Naturalisasi: Syarat WNA Menjadi WNI
Proses naturalisasi para pemain Timnas Indonesia berdasar pada Pasal 20 UU Kewarganegaraan dengan alasan kepentingan negara di dunia sepakbola Internasional. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa kewarganegaraan secara istimewa yang diberikan haruslah dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif. Agar tidak terjadi suatu pemahaman di masyarakat terkait naturalisasi yang diberikan kepada warga asing itu sendiri.
Anggota DPR Dapat KIP Kuliah? Fungsi dan Tujuan KIP Kuliah
Meskipun tidak terdapat dalam aturan mengenai Anggota DPR dapat KIP Kuliah, secara sosiologis hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan. Sebab, seyogyanya bantuan pemerintah diberikan kepada warga negara yang ‘tidak mampu’ secara ekonomi. Sementara dari sisi sosiologis sekalipun, kedudukan Anggota DPR sebagai bagian dari lembaga negara tidak tepat untuk menerima program KIP Kuliah itu sendiri.Dengan demikian dalam hal ini, diperlukan suatu perbaikan terhadap implementasi dari program KIP Kuliah. perlu dibentuk suatu Komite Nasional yang tujuannya untuk melakukan seleksi terhadap penerima program KIP Kuliah. Lalu, data dari hasil seleksi tersebut harus dibuka secara transparan kepada seluruh masyarakat.
Mobile Banking dan Pengaturannya Serta Jika Terjadi Pembobolan
Adapun persyaratan utama bank untuk dapat melakukan layanan digital termasuk mobile banking sebagaimana Pasal 3 POJK 21/2023 harus memiliki infrastruktur teknologi informasi (TI) dan manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang mampu mendukung penyelenggaraan layanan digital secara optimal. Dalam penyelenggaraan layanan digital, bank juga wajib melakukan identifikasi nasabah atau calon nasabah dan verifikasi kebenaran kesesuaian data, informasi, dokumen pendukung yang diberikan nasabah/calon nasabah.
apabila terjadi pembobolan layanan digital nasabah termasuk mobile banking, Bank selaku pelaku usaha juga bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana hal tersebut menjadi hak konsumen sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5 Universitas Terbaik di Dunia Buat Anak Hukum
Meski tingkat penerimaan yang cukup ketat, dan namanya yang sangat besar, namun tidak ada salahnya untuk berusaha dan bekerja keras menggapai Impian mengenyam pendidikan di 5 universitas terbaik di dunia untuk anak hukum tersebut di atas. Di samping untuk memperoleh ilmu hukum secara praktis, dengan belajar di luar negeri tentunya akan belajar pula sistem hukum yang berlaku di sana.
Gugatan Class Action Menurut Perma 1/2002
Dengan demikian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perma 1/2002 tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis gugatan class action layak dipilih dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu di Indonesia. Dengan adanya gugatan class action ini apabila pihak korban menang dalam suatu perkara yang menggunakan gugatan class action dan sudah memiliki kekuatan hukum, secara otomatis korban yang lain dapat meminta ganti kerugian atas haknya tanpa perlu mengajukan gugatan lagi kepada pengadilan.
5 Fakultas Hukum Terbaik Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
seseorang yang bercita-cita atau ingin menekuni hukum tidak harus memaksakan masuk ke dalam 5 Fakultas Hukum Terbaik di Indonesia seperti yang tertera di atas, sebab pertimbangan untuk masuk ke universitas tentunya tidak hanya didasarkan pada keinginan saja. Meski demikian, tidak ada salahnya untuk mulai belajar sejak dini guna menggapai cita-cita dan memandang ke atas agar sekedar memiliki harapan atau tidak merasa tinggi hati.
Gugatan Wanprestasi Almas Kepada Gibran Ditolak Karena Merupakan Vexatious Litigation
Gugatan wanprestasi Almas kepada gibran yang ditolak karena beralasan vexatius litigation tersebut memiliki arti bahwa gugatan yang diajukan Almas hanya untuk mengganggu dan ada rasa tidak puas dari Almas kepada Gibran. Hal yang demikian sudah sepatutnya untuk diatur, sehingga warga tidak begitu saja mengajukan gugatan tanpa dasar fakta dan hukum yang tepat dan/atau benar, yang mana tentunya akan merugikan pihak Tergugat.
Apa itu Amicus Curiae? Dan 2 Contoh Perkaranya
Apa itu amicus curiae? Istilah tersebut muncul dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Anggaran Pendidikan Dalam APBN dan APBD
Anggaran pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang dirasakan masih krusial, meskipun masalah pembiayaan seutuhnya tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan, namun alokasi anggaran pendidikan berkaitan erat dengan kelancaran pembelajaran di sekolah, termasuk pengadaan sarana-prasarana dan sumber belajar. Sehingga apabila terjadi penyimpangan sangat berdampak terhadap kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia.
Uang Nasabah Diduga Hilang di Beberapa Bank BUMN, Bagaimana Pengaturan dan Pertanggungjawaban Jika Uang Nasabah Hilang?
Beberapa waktu lalu beredar video yang memperlihatkan adanya sejumlah uang nasabah diduga hilang di beberapa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Narasi dalam video tersebut mengklaim bahwa nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kehilangan uang karena dana mereka digunakan untuk serangan bantuan sosial dan membantu pemerintah merusak demokrasi, terkait dengan Pemilihan Umum 2024.[1] Selain Bank BRI, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) didemo oleh sejumlah nasabah akibat dugaan hilangnya sejumlah dana nasabah.[2] Akibat adanya informasi yang beredar tersebut, 2 (dua) pimpinan dari Bank BRI maupun Bank BTN, menjawab permasalahan bahwa informasi hilangnya sejumlah uang nasabah adalah tidak benar.
Proses ganti rugi kepada nasabah yang menderita kerugian harus ada pembuktian terlebih dahulu mengenai penyebab hilangnya dana nasabah tersebut. pembuktian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kerugian nasabah disebabkan perilaku melawan hukum pihak lain atau murni karena kesalahan daripada nasabah. Pihak yang harus membuktikan dan menyelidiki adalah bank itu sendiri, ini terkait dengan kemampuan bank yang menguasai teknologi dan membawa data-data transaksi nasabah sehingga bank berkewajiban membuktikan hal tersebut. Ketika bank mendapatkan laporan dari nasabah yang mengalami kehilangan dana, bank harus melakukan pemeriksaan terhadap riwayat transaksi nasabah tersebut.