejabat negara telah kampanye di kantor pemerintah atau menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pribadinya, maka dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran pemilu yang dapat dilaporkan kepada Bawaslu dan KPU terkait.
3 Syarat Penggabungan Permohonan BANI
Penggabungan permohonan BANI dapat dilakukan dengan syarat para pihak sepakat adanya penggabungan tersebut, atau sengketa berdasarkan beberapa perjanjian yang para pihaknya sama, atau berdasar perjanjian yang salah satu pihaknya sama. Oleh karena itu, dalam contoh yang sebelumnya diberikan, yaitu sengketa antara pemilik gedung dengan beberapa penyewa tentang biaya sewa, dapat diajukan dalam satu permohonan BANI.
Eksekusi Putusan Pidana Tentang Pembayaran Ganti Rugi
Adanya ketentuan tersebut pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP tentang dapat dieksekusinya putusan pidana tentang pembayaran ganti rugi, maka ada jaminan hukum bagi pihak korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terdakwa sekaligus dalam proses perkara pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim, dengan adanya permintaan dari orang yang dirugikan atau korban, ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan dilakukannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya.[2]
32 Latihan Soal Tentang Hak Kekayaan Intelektual
32. penyelesaian sengketa mengenai hak paten terkait perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, diajukan kepada
a. Peradilan TUN
b. Peradilan Umum Perdata
c. Pengadilan Niaga
d. a, b dan c benar
Ketentuan Tentang Tunjangan Uang Lauk TNI dan POLRI
Menurut pemberitaan yang ramai diperbincangkan saat ini, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kepada anggota TNI dan POLRI termasuk diantaranya tunjangan uang lauk TNI. Uang sampingan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota TNI/POLRI yang mempunyai kedudukan dan peranan seperti PNS.
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Mahkamah Agung (MA) adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, …
Ilmu Hukum sebagai Ilmu Sui Generis: Keunggulan Ilmu Hukum
Banyak perbedaan pendapat mengenai karakteristik ilmu hukum, dimana terdapat ahli yang berpendapat ilmu hukum sebagai ilmu sui generis atau ada juga yang berpandangan ilmu hukum adalah ilmu empiris. Perbedaannya ..