Dengan demikian dapat diketahui bahwa disamping adanya penolakan terhadap Tapera 2024 sebagaimana tertuang dalam PP 21/2024, hal yang perlu diketahui adalah potongan 3% telah ada jauh sebelumnya. Bahkan dalam UU Tapera sendiri telah disebutkan besaran potongan tersebut. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai dasar atau pertimbangan potongan 3% tersebut. Beberapa ketentuan yang diubah dalam PP 21/2024 memberikan kewenangan lebih banyak kepada BP Tapera dalam melakukan pengelolaan dana Tapera.

Disamping itu, berkaitan dengan karyawan BUMN meludahi orang sehingga berujung pembebasan tugas terhadap Arie Febriant tersebut, tidak lain dikarenakan perbuatannya tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum dan etika yang berlaku dalam BUMN. Artinya, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 95 PP 23/2022 dan nilai-nilai utama yang tertuang dalam SE Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020. Sebab, dengan dilanggarnya nilai-nilai utama yang terdapat dalam BUMN dan ketentuan perundang-undangan akan berdampak terhadap citra dari BUMN itu sendiri. Oleh karena itu, BUMN memiliki hak untuk memberhentikan atau membebastugaskan karyawannya apabila nilai-nilai tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Oleh karenanya, jika total nilai akumulasi antara gaji dan THR ternyata lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka tentu presentase yang digunakan sebagai dasar Potongan Tunjangan Hari Raya pun juga akan berbeda. Perlu diingat bahwa Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu jenis pemasukan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pajak.

Negara memberikan jaminan secara hukum terhadap perhitungan Tunjangan Hari Raya bagi setiap orang yang bekerja baik menjadi Pekerja di perusahaan maupun sebagai PNS dan PPPK. Hal tersebut juga berkaitan dengan penghargaan dan motivasi kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik selama setahun, serta membantu mereka untuk mempersiapkan diri menyambut hari raya dengan baik.

Sejak adanya UU PPMI, perlindungan terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia mulai diperhatikan. Dalam UU PPMI, perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia terdiri perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja. Perlindungan tersebut merupakan bentuk perhatian dari pemerintah agar terwujudnya Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera dan terlindungi hak-haknya selama menjalankan pekerjaan. Selain itu, terdapat pula BP2MI sebagai badan yang melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pekerja outsourcing bertanggung jawab terhadap perusahaan Alih Daya atau perusahaan tempat ia bekerja. Begitupun dengan perusahaan Alih Daya yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan untuk tetap bertanggung jawab terhadap pekerja outsourcing yang dipekerjakan pada suatu perusahaan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Berdasar Permen Ketenagakerjaan 15/2009, terdapat 2 jenis Upah Minimum yang berlaku adalah UMP dan UMK. Baik itu UMP maupun UMK ditetapkan oleh Gubernur. UMP dan UMK tersebut terdiri dari Kebutuhan Hidup Layak yang kemudian disesuaikan dengan inflasi. Di sisi lain, terhadap wilayah tertentu, gubernur dapat menetapkan nilai upah minimum yang berbeda yang disebut dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Baik perselisihan hak maupun perselisihan kepentingan, keduanya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melainkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004). Perselisihan hak dan perselisihan kepentingan memiliki perbedaan yang harus diperhatikan.