Pasiva Lebih Besar Daripada Aktiva, Ini 1 Hal yang Harus Dilakukan Likuidator
Apabila dalam likuidasi ternyata diketahui atau diperkirakan terdapat pasiva lebih besar daripada aktiva yang dimiliki oleh Perseroan, maka Likuidator harus mengajukan kepailitan. Akibatnya, akan dilakukan proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU 37/2004”). Oleh karenanya, apabila ternyata harta perseroan tidak dapat menutupi seluruh hutang yang dimiliki, maka pembagian kewajiban kepada kreditur dilakukan secara proporsi sebagaimana diatur dalam UU 37/2004.
Daftar Peserta Kelas Online “Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT (Part 2)
RUPS Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang…
Gugatan Atau Tuntutan?
Oleh karena itu, penggunaan istilah gugatan atau tuntutan didasarkan pada jenis perkara, dasar hukumnya dan hasil yang diinginkan. Apabila salah satu pihak ingin pengembalian ganti rugi beserta bunga dan denda sebagaimana diatur dalam perjanjian (bukan peraturan perundang-undangan), maka yang diajukan adalah Gugatan secara perdata. Di sisi lain, apabila salah satu pihak yang berada pada posisi korban ternyata telah dilukai atau didzolimi oleh pihak lain, maka pihak yang menjadi korban tersebut dapat melakukan laporan yang kemudian selanjutnya akan diteruskan oleh penyidik untuk kemudian dilakukan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Influencer Mempromosikan Judol? Bisa Dijerat 3 Pasal Ini!
Judol atau Judi online belakangan sering kita lihat promosinya bersliweran di sosial media. Terdapat 3 resiko hukum jika influencer mempromosikan judol..
Putusan Bebas Kepada Ronald Tannur: Alasan Penghapus Pidana dan Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum
Selain itu kewenangan MA atas kasasi diatur juga dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan, “Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.” Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut JPU dapat mengajukan kasasi atas putusan bebas kepada Ronald Tannur Pengadilan Negeri Surabaya dan MA memiliki kewenangan untuk memeriksa serta memutus kasasi yang diajukan oleh JPU.
Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana
Barang Bukti yang disita memang tidak jarang tidak memenuhi bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun demikian, dari barang bukti tersebut kemudian dapat diambil keterangan ahli seperti Analisa sidik jari atau forensic lainnya. Oleh karena itu, barang bukti pada dasarnya dapat mengantarkan untuk memperoleh alat-alat bukti lain yang dapat digunakan bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dan mengambil putusan.
Putusan Pidana Kontroversial, 3 Putusan yang Pertimbangannya Buat Heboh
Banyak putusan-putusan pidana kontroversial yang kita dengar, sebagian membuat masyarakat bangga, sebagian harus membuat masyarakat melemparkan kemarahan. Berikut 3 putusan pidana kontroversial dan cukup banyak disorot:
Sanksi Menyerang Warga Sipil Saat Perang, Ada 4
Dalam perang bisa jadi ada pihak yang menyerang warga sipil. Apakah ada aturan yang melarang dan bagaimana sanksi menyerang warga sipil saat perang? Hal tersebut diatur
Rencana Kewajiban Mengasuransikan Kendaraan: Dasar Hukum Asuransi dan Tata Kerja Asuransi
Belum selesai masyarakat membicarakan adanya iuran Tapera, baru-baru ini pemerintah juga mencanangkan rencana kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor. Rencana tersebut akan diterapkan pada tahun 2025. Siapa yang diuntungkan, dan untuk siapa kebijakan tersebut, berikut akan dibahas terkait dasar hukum asuransi dan tata kerja asuransi.
Likuidator Perseroan Terbatas: Berikut 9 Tugas dan 3 Wewenangnya
Pada dasarnya, likuidator perseroan terbatas memiliki kewenangan untuk menjalankan segala tindakan guna menyelesaikan proses likuidasi. Hal tersebut juga termasuk pembagian kekayaan hasil likuidasi kepada para pemegang saham.