Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan Hakim, Berikut 14 Latihan Soal
4. Lembaga yang dapat mengajukan Hakim Mahkamah Konstitusi, kecuali?a. DPRb. Presidenc. Mahkamah Agungd. Mahkamah Konstitusi
Harvey Moeis Ditahan Kasus Korupsi Tambang Timah; Dugaan Perjanjian Fiktif Rugikan 270T
Dari dugaan tinda pidana yang membuat Harvey Moeis ditahan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tindakan untuk memperkaya diri sendiri dilakukan secara melawan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pertambangan yang dijalankan tanpa adanya IUP. Diketahui pula bahwa dana hasil keuntungan yang didapatkan oleh Harvey Moeis disamarkan menjadi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dana CSR sering dijadikan sebagai kedok untuk mengalirkan dana hasil kejahatan. Terutama untuk memfasilitasi sarana dan fasilitas, baik para pemilik smelter maupun untuk dirinya sendiri.[8] Dengan demikian uraian-uraian di atas, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor.
Desa dan Kelurahan; Persamaan Serta Perbedaan Hukumnya
Berkaitan dari segi fungsi dan pelayanan, kelurahan umumnya memiliki pelayanan yang lebih lengkap dan berkembang. Kelurahan juga dapat memiliki berbagai kegiatan sosal, budaya, dan ekonomi yang lebih beragam. Sedangkan desa umumnya memiliki pelayanan yang lebih terbatas dibandingkan kelurahan. Pemerintahan desa biasanya lebih sederhana, dan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, fasilitas umum lainnya berkemungkinan besar tidak sekomprehensif kelurahan.[3]Dengan demikian, terlihat jelas bahwasanya desa dan kelurahan memiliki persamaan dan perbedaan yang tidak begitu jauh.
Hakim MK Genap Dalam Perselisihan Hasil Pemilu 2024?
Artinya pasal tersebut masih memberikan peluang pemeriksaan dengan jumlah hakim MK genap. Meski demikian, apabila terdapat perbedaan pendapat yang disebut juga dengan “dissenting opinion”, maka hal tersebut juga dapat dilihat dalam putusan.
Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013
Dasar utama dari putusan MK untuk merubah pasal 335 KUHP terkait perbuatan tidak menyenangkan adalah karena rumusan delik, kualifikasi, maupun perlakuan yang tak di ukur secara objektif. Seandainya dapat diukur, maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.
Pengelola Barang Milik Negara/Daerah dan 14 Kewenangan Pengelola BMN
Pengelola Barang Milik Negara berbeda dengan Pengelola Barang Milik Daerah, sebab obyek yang dikelolanya pun telah berbeda sumbernya. Barang Milik Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipegang oleh Kementerian Keuangan, sehingga Barang Milik Negara pun menjadi kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara. Di sisi lain, Barang Milik Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berada pada Gubernur/Walikota/Bupati, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah. Baik Pengelola Barang Milik Negara, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pengelola Barang Milik Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.
1047 Mahasiswa Diduga Korban Eksploitasi Kerja; MBKM Menjadi Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang
Sebanyak 1047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia diduga menjadi korban eksploitasi kerja berkedok magang di Jerman, pada Oktober hingga Desember 2023. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, pihak kepolisian tengah menyelidiki dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tersebut. Saat ini kepolisian telah menetapkan lima tersangka, yaitu SS (65), AJ (55), dan MZ (60) yang berdomisili di Indonesia, serta ER (39) dan AE (37) berdomisili di Jerman.[1]
Pengacara dalam Sudut Pandang Islam (Al Waqalah)
Profesi pengacara dalam masyarakat sering diasosiasikan dengan hal-hal negatif. Padahal profesi pengacara dalam sudut pandang Islam memiliki peranan yang..
Tenaga Kerja Migran Indonesia dan 3 Bentuk Perlindungannya
Sejak adanya UU PPMI, perlindungan terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia mulai diperhatikan. Dalam UU PPMI, perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia terdiri perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja. Perlindungan tersebut merupakan bentuk perhatian dari pemerintah agar terwujudnya Pekerja Migran Indonesia yang sejahtera dan terlindungi hak-haknya selama menjalankan pekerjaan. Selain itu, terdapat pula BP2MI sebagai badan yang melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
Pengumuman Pemilu Presiden 2024, Permintaan Diskualifikasi Paslon
Apabila nantinya MK memutus bahwa dugaan kecurangan hasil Pemilu 2024 benar adanya dan memutuskan untuk perhitungan suara ulang. Putusan MK tersebut dapat dijadikan bukti untuk memohon kepada Bawaslu agar mengeluarkan rekomendasi pembatalan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU sebelum perhitungan suara ulang dilaksanakan. Dengan demikian, meskipun MK tidak dapat mendiskualifikasikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik sebelum atau sesudah pengumuman pemilu presiden, sebagaimana diatur UU Pemilu. Namun tidak menutup kemungkinan, apabila putusan MK nanti mengabulkan permohonan PHPU dari 2 Paslon tersebut, dapat dijadikan bukti adanya TSM dalam pelaksanaan Pemilu 2024.