Pemasangan Baliho Pemilu di Reklame Hingga di Tempat Sembarangan: Potensi Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan
Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan-aturan PKPU di atas, sudah seharusnya dilakukan penertiban dan pengawasan yang berkelanjutan dari masing-masing pemerintah daerah atau bahkan diatur lebih lanjut oleh KPU. Masa kampanye memang tidak lama, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pemasangan baliho pemilu yang sembarangan akan sangat merugikan pihak-pihak tertentu meski hanya dalam jangka waktu sebentar. Di samping itu, pembersihan baliho pemilu juga tidak jarang akan sangat merepotkan bagi pemerintah daerah, sebab tidak sedikit oknum-oknum yang melakukan pemasangan baliho pemilu tersebut tidak melepas baliho pemilu meski masa kampanye telah usai.
Jangka Waktu Penahanan
Dalam hal tertentu, perpanjangan jangka waktu penahanan masih dapat dilakukan oleh setiap tingkat di atas, dengan catatan Tersangka/Terdakwa dalam keadaan sakit mental dan/atau fisik yang berat serta pidana yang diancamkan adalah lebih dari 9 (sembilan) tahun. Perpanjangan atas hal yang demikian dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi 30 hari.
Yurisprudensi Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 3597 K/PDT/1985 Tanggal 7 Mei 1987
Yursiprudensi tersebut merupakan salah satu landasan hukum yang mengatur terkait perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Jual-beli dengan hak membeli kembali merupakan bentuk perjanjian menurut KUHPerdata pasal 1519 dst., sedangkan jual-beli tanah/rumah sesuai dengan UU Pokok Agraria dikuasai oleh hukum adat yang tidak mengenal bentuk jual-beli dengan hak membeli kembali.
Analisa Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Terdapat beberapa bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya adalah suap dan/atau gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, nepotisme. Di samping itu, atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana utama berupa korupsi, juga dapat menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Pemilu 2024 dan 3 Macam Pelanggaran Pemilu
Terlepas dari kasus pelanggaran Pemilu 2024 baik yang telah diuraikan maupun yang terdapat dalam UU Pemilu, KPU sebagai penanggungjawab Pemilu perlu memperhatikan kepercayaan masyarakat menjelang Pemilu. Jika masyarakat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati, maka proses Pemilu menjadi tidak signifikan. Sebab dalam sistem demokrasi menrsyaratkan adanya kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala.[3]
Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Rancangan Pengesahan UU Desa dan Problematika Hukumnya”
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya saat ini sedang dilakukan perancangan UU Desa di DPR sebagai lembaga legislatif negara.
Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal, Bagaimana Kelanjutan Kasus dan Uang Pengganti 47 M Serta Kerugian Negara Akibat Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Berdasar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka dengan gubernur papua Lukas Enembe meninggal dunia, perkara korupsi yang masih pada tingkat penyidikan atau pemeriksaan persidangan, harus dihentikan manakala Tersangka/Terdakwa meninggal dunia. Adapun kerugian yang diduga telah ditimbulkannya dapat dimintakan melalui gugatan terhadap ahli waris Tersangka/Terdakwa yang meninggal dunia tersebut. Bagaimanapun, pengajuan gugatan tersebut seharusnya dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara, mengingat penyidik sudah menetapkan seseorang menjadi Tersangka serta Penuntut Umum sudah mengajukan tuntutan, yang artinya, setidaknya telah ada 2 bukti yang cukup yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan Tersangka/Terdakwa.
2 Jenis Upah Minimum dan Perbedaannya
Berdasar Permen Ketenagakerjaan 15/2009, terdapat 2 jenis Upah Minimum yang berlaku adalah UMP dan UMK. Baik itu UMP maupun UMK ditetapkan oleh Gubernur. UMP dan UMK tersebut terdiri dari Kebutuhan Hidup Layak yang kemudian disesuaikan dengan inflasi. Di sisi lain, terhadap wilayah tertentu, gubernur dapat menetapkan nilai upah minimum yang berbeda yang disebut dengan Upah Minimum Sektoral Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.
8 Golongan Pidana Denda yang Diterapkan Dalam KUHP 2023
Nilai denda dalam 8 golongan pidana denda tersebut sangat jauh berbeda dari denda yang diatur dalam KUHP beserta peraturan pelaksananya. Hal tersebut dikarenakan KUHP yang memang dibuat sekitar tahun 1800 dan berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terbit dengan nilai yang disesuaikan pada era-nya.