Daftar Peserta Kelas Hukum Gratis Online “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Negara yang Tidak Mendapatkan Barang Lelang”
Dalam kesempatan kali ini Tim hukumexpert bersama dengan Ibu Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., C.C.D selaku ketua pelaksana dan Founder of Hukumexpert.com telah berhasil menyelenggarakan kelas hukum gratis online “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Negara yang Tidak Mendapatkan Barang Lelang” yang akan disampaikan oleh pemateri kita yakni, Ibu Tiffany Setiyawati, S.H., CTL. selaku Advokat.
Pajak Hadiah
Besaran nilai pajak hadiah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan. Dalam peraturan tersebut, disebutkan beberapa macam tarif yang dapat dikenakan terhadap penghasilan berupa hadiah atau penghargaan. Apabila wajib pajak adalah Badan Usaha Tetap, maka nilai pajak yang ditarik adalah 15% (lima belas persen) dari nilai bruto hadiah. Namun ketika wajib pajak adalah orang pribadi dan sifat penghasilan tersebut berasal dari hadiah perlombaan, maka yang dikenakan adalah pajak penghasilan Pasal 17 yaitu sebesar 5% (lima persen) dari nilai bruto hadiah yang diperoleh.
Penemuan Hukum Atau Rechsvinding Oleh Hakim
Hakim dilarang untuk menolak perkara namun dalam memutusnya juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tak tertulis yang berlaku. Hal tersebut tentunya menuntut hakim untuk tahu hukum yang berkaitan erat dengan prinsip Curia Novit Jus. Prinsip Curia Novit Jus sendiri merupakan prinsip dimana hakim dianggap mengetahui semua hukum. Oleh karena itu, di dalam penegakan hukum Indonesia yang dominan menggunakan sistem hukum civil law, secara tidak langsung hakim dituntut untuk dapat melakukan penemuan hukum atau rechsvinding, guna perkembangan dan kemajuan penegakan hukum serta memenuhi rasa adil di masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Mengenai Kedudukan Alat Bukti Elektronik
Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan pertimbangan dengan adanya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya, maka bukti elektronik agar sah sebagai alat bukti harus terdapat permintaan dari penegak hukum.
Protes Kenaikan Pajak Hiburan Inul Daratista: Tinjauan Hukum dan Dampaknya terhadap Bisnis Hiburan di Indonesia
Protes kenaikan pajak hiburan Inul Daratista pada dasarnya tidak hanya untuk kepentingan industri yang telah dibangun oleh pedangdut itu sendiri, melainkan juga industri-industri hiburan lainnya. Sebagaimana diketahui, dalam suatu industri tentunya ada pula para pekerja yang memperoleh kehidupan dari industri tersebut. Manakala pajak dinaikkan terlalu tinggi, tentunya industri hiburan akan mengalami kesulitan dan para pekerja juga akan terkena dampaknya.
Tindak Pidana Pornografi Dalam UU ITE
Adanya pemberlakuan sifat melawan hukum materiil dalam frasa “melanggar kesusilaan” Pasal 27 ayat (1) UU ITE lebih ditujukan untuk mengantisipasi pemahaman pelanggaran kesusilaan yang tidak sesuai konteks penggunaannya. Dengan kata lain, pelanggaran kesusilaan dalam konteks tindak pidana pornografi dalam UU ITE atau melalui internet harus dilihat tujuan dari pelaku untuk menyebarluaskan konten pornografi sebagai bagian utama. Hal tersebut sejalan dengan konsep dari cyberpornography sebagai perbuatan pelaku yang berinisiatif, mendesain, dan menyebarluaskan informasi yang bermuatan asusila (indecent item).
Afrika Selatan Menggugat Israel, Bisa Kena 8 Sanksi ini
Afrika Selatan menggugat Israel ke ICJ atas serangan Israel di Gaza, Palestina. Berikut adalah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Israel
Hibah Orangtua Kepada Anaknya
Jika diantara para ahli waris tidak mempermasalahkan tentang harta hibah orangtua kepada anaknya tersebut, atau dengan kata lain sudah diterima oleh ahli waris yang lain, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya masing-masing. Akan tetapi jika ada ahli waris yang mempermasalahkan harta hibah yang sudah diberikan kepada sebagian ahli waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara menghitung seluruh harta hibah yang telah diterima dengan bagian warisan yang seharusnya diterima, jika hibah yang sudah kalkulasikan masih kurang dari bagian warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari bagian warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari bagiannya.[4]
Pria Terduga Pencabul Anak di Aceh Terancam Penjara 200 Bulan: Hukum Khusus yang Berlaku di Aceh
Pria terduga pencabul anak di Aceh dalam kasus di atas tidak lagi terkena hukum pidana yang berlaku umum di Indonesia yaitu KUHP dan/atau undang-undang lainnya, melainkan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di Provinsi Aceh. Hal tersebut sebagai akibat keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada Aceh untuk menggunakan hukum Islam.
Tindak Pidana Pornografi dan Pasal-Pasal yang Mengaturnya
Terdapat penjelasan lebih lanjut dari Pasal 407 Ayat (1) UU KUHP yang menyatakan bahwa penafsiran pengertian pomografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu contemporary ommunity standard. Artinya tidak menutup kemungkinan definisi yang berkembang di masyarakat terkait tindak pidana pornografi dapat diberlakukan sehingga dapat memunculkan pemaknaan yang luas terhadap tindak pidana pornografi. Hal tersebut imbas dari masuknya aturan-aturan tertentu yang hidup di masyarakat dalam UU KUHP.