Hukum Perdata

Izin Persetujuan Bangunan Gedung

11 March 2021

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang saat ini telah mengalami perubahan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Bangunan Gedung) menyatakan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau […]

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

06 March 2021

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku, agama dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadi dasar dalam pembentukan berbagai peraturan agar rakyat bisa hidup berdampingan secara aman dan nyaman. Salah satu permasalahan yang mempunyai dampak luas adalah tentang perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, guna mempersatukan keanekaragaman terkait perkawinan agar lebih tertata maka dibentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 […]

Pembatalan Hibah Wasiat

05 March 2021

Dasar hukum mengenai hibah diatur dalam ketentuan Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Pada dasarnya hibah dapat diartikan sebagai pemberian barang terhadap orang lain secara cuma-cuma sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1666 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut : “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang […]

Hak Konsumen Terkait Kasus PT. ASABRI

22 February 2021

Asuransi Angkatan Bersenjatan Republik Indonesia (selanjutnya disebut PT. ASABRI) merupakan sebuah perusahaan asuransi yang bergerak dalam bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk TNI, POLRI dan PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Akhir-akhir terkuak dalam pemberitaan media yang menyatakan adanya korupsi di PT. ASABRI. Dilansir dari halaman kompas, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perhitungan sementara kerugian […]

Bagaimana Cara Mengurus Izin Pendirian Usaha di Bidang Industri di Wilayah Non Industri

09 February 2021

Industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang telah mengalami perubahan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 […]

Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi di Indonesia

01 February 2021

Pasar muamalah di Kota Depok, Jawa Barat ramai diperbincangkan belakangan ini karena dalam transaksinya menggunakan mata uang asing, yaitu dinar dan dirham.[1] Berdasarkan keterangan dari salah satu pedagang di Pasar Muamalah Depok, ia mengatakan bahwa benar jika di Pasar tersebut dibebaskan menggunakan pembayaran pakai apa saja, salah satunya yaitu diperkenankan bertransaksi menggunakan mata uang dinar […]

Pelelangan Barang Oleh Kreditor Separatis

14 January 2021

Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum Kepailitan diklasifikasikan sebagai kreditor separatis.[1] Kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki hak untuk bertindak sendiri walaupun debitor dalam keadaan pailit sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) yang menyatakan sebagai berikut : […]

Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Apabila Debitur di PKPU Melanggar Perjanjian Homologasi

26 December 2020

Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kepailitan” hal. 453 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) mengenal dua macam perdamaian, yaitu perdamaian yang ditawarkan oleh debitur dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) dan perdamaian yang ditawarkan oleh debitur […]

Penawaran Saham PT Terbuka & PT Tertutup

11 December 2020

Pada dasarnya perseroan terbatas dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengalami perubahan dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU PT) menyatakan bahwa perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang […]

Apa yang Dimaksud dengan Akad Qardh?

04 December 2020

Akad qardh merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah berupa transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan […]