Hukum Perdata

Prosedur Ekspor Hasil Tambang

09 April 2021

Berkaitan dengan prosedur ekspor hasil tambang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagang Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (selanjutnya disebut Permendag 29/2012). Pasal 1 angka 1 Permendag 29/2012 menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Kegiatan ekspor dilakukan oleh eksportir, khusus untuk pertambangan hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-Produk […]

Reklamasi Pertambangan

08 April 2021

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami dua kali perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Minerba) menyatakan […]

Pajak Pertambangan

07 April 2021

Pajak merupakan kontribusi wajib terutang orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan […]

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

31 March 2021

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS) menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak […]

Perbedaan Hak Pemilik dan Hak Penghuni dalam Rapat PPPSRS

25 March 2021

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun) menyatakan bahwa pemilik adalah setiap orang yang memiliki satuan rumah susun (sarusun). Sedangkan penghuni adalah orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 UU Rumah susun. Pasal 74 […]

Pertanggungjawaban Pengelolaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)

24 March 2021

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (selanjutnya disebut PPPSRS) merupakan badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor […]

Transisi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Sementara ke Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)

23 March 2021

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun) menyatakan bahwa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) merupakan badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni sarusun. Sebelum dibentuk PPPSRS, pelaku pembangunan yang membangun rumah susun milik dan rumah susun komersial dalam masa transisi wajib […]

Macam-Macam Metode Evaluasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

18 March 2021

Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam pengadaan barang dan jasa. Evaluasi dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) setelah menerima penawaran dari penyedia. Dalam hal akan dilakukan evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut […]

Pengadaan Barang dan Jasa dengan Penunjukan Langsung

17 March 2021

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres 16/2018). Terkait dengan pembahasan pengadaan barang/jasa, secara umum telah dijabarkan […]

UPAYA HUKUM KESALAHAN TRANSFER DANA OLEH PIHAK BANK TERHADAP PENERIMA DANA SALAH TRANSFER

13 March 2021

Seorang warga (AP) di Surabaya, Jawa Timur, harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena memakai dana salah transfer yang masuk ke rekening BCA miliknya senilai Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Kejadian tersebut berawal ketika Nur Chuzaimah (selanjutnya disebut NC) yang saat itu masih bekerja di PT Bank Central Asia (selanjutnya disebut Bank BCA) […]