Soal-Soal Ujian Profesi Advokat

I. Materi Hukum Acara Perdata
1. Dasar hukum dari Hukum Acara Perdata Indonesia adalah, kecuali?
a. UUD 1945
b. UU No. 14 tahun 1985
c. HIR dan RBg
d. UU No. 5 tahun 1986

2. Dasar hukum pengajuan surat gugatan di Pengadilan Negeri adalah?
a. Pasal 188-194 HIR
b. Pasal 30 – 50 UU No. 14/1985
c. Pasal 6 UU No. 20/1947
d. Pasal 3 ayat (1) UU No. 14/1985 jo UU No. 15/2004

3. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal eksepsi sebagai berikut, kecuali?
a. Dilatoire exceptie
b. Paremptoire exceptie
c. Processuil exceptie
d. Declinatoire exceptie

4. Pembuktian dalam hukum acara perdata terdiri dari?
a. Surat, saksi, ahli, petunjuk dan sumpah
b. Surat, saksi, ahli, pengakuan dan sumpah
c. Surat, saksi, ahli, persangkaan, pengakuan dan sumpah
d. Surat, saksi, ahli, persangkaan dan petunjuk

5. Putusan Pengadilan Negeri dapat berupa seperti berikut, kecuali?
a. Gugatan ditolak
b. Gugatan gugur
c. Gugatan tidak dapat diterima
d. Gugatan dikabulkan

6. Apa yang dimaksud dengan azas actor sequitor forum rei?
a. Para pihak harus menanggung biaya perkara
b. Gugatan harus diajukan di kediaman tergugat
c. Gugatan harus ada tuntutan
d. Gugatan harus beralasan

7. Tenggang waktu pengajuan banding adalah?
a. 14 hari
b. 7 hari
c. 30 hari
d. 21 hari

8. Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah?
a. Derden verzet & Peninjauan Kembali
b. Verzet dan Banding
c. Banding dan Peninjauan Kembali
d. Banding dan kasasi

9. Di bawah ini termasuk putusan sela kecuali?
a. Putusan provisional
b. Putusan condemnatoir
c. Putusan insidentil
d. Putusan interlocutor

10. Berbagai hal yang tidak termasuk untuk mengajukan alasan eksepsi/ tangkisan?
a. Error in persona Obscuur libel dan gugatan premature
b. Rei judicata deductae
c. Melanggar kompetensi absolut dan atau relatif
d. Apa yang dituntut belum dipenuhi oleh tergugat

II. Materi Hukum Acara Peradilan Agama
1. Peradilan Agama merupakan salah satu dari lingkungan peradilan yang berada dibawah MA yang kewenangannya diatur dalam?
a. UU No.2 tahun 1986
b. UU No. 7 Tahun 1989
c. UU No. 14 Tahun 2000
d. Semuanya salah

2. Seorang suami beragama islam bermaksud akan menceraikan isterinya maka perkaranya menjadi kewenangan PA yang mewilayahi tempat tinggal isteri dan jenis perkaranya adalah?
a. Cerai gugat
b. Permohonan ijin ikrar talak
c. Perceraian
d. Khulu’

3. Dasar keberadaan Pengadilan Agama sekarang ini adalah?
a. Staatblad No. 152 tahun 1882
b. PP No. 45 tahun 1957
c. UU No. 7 tahun 1989
d. UU No. 14 tahun 1970

4. Kompetensi absolute Pengadilan Agama mencakup?
a. Perkawinan, perceraian, talak dan rujuk
b. Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah berdasarkan agama islam, waqaf, sadaqah dan ekonomi syari’ah
c. Perkawinan, kewarisan, wakaf dan sadaqah
d. Perkawinan, zakat, pewarisan, wakaf dan shadaqoh

5. Perkawinan yang dilakukan oleh orang islam sebelum UU No. 1 Tahun 1974 yang belum dicatatkan, dapat dicatatkan dengan cara?
a. Mengajukan Pencatatan di KUA
b. Mengajukan permohonan pencatatan di PN
c. Mengajukan permohonan pencatatan di PA
d. Mengajukan permohonan isbat Nikah di PA

6. Perkawinan dapat putus karena hal-hal sebagai berikut, kecuali?
a. Salah satu pihak dihukum dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun
b. Kematian
c. Perceraian
d. Putusan Pengadilan

7. Setiap penetapan dan putusan Pengadilan Agama dimulai dengan kalimat?
a. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa
c. Bismillahirrohmanirrahim Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
d. Demi Kebenaran dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

8. Cara pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan zina apabila pihak istri yang melakukan zina adalah?
a. Sumpah Supletoir
b. Sumpah Li’an
c. Sumpah Decisoir
d. Sumpah Promisoir

9. Dalam gugatan cerai, jika pihak Penggugat dan tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama?
a. Tempat kedudukan tergugat
b. Tempat perkawinan dilangsungkan
c. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
d. B atau C

10. Produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama sesuai dengan UU No. 7 tahun 1989 terdiri dari?
a. Penetapan
b. Putusan
c. Beschikking
d. a dan b benar

III. Materi Hukum Acara Pidana
1. Dalam Hukum Acara Pidana dikenal beberapa macam acara pemeriksaan di depan sidang pengadilan, kecuali?
a. Acara Pemeriksaan Singkat
b. Acara Pemeriksaan Sederhana
c. Acara Pemeriksaan Cepat
d. Acara Pemeriksaan Biasa

2. Berikut ini permohonan Praperadilan diajukan untuk melawan pejabat yang berwenang kecuali?
a. Kajari
b. Ketua Pengadilan Negeri
c. Kapolsek
d. Kapolres

3. Tuntutan ganti rugi diajukan dengan alasan sebagai berikut, kecuali?
a. Tersangka/terdakwa telah ditangkap tanpa alasan hukum
b. Tersangka/terdakwa telah ditahan tanpa alasan hukum
c. Tersangka/terdakwa telah dituntut tanpa alasan hukum
d. Tersangka/terdakwa ditanggkap, ditahan, dituntut sesuai alasan hukum

4. Berikut ini termasuk alasan mengajukan kasasi, kecuali?
a. Pengadilan yang mengadili tidak berwenang
b. Pengadilan yang mengadili telah salah menerapkan hukum
c. Pengadilan yang mengadili telah melanggar hukum acara
d. Pengadilan yang mengadili tepat menerapkan hukum

5. Permohonan Peninjauan Kembali (herziening) dilakukan melalui?
a. Pengadilan Tinggi
b. Mahkamah Agung
c. Kasasi di Mahkamah Agung
d. Panitera Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara dalam tingkat pertama

6. Penyidik mulai melakukan tindakan penangkapan atas dasar?
a. Adanya laporan atau pengaduan
b. Sejak adanya korban
c. Adanya bukti permulaan yang cukup
d. Adanya sangkaan

7. Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikenal dengan sebutan istilah?
a. Saksi a de charge
b. Saksi mahkota
c. Saksi ahli
d. Saksi a charge

8. Resiko yuridis bila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil adalah?
a. Pemeriksaan dihentikan
b. Diperbaiki dan diajukan kembali
c. Batal demi hukum
d. Dakwaan tidak dapat diterima

9. Permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila?
a. Diajukan lewat waktu 14 hari setelah putusan diterima
b. Dikirim langsung tanpa melalui pengadilan tingkat pertama
c. Tidak diajukan memori/risalah kasasi
d. Semua pernyataan a, b, c, benar

10. Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum?
a. Pengadilan menetapkan hari sidang
b. Dilimpahkan ke pengadilan
c. Jawaban a dan b benar
d. Tersangka membenarkan tanggapan

IV. Materi Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial
1. Uang pesangon adalah?
a. Uang pembayaran akibat adanya Pemutusan Hubungan kerja
b. Uang tunjangan hari raya
c. Uang penghargaan masa kerja
d. Uang komisi dari perusahaan

2. Pemutusan Hubungan kerja di Perusahaan harus mendapatkan ijin dari?
a. Menteri Tenaga Kerja
b. Menteri sosial
c. Lembaga Penyelesaian PHI
d. Pimpinan perusahaan

3. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan tanpa ijin dalam hal berikut ini kecuali?
a. Pekerja meninggal dunia
b. Pekerja mengundurkan diri
c. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
d. Adanya kesepakatan bersama

4. Pemutusan Hubungan kerja dilarang dalam hal?
a. Pekerja sakit
b. Pekerja meninggal dunia
c. Pekerja menikah
d. Jawaban a dan c benar

5. Besarnya uang pesangon bagi pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih adalah?
a. 7 (tujuh) bulan upah
b. 10 (sepuluh) bulan upah
c. 12 (dua belas) bulan upah
d. 15 (lima belas) bulan upah

6. Upah sebagai dasar pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian terdiri dari?
a. Upah pokok
b. Upah pokok dan tunjangan
c. Upah pokok, tunjangan dan ganti rugi
d. Upah pokok, tunjangan, ganti rugi dan komisi

7. Pekerja yang melakukan kesalahan terhadap perusahaan diberi tindakan?
a. Pemutusan Hubungan Kerja
b. Pembinaan
c. Dimutasikan
d. Teguran

8. Pengadilan Hubungan Industrial berada pada lingkup?
a. Pengadilan Negeri
b. Pengadilan Tinggi
c. Depnaker
d. Mahkamah Agung

9. Perselisihan perburuhan sebelum adanya UU PPHI dapat dikategorikan sebagai?
a. Sengketa Keperdataan
b. Sengketa Perburuhan
c. Sengketa Tata Usaha Negara
d. Sengketa Administrasi Negara

10. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar Pengadilan dapat dilakukan dengan cara?
a. Konsiliasi
b. Konsolidasi
c. Litigasi
d. Jawaban a, b, c semuanya benar

V. Materi Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
1. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam?
a. UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004
b. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 71 Tahun 2004
c. UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 18 Tahun 2004
d. UU No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 6 Tahun 2004

2. Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN adalah?
a. 30 hari
b. 60 hari
c. 80 hari
d. 90 hari

3. Dasar hukum permohonan ganti rugi dalam perkara TUN diatur dalam?
a. Pasal 110
b. Pasal 120
b. Pasal 112
c. Pasal 101

4. Penggugat dalam perkara TUN adalah?
a. Semua pendukung hak dan kewajiban
b. Orang-perorangan atau badan hukum perdata
c. Badan hukum swasta
d. Badan hukum public

5. Syarat keputusan TUN yang dapat dijadikan obyek perkara TUN adalah, kecuali?
a. Individual
b. Kongrit
c. Publik
d. Final

6. Dalam peradilan TUN dikenal apa yang disebut dismissal process, apakah itu?
a. Proses negoisasi antara Penggugat dan Tergugat
b. Pemeriksaan administrative terhadap suatu gugatan
c. Proses pemeriksaan cepat
d. Proses pemisahan administrasi perkara

7. Jika pada sidang pertama dan seterusnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan, maka?
a. Sidang dilanjutkan
b. Sidang ditunda
c. Gugatan gugur
d. Tergugat dikalahkan

8. Asas Erga Omnes dalam Peradilan TUN mengandung pengertian?
a. Putusan PTUN hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara
b. Putusan PTUN mengikat publik
c. Putusan PTUN mengikat baik para pihak maupun publik
d. Semuanya salah
9. Eksepsi tentang kewenangan relative dapat diajukan?
a. Setiap waktu selama proses pemeriksaan
b. Sebelum disampaikannya jawaban pertama
c. Setelah disampaikan jawaban atas pokok perkara
d. Semua salah

10. Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan tentang?
a. Syarat administrasi pengajuan gugatan
b. Rehabilitasi dan atau tuntutan ganti rugi
c. Tenggang waktu pengajuan gugatan
d. Dismissal procedure

VI. Materi Kode Etik Advokat
1. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat dan karena menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan?
a. Notaris
b. Polisi
c. Pemerintah
d. Jaksa dan Hakim

2. Kode Etik Advokat ditetapkan di Jakarta oleh……. Organisasi?
a. Delapan
b. Tujuh
c. Sembilan
d. Enam

3. Kode Etik Profesi ditetapkan di jakarta pada tanggal?
a. 13 Mei 2002
b. 23 Mei 2002
c. 02 Mei 2002
d. 03 Mei 2002

4. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bentuan hukum secara prodeo bagi orang yang tidak mampu. Apa arti prodeo?
a. Murah
b. Ringan
c. Cuma-cuma
d. Bersama-sama

5. Advokat mempunyai hak retensi terhadap klien, tetapi hak tersebut tidak dapat digunakan apabila?
a. Tidak disiplin
b. Bertentangan dengan moral
c. Merugikan klien yang tidak dapat diperbaiki lagi
d. Bertentangan dengan Undang-undang

6. Advokat dalam melakukan darma profesinya harus berpegang teguh pada tri darma profesi yaitu?
a. Budi pekerti, kesetiaan, prakarsa.
b. Kebenaran, keadilan, kemanusiaan.
c. Disiplin,moral, dan etika.
d. Pengabdian,idealisme, kepercayaan

7. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat dilaksanakan oleh ?
a. Dewan kehormatan.
b. Dewan pimpinan pusat.
c. Dewan etik.
d. Dewan pengawas.

8. Dibawah ini manakah pernyataan yang tidak benar?
a. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesalkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
b. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemapuan klien.
c. Advokat dalam perkara perkara perdata harus mengutamakan dengan jalan damai.
d. Advokat dibenarkan membebani klien dengan biaya biaya yang tidak perlu.

9. Orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam atau diluar pengadialan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 adalah?
a. Pengacara
b. Advokat
c. Penasehat hukum
d. Konsultan hukum

10. Ciri-ciri suatu profesi yang paling menonjol adalah?
a. Tak memerlukan metode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
b. Pengakuan sebagai suatu profesi bukanlah suatu hal yang penting
c. Bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dikembangkan.
d. Asosiasi dan anggotanya tidak perlu dalam satu kelompok.

Kunci Jawaban:

Hukum Acara Perdata: 

1. a.                 6. b

2. a.                 7. a

3. d.                 8. a

4. c                  9. b

5. b                  10. d

Hukum Acara Peradilan Agama:

1. b                 6. a

2. b                 7. c

3. c                 8. b

4. b                  9. d

5. a                  10. d

Hukum Acara Pidana:

1. b                 6. c

2. b                 7. d

3. d                 8. c

4. a                  9. d

5. d                  10. d

Hukum Acara PHI:

1. a                 6. b

2. c                 7. d

3. a                 8. a

4. s                  9. b

5. a                  10. d

Hukum Acara PTUN:

1. a                 6. b

2. d                 7. a

3. b                 8. c

4. b                  9. b

5. c                  10. b

Hukum Kode Etik Advokat

1. d                 6. b

2. b                 7. a

3. b                 8. d

4. c                  9. b

5. c                  10. c