Hukum Pidana - Hukum Expert

Dasar hukum dan tata cara pidana kebiri kimia banyak menjadi pertanyaan di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin…

Hukum Tindak Pidana Korupsi

Aset Terdakwa Korupsi yang Meninggal

07 August 2023

Dengan meninggalnya terdakwa sebelum diputus atau masih tahap pemeriksaan di pengadilan, maka penuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lebih lanjut, dilihat dari ketentuan Pasal 34 UU Tipikor, menegaskan bahwa apabila secara nyata terdapat kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa sekalipun telah meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, maka kerugian terhadap negara dapat dikembalikan ke kas negara melalui gugatan perdata.

Hukum Pidana Hukum Kepailitan & PKPU

Tindak Pidana Terkait dengan Kepailitan dan PKPU

06 August 2023

UU KPKPU sama sekali tidak mengatur mengenai ketentuan pidana, namun ternyata terdapat beberapa perbuatan dalam ranah kepailitan dan PKPU yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sanksi pidana dimaksud berada di luar UU KPKPU. Tidak diatur secara jelas ukuran dari independensi tersebut dalam UU KPKPU, namun bisa dimungkinkan salah satu sanksi pidana yang dikenakan adalah sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana kolusi.

kontrak karya dalam pertambangan Photo by pexels-ünsal

Hukum Pidana

Prosedur Penjualan Senjata Api

04 August 2023

Transaksi jual beli senjata api tentu tidaklah sembarangan dan mudah dalam memperoleh izinnya. Dijelaskan pada Pasal 145 jo. Pasal 137 ayat (1) Perpol 1/2022, bahwa senjata api yang memiliki izin penjualan adalah peralatan keamanan yang digolongkan senjata api untuk kepentingan olahraga. yang meliputi, air Pistol dan air Rifle; airsoft gun; dan panahan. Sehingga penggunaan senjata api tersebut hanya dapat digunakan di lokasi latihan dan lokasi pertandingan.

Hukum Pidana

Tindak Pidana Makar Pada Negara

02 August 2023

Makar yang dimuat dalam Pasal 139a, 139b, dan 140 KUHP tidak masuk dalam bab mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan masuk dalam kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya. Dilihat dari ketentuan-ketentuan tersebut, langsung menyebutkan perbuatan makar namun tidak merumuskan definisi yang pasti mengenai perbuatan makar itu sendiri. Oleh karena itu, semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, definisi makar dapat dilihat dalam Pasal 160 UU KUHP.

Tindak Pidana Persekusi dan Pemerkosaan Photo by pexels-martin-lopez

Hukum Acara Hukum Militer Hukum Pidana

TNI Keberatan Kepala Basarnas Ditetapkan Tersangka Korupsi Oleh KPK

01 August 2023

Komandan Pusat Polisi Militer (Puspopam) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Muda Agung Handoko yang mewakili TNI keberatan kepala basarnas ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. Penyidikan dalam UUPM adalah tindakan penyidik angkatan bersenjata untuk mengumpulkan bukti dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidananya. Berkaca pada kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas di atas, seharusnya diperiksa oleh pengadilan militer sesuai ketentuan dalam Pasal 9 UUPM. Akan tetapi, kasus tersebut ternyata melibatkan orang yang bukan bagian dari militer, maka diberlakukan Peradilan Koneksitas.