Grondkaart, Apakah Menjadi Bukti Hak Atas Tanah?
Dalam perkara-perkara terkait tanah PT. KAI, Grondkaart sering menjadi dasar pembuktian dari pihak PT. KAI. Tidak jarang karena bentuknya yang hanya merupakan gambaran tanah, dan perbedaan dengan kondisi saat ini, terdapat ketidakjelasan apakah bidang tanah yang ada di lapangan adalah termasuk dalam gambar tersebut atau tidak.
Tujuan Hukum Kepailitan, Ada 12
Sebagian orang mungkin merasa dirugikan dengan adanya hukum kepailitan di Indonesia. Sebenarnya apa tujuan hukum kepailitan. Ternyata ada 12 tujuan..
Efisiensi Anggaran Negara Berdasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
Pengurangan-pengurangan biaya untuk efisiensi anggaran negara itu sendiri tentunya harus dilakukan oleh Menteri dan Kepala Lembaga dengan memperhatikan pelayanan publik, keselamatan publik, dan kesejahteraan rakyat. Diharapkan dengan adanya efisiensi tersebut, maka biaya-biaya yang tidak diperlukan tidak perlu dikeluarkan, namun tetap mengedepankan kualitas pemerintah.
3 Aturan Upah Minimum: UMR, UMK dan UMSK
Manakala suatu perusahaan/pemberi kerja di Wilayah Jawa Timur telah memenuhi skala usaha dan KBLI yang disebutkan dalam aturan upah minimum sektoral yaitu Kepgub Jatim 776/2024, maka yang bersangkutan harus memberikan upah dengan nilai minimum seperti yang telah diatur dalam ketentuan tersebut. Artinya, nilai upah pekerja yang bekerja di perusahaan/pemberi kerja dengan skala dan KBLI yang ada dalam Kepgub 776/2024 tersebut tidak boleh memberikan upah di bawah nilai upah minimum sektoral, meski upah tersebut berada di atas upah minimum kabupaten/provinsi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan/pemberi kerja dimaksud hanya tunduk pada Kepgub 776/2024 tersebut.
Penggugat Tidak Hadir Dalam Persidangan, Konsekuensinya Berdasarkan Pasal 124 HIR
Apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka terdapat resiko gugatan tersebut...
2 Komponen Upah dan Perbandingannya
Komponen Upah Upah merupakan hak yang diperoleh pekerja sebagai imbalan atas kewajiban yang telah dilaksanakannya. Pasal 1 butir…
Cara Mengurus Pembatalan Perceraian Berdasarkan Pasal 43 UU Adminduk
Pembatalan perceraian mungkin dilakukan jika kedua belah pihak menginginkan rujuk. Berikut cara mengurus pembatalan perceraian beserta syarat-syaratnya..
Batas Umur Pensiun Untuk Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja dan PP 45/2015
Batas umur pensiun dalam PP 45/2015 akan berlaku manakala tidak ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau pejanjian kerja bersama yang mengatur tentang usia pensiun. Sebagaimana diketahui, ketika tidak ada perjanjian kerja tertulis, maka secara otomatis perjanjian kerja oleh dan diantara pekerja dengan pemberi kerja adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) yang pengaturan-pengaturannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Cara Mendirikan Ormas Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013
Cara mendirikan ormas badan hukum dan bukan badan hukum berbeda. Hal ini berdasarkan undang-undang tentang ormas yaitu undang-undang nomor 17 tahun..
Pidana Uang Pengganti dan Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi
Berdasar ketentuan tersebut, ketika uang pengganti tidak dibayar maka harta Terpidana akan dikejar terlebih dahulu untuk disita dan dilelang. Sedangkan ketika Terpidana sudah tidak memiliki harta untuk dilelang atau hasil lelang tidak menutup nilai pidana uang pengganti, maka barulah terpidana harus menggantinya dengan pidana penjara.Pidana penjara sebagai pengganti dari pidana uang pengganti tentunya tidak akan memulihkan keuangan negara. Itulah sebabnya pengganti dari pidana uang pengganti tidak langsung berupa pidana penjara. Di samping itu, penegak hukum juga dapat mencari larinya uang yang dahulu diterima oleh Terpidana dengan mengajukan dakwaan/tuntutan pidana pencucian uang.