Hukum Perdata

Kesalahan Prosedur PHK Karyawan SiCepat

24 March 2022

Pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut dengan PP 35/2021) menyebutkan Pemutusan Hubungan Kerja atau biasa dikenal dengan PHK adalah “pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan”.

Keabsahan Tindakan Direktur yang Telah Habis Masa Jabatannya

22 March 2022

Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai persona standi in judicio, yang berarti meskipun perseroan terbatas berwujud suatu badan atau organisasi dan bukan manusia secara alamiah, namun dimata hukum, Perseroan Terbatas dipandang sama seperti manusia alamiah yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari: Rapat Umum Pemegang saham (RUPS); Dewan Komisaris; dan Direksi, […]

Dikabulkannya Pengujian Atas Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia Oleh Mahkamah Konstitusi

20 March 2022

Pada tanggal 24 Februari 2022 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dengan register putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021. Permohonan mana diajukan oleh Johanes Hakim dan Sylvani Lovatta Halim pada tanggal 23 Desember 2021 terkait dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU 42/1999”). Maksud dari fidusia diatur dalam pasal […]

Klaim MS Glow Sebagai (Rekanan) Paris Fashion Week

17 March 2022

Ditengah riuhnya pagelaran Paris Fashion Week, MS Glow yang merupakan brand lokal mengklaim akan menggelar show di acara fashion bergengsi tersebut. MS Glow Beauty dan MS Glow Aesthetic Clinic, merupakan brand kecantikan milik Shandy Purnamasari, yang membuat heboh dunia maya dengan mengklaim bahwa MS Glow mengikuti Paris Fashion Week.

Pelaksanaan Perjanjian sebelum Tanda Tangan Perjanjian

12 March 2022

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW). Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau undang-undang. PAda ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian

Tata Cara Mengurus Dokumen Perkawinan

26 February 2022

Ketentuan mengenai perkawinan pada dasarnya diatur didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pengertian perkawinan “ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan […]

Tuntutan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Setelah Uang Hasil Penjualan Habis Terpakai

19 February 2022

Pada tanggal 24 Januari 2022 yang lalu sempat terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah warga Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban di kantor PT Pertamina Grass Root Revenery (GRR) Tuban. Hal tersebut merupakan buntut cerita kampung miliarder pada Februari 2021 silam, dimana sejumlah warga secara beramai-ramai membeli mobil kala itu. Pembelian mobil oleh sejumlah warga tersebut […]

Kontrol Harga Minyak : Peran KPPU dalam Kenaikan Harga Minyak

07 February 2022

Akhir-akhir ini harga minyak mengalami lonjakan dan menyebabkan kelangkaan. Kondisi harga minyak yang tinggi membuat pemerintah kelabakan sehingga melakukan perombakan regulasi untuk menekan harga.[1] Diduga kenaikan harga minyak terjadi karena adanya konflik geopolitik antara Houthi Yaman dengan Uni Emirat Arab serta situasi Rusia-Ukrainan. Beberapa kebijakan yang diberlakukan pemerintah Indonesia untuk menyikapi dampak peristiwa tersebut dan […]

Penetapan Ahli Waris yang Ahli Warisnya Warga Negara Asing

04 February 2022

Pada dasarnya di Indonesia terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur mengenai pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan berdasarkan Kitab Hukum Islam (KHI). Dalam artikel kali ini akan kami bahas mengenai pewarisan terhadap ahli waris yang status kewarganegaraannya adalah Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan ketentuan dalam KUHPer. Perlu diketahui bahwa pewaris merupakan […]

Perijinan Menara atau Tower Monopole

03 February 2022

Dalam peraturan perundang-undangan istilah tower lebih dikenal dengan sebutan menara. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3.2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (selanjutnya disebut Permenkominfo 02/2008) menyatakan bahwa menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan […]