Cek dan Bilyet Giro Kosong Serta Akibat Hukum
Akibat pidana seseorang yang memberikan cek dan bilyet giro kosong juga dapat dimungkinkan. Kegagalan pembayaran dapat dilakukan misalkan bertujuan untuk melakukan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi dan terbukti bahwa pemberian cek/bilyet giro kosong dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka pemidanaan dapat dilakukan.
Otoritas Jasa Keuangan dan 2 Tugasnya
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya merupakan suatu lembaga independent dengan fungsi untuk mengawasi sektor-sektor pada jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan lainnya. Terdapat 3 tugas pengawasan dan pengaturan oleh OJK, yaitu pengawasan dan pengaturan pada kegiatan perbankan, pasar modal, serta jasa keuangan lain seperti dana pension dan asuransi. Pelaksanaan tugas tersebut juga disertai dengan kewenangan yang melekat pada OJK.
Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Dalam 3 Peraturan Mahkamah Agung
Berdasarkan 3 peraturan Mahkamah Agung di atas, dapat diketahui bahwa asas cepat sederhana dan biaya ringan menjadi perhatian utama bagi Mahkamah Agung. Kebijakan-kebijakan yang mampu membuat biaya perkara lebih ringan perlu terus diupayakan dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Putusan Cerai Ria Ricis Sempat Didownload Ratusan Ribu Kali, Ketentuan Sidang Terbuka dan Tertutup
Pembacaan putusan perceraian tetap tunduk pada Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, pada dasarnya pembacaan putusan perceraian dapat dilihat oleh khalayak umum.Di sisi lain, jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dapat dilihat bahwa dalam setiap perkara perceraian, putusan selalu ditulis “disamarkan”, begitu juga dengan para pihaknya. Hal tersebut untuk melindungi privasi bagi para pihak. Hal mana memang sudah seharusnya dilakukan, sebab rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat privat yang tidak seharusnya disampaikan kepada publik.Hal tersebut jugalah yang membuat Mahkamah Agung pada akhirnya menutup link download putusan cerai Ria Ricis, sebab putusan cerai Ria Ricis sempat didownload ratusan ribu kali sehingga membuat banyak orang mengetahui permasalahan dan apa yang telah terjadi di rumah tangga tersebut, yang mana seharusnya bersifat privat. Pembatasan tersebut seharusnya tidak hanya dilakukan kepada putusan cerai para artis saja, melainkan juga kepada seluruh perkara karena tentunya putusan tersebut memuat hal-hal yang tidak seharusnya disampaikan kepada publik karena bersifat privasi, hingga berpotensi akan memberikan trauma kepada salah satu atau para pihak.
Anggota DPR Dapat Pensiun? Segini Total Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
Belakangan kembali heboh terkait berita anggota DPR dapat pensiun. Hal tersebut tak ayal memunculkan tanda tanya kepada masyarakat apakah layak pengabdian selama 5 (lima) tahun anggota DPR kemudian diberikan uang pensiun.DPR sendiri merupakan badan perwakilan legislatif yang bertanggung jawab atas tiga fungsi diantaranya fungsi legislasi, pengawasan, dan penetapan anggaran yang dilaksanakan dalam wadah representasi rakyat. Pada kenyataannya mantan anggota DPR masih memperoleh gaji pensiun seumur hidup. Para anggota DPR akan mendapatkan gaji pokok dan tunjangan selama masa bakti serta uang pensiun dan THT setelah pensiun.[1]
5 Syarat Gugatan Dinyatakan Ne Bis In Idem
Ketika seseorang mengajukan gugatan terhadap perkara yang sama maka tergugat dapat mengajukan eksepsi. Terdapat 5 syarat gugatan dinyatakan ne bis in idem..
Naturalisasi: Syarat WNA Menjadi WNI
Proses naturalisasi para pemain Timnas Indonesia berdasar pada Pasal 20 UU Kewarganegaraan dengan alasan kepentingan negara di dunia sepakbola Internasional. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa kewarganegaraan secara istimewa yang diberikan haruslah dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif. Agar tidak terjadi suatu pemahaman di masyarakat terkait naturalisasi yang diberikan kepada warga asing itu sendiri.
Anggota DPR Dapat KIP Kuliah? Fungsi dan Tujuan KIP Kuliah
Meskipun tidak terdapat dalam aturan mengenai Anggota DPR dapat KIP Kuliah, secara sosiologis hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Sebab, seyogyanya bantuan pemerintah diberikan kepada warga negara yang ‘tidak mampu’ secara ekonomi. Sementara dari sisi sosiologis sekalipun, kedudukan Anggota DPR sebagai bagian dari lembaga negara tidak tepat untuk menerima program KIP Kuliah itu sendiri.Dengan demikian dalam hal ini, diperlukan suatu perbaikan terhadap implementasi dari program KIP Kuliah. perlu dibentuk suatu Komite Nasional yang tujuannya untuk melakukan seleksi terhadap penerima program KIP Kuliah. Lalu, data dari hasil seleksi tersebut harus dibuka secara transparan kepada seluruh masyarakat.
Mobile Banking dan Pengaturannya Serta Jika Terjadi Pembobolan
Adapun persyaratan utama bank untuk dapat melakukan layanan digital termasuk mobile banking sebagaimana Pasal 3 POJK 21/2023 harus memiliki infrastruktur teknologi informasi (TI) dan manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan digital secara optimal. Dalam penyelenggaraan layanan digital, bank juga wajib melakukan identifikasi nasabah atau calon nasabah dan verifikasi kebenaran kesesuaian data, informasi, dokumen pendukung yang diberikan nasabah/calon nasabah.
apabila terjadi pembobolan layanan digital nasabah termasuk mobile banking, Bank selaku pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana hal tersebut menjadi hak konsumen sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5 Universitas Terbaik di Dunia Buat Anak Hukum
Meski tingkat penerimaan yang cukup ketat, dan namanya yang sangat besar, namun tidak ada salahnya untuk berusaha dan bekerja keras menggapai Impian mengenyam pendidikan di 5 universitas terbaik di dunia untuk anak hukum tersebut di atas. Di samping untuk memperoleh ilmu hukum secara praktis, dengan belajar di luar negeri tentunya akan belajar pula sistem hukum yang berlaku di sana.