Home / Hukum Perdata

Hukum Perdata

Status Waris Setelah Adanya Pengakuan Anak

Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada ahli waris. Dasar hukum mengenai waris di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Berdasarkan ketiga dasar hukum tersebut, maka sistem waris di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis yaitu waris […]

Bagaimana Memperoleh Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Negara dan Dokumen-Dokumen Yang Menjadi Persyaratan Serta Dokumen Yang Akan Didapatkan Selama Proses

Tanah negara adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD โ€™45) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) tidak menyebutkan tanah negara, melainkan tanah yang dikuasai oleh negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD โ€™45 dan Pasal 2 UUPA. […]

Proses Ruislag atas Tanah Milik Negara

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย  Ruislag dapat diartikan sebagai suatu persetujuan antara dua belah pihak yang saling mengikatkan diri untuk saling menukarkan barang kepemilikan secara bertimbal balik atau dapat dikenal dengan istilah tukar guling. Ruislag dapat dilakukan terhadap tanah milik negara.. Tanah milik negara berbeda arti dengan tanah negara. Perbedaan diantara keduanya terletak pada hak atas tanah tersebut. Tanah […]

Perjanjian Sepihak

Pada dasarnya perjanjian harus dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Selain itu, Pasal 1320 KUHPer juga menerangkan mengenai kesepakatan para pihak sebagaiย  salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian dapat dilakukan oleh […]

Struktur Kontrak

Dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang dilakukan secara tertulis harus memuat isi kontrak. Untuk membuat susunan isi kontrak diperlukan struktur kontrak. Struktur kontrak adalah susunan hal-hal yang harus dimuat dalam kontrak. Pada dasarnya tidak ada aturan baku mengenai susunan kontrak. Dalam hukum perjanjian kita ketahui bahwa terdapat asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 […]

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian

Perjanjian merupakan hal lumrah yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk menyepakati suatu hal tertentu. Walaupun dalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), perjanjian yang dibuat harus memenuhi unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian serta tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku. Apabila dalam suatu […]

Pembuktian Perjanjian Lisan

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yang terdiri dari syarat subyektif dan syarat obyektif. […]

Parate Eksekusi Dalam Fidusia

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut masih tetap dalam penguasaan pemilik. Dalam pengalihan hak kepemilikan disertai dengan jaminan yang disebut dengan jaminan […]

Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga berupa kesanggupan untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor. Jaminan perorangan dikenal dengan istilah borgtocht. Dasar hukum mengenai jaminan perorangan yaitu termuat dalam ketentuan Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Dalam KUHPer jaminan perorangan dikenal dengan istilah penanggungan dalam […]

PPJB sebagai Jaminan Utang

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (selanjutnya disebut Permen PUPR tentang PPJB), Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB) adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat […]
1 22 23 24 25