Penggugat Tidak Hadir Dalam Persidangan, Konsekuensinya Berdasarkan Pasal 124 HIR
Apabila penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka terdapat resiko gugatan tersebut...
2 Komponen Upah dan Perbandingannya
Komponen Upah Upah merupakan hak yang diperoleh pekerja sebagai imbalan atas kewajiban yang telah dilaksanakannya. Pasal 1 butir…
Cara Mengurus Pembatalan Perceraian Berdasarkan Pasal 43 UU Adminduk
Pembatalan perceraian mungkin dilakukan jika kedua belah pihak menginginkan rujuk. Berikut cara mengurus pembatalan perceraian beserta syarat-syaratnya..
Batas Umur Pensiun Untuk Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja dan PP 45/2015
Batas umur pensiun dalam PP 45/2015 akan berlaku manakala tidak ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau pejanjian kerja bersama yang mengatur tentang usia pensiun. Sebagaimana diketahui, ketika tidak ada perjanjian kerja tertulis, maka secara otomatis perjanjian kerja oleh dan diantara pekerja dengan pemberi kerja adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerja Tetap) yang pengaturan-pengaturannya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Cara Mendirikan Ormas Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013
Cara mendirikan ormas badan hukum dan bukan badan hukum berbeda. Hal ini berdasarkan undang-undang tentang ormas yaitu undang-undang nomor 17 tahun..
Pidana Uang Pengganti dan Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi
Berdasar ketentuan tersebut, ketika uang pengganti tidak dibayar maka harta Terpidana akan dikejar terlebih dahulu untuk disita dan dilelang. Sedangkan ketika Terpidana sudah tidak memiliki harta untuk dilelang atau hasil lelang tidak menutup nilai pidana uang pengganti, maka barulah terpidana harus menggantinya dengan pidana penjara.Pidana penjara sebagai pengganti dari pidana uang pengganti tentunya tidak akan memulihkan keuangan negara. Itulah sebabnya pengganti dari pidana uang pengganti tidak langsung berupa pidana penjara. Di samping itu, penegak hukum juga dapat mencari larinya uang yang dahulu diterima oleh Terpidana dengan mengajukan dakwaan/tuntutan pidana pencucian uang.
Pelatih Shin Tae Yong Dipecat PSSi Setelah Perpanjangan Kontrak 3 Tahun, Bagaimana Hukum Kontrak Mengaturnya?
Tahun 2025 baru dimulai, namun penggemar sepak bola Indonesia telah dibuat terbelalak oleh PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) dengan pemecatan Pelatih Timnas asal Korea Selatan yaitu Shin Tae Yong. Baru semester akhir tahun lalu Indonesia dibuat bersorak dan melihat potensi besar karena performa timnas dalam seleksi piala dunia bersama Pelatih Shin Tae Yong, namun kini harus dibuat was-was dengan pelatih baru.
Penahanan Tersangka Atau Terdakwa Berikut 2 Syaratnya
Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa agar dapat dilakukan penahanan tersangka atau terdakwa maka harus terpenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif. Meski syarat subyektif terpenuhi namun jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka tersangka atau terdakwa tersebut tidak dapat dikenakan penahanan.
Heboh Pidana Penjara 6 Tahun dan 6 Bulan Untuk Terpidana Korupsi 271 T, Logika Perhitungan Pidana Dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman
Ketika hakim sendiri sudah yakin berdasar bukti-bukti yang diperiksa di persidangan bahwa Terpidana telah melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 Tiriliun rupiah, maka seharusnya dalam memberikan pertimbangan keringanan tidak hanya didasarkan pada sikap sopan di muka pengadilan, melainkan juga harus mempertimbangkan apakah telah sepadan hukuman tersebut dengan kerugian yang diperoleh oleh negara/masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saat masyarakat sudah mulai bersuara bahkan memberikan pernyataan yang menyatakan bersedia mendapat pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan untuk mendapat triliunan rupiah, maka tentunya putusan hakim tersebut dapat dikatakan jauh dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penganiayaan dan Pasal Pidana Serta Pemberatannya
Pada dasarnya, penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) yang berlaku saat ini. Adapun KUHP yang berlaku saat ini merupakan Wetboek van Strafrecht (selanjutnya disingkat “WvS”) yang merupakan produk pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia dan digunakan oleh Negara Indonesia berdasar Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”).