Pidana Terkait Cagar Budaya

Pidana Terkait Cagar Budaya

Semboyan Jasmerah yang disampaikan oleh Ir. Soekarno mungkin sudah banyak didengar. Istilah tersebut mengarah pada sikap agar tidak sekali-kali melupakan sejarah.

Cagar budaya yang sudah sepatutnya dijaga, dilindungi, dan merupakan aset dalam suatu wilayah. Untuk melindungi dan menjaga cagar budaya itu sendiri, pemerintah memberikan ketentuan pidana pada pelanggaran-pelanggaran yang dimungkinkan dilakukan oleh masyarakat umum, badan usaha, maupun instansi pemerintahan.

Ketentuan Pidana Pada UU Nomor 11 Tahun 2010

Peraturan terkait cagar budaya tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 dan PP Nomor 1 Tahun 2022. Namun ketentuan pidana dalam cagar budaya hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya) pada Bab XI Pasal 101-115 sebagai berikut:

Pengawasan dan Penyidikan

UU Cagar Budaya juga telah mengatur tentang pengawasan dan penyidikan pada cagar budaya. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan juga peran serta masyarakat.^[1] Sedangkan dalam hal penyidikan UU Cagar Budaya memberikan ketentuan bahwa penyidik berwenang untuk:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
2. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. membuat dan menandatangani berita acara; dan
10. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.^[2]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelestarian dan pengamanan terhadap cagar budaya telah dilakukan baik secara preventif maupun represif. Adanya ancaman pidana terkait cagar budaya menunjukkan perlindungan secara preventif dan represif. Namun demikian, pengamanan dan perlindungan tersebut tentunya membutuhkan peran serta baik dari aparat maupun masyarakat. Generasi muda perlu untuk tahu dan mengenali sejarahnya, sehingga dapat menghargai serta terus berjuang untuk kemerdekaan rakyat dari segi kesejahteraan.

Penulis: Hasna M. Asshofri, S.H.

Editor: Robi Putri J., S.H., M.H., CTL., CLA., & Mirna R., S.H., M.H., CCD.

^[1] Pasal 99 UU Nomor 11 Tahun 2010

^[2] Pasal 100 UU Nomor 11 Tahun 2010

Baca juga:

Cagar Budaya di Indonesia Dan Ini 4 Syaratnya

Hak Atas Tanah Yang Bangunan Diatasnya Berstatus Cagar Budaya

Situs Warisan Dunia

Tonton juga:

KUHAP

Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya| Pidana terkait cagar budaya|