Status Kewarganegaraan Indonesia Bisa Hilang? Ini 9 Penyebabnya
Dalam UU Kewarganegaraan sendiri tidak mengatur mengenai akibat hukum dari hilangnya status kewarganegaraan Indonesia, melainkan hanya dijelaskan secara tersirat dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD NRI 1945. Sehingga hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dari hilangnya kewarganegaraan seseorang. Sebab, status kewarganegaraan tersebut sangat penting baik dalam dunia nasional maupun internasional.
Pendaftaran Pelatihan Pembuatan Kontrak 2024
Yuk ikut pelatihan membuat kontrak ala profesional langsung dari perancang kontrak profesional yang sudah berpengalaman merancang beratus-ratus kontrak dengan klien perusahaan nasional hingga internasional. Pelatihan akan dipandu oleh Ibu Mirna Rahmaniar S.H., M.H., C.C.D., yang merupakan founder hukumexpert, advokat, konsultan hukum dan perancang kontrak tersertifikasi.
Daftar Peserta Kelas Online “Rapat Umum Pemegang Saham PT (RUPS PT)”
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga menjadi platform di mana pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan memberikan persetujuan terhadap keputusan penting perusahaan.
Cowok Obsesi Kepada Seorang Cewek Hingga Meneror, Ini 2 Aturan Ancaman Pidananya
Terhadap pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, ancaman pidana penjaranya paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Ancaman hukuman tersebut lebih tinggi dibanding dengan UU TPKS yang menjatuhkan ancaman pidana selama 4 (empat) tahun pidana penjara.Dengan demikian, ketentuan dalam UU TPKS maupun UU ITE menunjukkan bahwa dapat digunakan untuk menangani tindakan AP yang mana cowok obsesi kepada cewek bernama NR di atas hingga melakukan gangguan. Hanya saja terdapat perbedaan dari segi unsur-unsurnya, dimana UU ITE saat ini lebih komprehensif dan tegas memaknai perbuatan kesusilaan.
Cek dan Bilyet Giro Kosong Serta Akibat Hukum
Akibat pidana seseorang yang memberikan cek dan bilyet giro kosong juga dapat dimungkinkan. Kegagalan pembayaran dapat dilakukan misalkan bertujuan untuk melakukan penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi dan terbukti bahwa pemberian cek/bilyet giro kosong dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka pemidanaan dapat dilakukan.
Otoritas Jasa Keuangan dan 2 Tugasnya
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya merupakan suatu lembaga independent dengan fungsi untuk mengawasi sektor-sektor pada jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan lainnya. Terdapat 3 tugas pengawasan dan pengaturan oleh OJK, yaitu pengawasan dan pengaturan pada kegiatan perbankan, pasar modal, serta jasa keuangan lain seperti dana pension dan asuransi. Pelaksanaan tugas tersebut juga disertai dengan kewenangan yang melekat pada OJK.
Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Dalam 3 Peraturan Mahkamah Agung
Berdasarkan 3 peraturan Mahkamah Agung di atas, dapat diketahui bahwa asas cepat sederhana dan biaya ringan menjadi perhatian utama bagi Mahkamah Agung. Kebijakan-kebijakan yang mampu membuat biaya perkara lebih ringan perlu terus diupayakan dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
Putusan Cerai Ria Ricis Sempat Didownload Ratusan Ribu Kali, Ketentuan Sidang Terbuka dan Tertutup
Pembacaan putusan perceraian tetap tunduk pada Pasal 13 ayat (2) UU 48/2009. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, pada dasarnya pembacaan putusan perceraian dapat dilihat oleh khalayak umum.Di sisi lain, jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dapat dilihat bahwa dalam setiap perkara perceraian, putusan selalu ditulis “disamarkan”, begitu juga dengan para pihaknya. Hal tersebut untuk melindungi privasi bagi para pihak. Hal mana memang sudah seharusnya dilakukan, sebab rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat privat yang tidak seharusnya disampaikan kepada publik.Hal tersebut jugalah yang membuat Mahkamah Agung pada akhirnya menutup link download putusan cerai Ria Ricis, sebab putusan cerai Ria Ricis sempat didownload ratusan ribu kali sehingga membuat banyak orang mengetahui permasalahan dan apa yang telah terjadi di rumah tangga tersebut, yang mana seharusnya bersifat privat. Pembatasan tersebut seharusnya tidak hanya dilakukan kepada putusan cerai para artis saja, melainkan juga kepada seluruh perkara karena tentunya putusan tersebut memuat hal-hal yang tidak seharusnya disampaikan kepada publik karena bersifat privasi, hingga berpotensi akan memberikan trauma kepada salah satu atau para pihak.
Anggota DPR Dapat Pensiun? Segini Total Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
Belakangan kembali heboh terkait berita anggota DPR dapat pensiun. Hal tersebut tak ayal memunculkan tanda tanya kepada masyarakat apakah layak pengabdian selama 5 (lima) tahun anggota DPR kemudian diberikan uang pensiun.DPR sendiri merupakan badan perwakilan legislatif yang bertanggung jawab atas tiga fungsi diantaranya fungsi legislasi, pengawasan, dan penetapan anggaran yang dilaksanakan dalam wadah representasi rakyat. Pada kenyataannya mantan anggota DPR masih memperoleh gaji pensiun seumur hidup. Para anggota DPR akan mendapatkan gaji pokok dan tunjangan selama masa bakti serta uang pensiun dan THT setelah pensiun.[1]
5 Syarat Gugatan Dinyatakan Ne Bis In Idem
Ketika seseorang mengajukan gugatan terhadap perkara yang sama maka tergugat dapat mengajukan eksepsi. Terdapat 5 syarat gugatan dinyatakan ne bis in idem..