
Aset Terdakwa Korupsi yang Meninggal
Dengan meninggalnya terdakwa sebelum diputus atau masih tahap pemeriksaan di pengadilan, maka penuntutan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lebih lanjut, dilihat dari ketentuan Pasal 34 UU Tipikor, menegaskan bahwa apabila secara nyata terdapat kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh terdakwa sekalipun telah meninggal dunia pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, maka kerugian terhadap negara dapat dikembalikan ke kas negara melalui gugatan perdata.

Tindak Pidana Terkait dengan Kepailitan dan PKPU
UU KPKPU sama sekali tidak mengatur mengenai ketentuan pidana, namun ternyata terdapat beberapa perbuatan dalam ranah kepailitan dan PKPU yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sanksi pidana dimaksud berada di luar UU KPKPU. Tidak diatur secara jelas ukuran dari independensi tersebut dalam UU KPKPU, namun bisa dimungkinkan salah satu sanksi pidana yang dikenakan adalah sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana kolusi.

Latihan Soal Ujian Profesi Advokat
Artikel sebelumnya, telah kami berikan soal Latihan Ujian Profesi Advokat part 5. Berikut kami berikan soal latihan UPA part 6 sebagai berikut:

Daftar Peserta Kelas Online Gratis “Serba-Serbi Menjadi Pejabat Lelang Kelas II”
Dalam kesempatan kali ini Tim hukumexpert bersama dengan Ibu Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., CCD selaku ketua pelaksana dan Founder of Hukumexpert.com telah berhasil menyelenggarakan kelas online gratis yang bertema "Serba-Serbi Menjadi Pejabat Lelang Kelas II" dengan pemateri Ibu Purwaning Rahayu Sisworini, S.H., M.Kn., selaku Pejabat Lelang Kelas II Malang dan dimoderatori oleh Adelya Hiqmatul Maula, S.H., selaku Legal Analyst of hukumexpert.
Pengangkatan Sita
Pengangkatan sita berarti melepaskan sita terhadap penyitaan yang telah dilakukan oleh pengadilan. Â Dilakukan apabila sita atas barang tersebut…

Prosedur Penjualan Senjata Api
Transaksi jual beli senjata api tentu tidaklah sembarangan dan mudah dalam memperoleh izinnya. Dijelaskan pada Pasal 145 jo. Pasal 137 ayat (1) Perpol 1/2022, bahwa senjata api yang memiliki izin penjualan adalah peralatan keamanan yang digolongkan senjata api untuk kepentingan olahraga. yang meliputi, air Pistol dan air Rifle; airsoft gun; dan panahan. Sehingga penggunaan senjata api tersebut hanya dapat digunakan di lokasi latihan dan lokasi pertandingan.
Pelaksanaan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag
Penetapan oleh Pengadilan tentang sita tersebut berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk melaksanakan sita jaminan dimaksud. Selanjutnya panitera atau juru sita tersebut melakukan penyitaan dan memberitahukan kepada tergugat. Pemberitahuan/Relaas dimaksud berisi tanggal pelaksanaan sita dan perintah agar tergugat hadir dalam persidangan. Pada hari pelaksanaan sita jaminan, jurusita bersama dengan majelis hakim hadir dengan dua orang saksi hadir di tempat barang terletak.

Tindak Pidana Makar Pada Negara
Makar yang dimuat dalam Pasal 139a, 139b, dan 140 KUHP tidak masuk dalam bab mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, melainkan masuk dalam kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya. Dilihat dari ketentuan-ketentuan tersebut, langsung menyebutkan perbuatan makar namun tidak merumuskan definisi yang pasti mengenai perbuatan makar itu sendiri. Oleh karena itu, semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, definisi makar dapat dilihat dalam Pasal 160 UU KUHP.

TNI Keberatan Kepala Basarnas Ditetapkan Tersangka Korupsi Oleh KPK
Komandan Pusat Polisi Militer (Puspopam) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Muda Agung Handoko yang mewakili TNI keberatan kepala basarnas ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK. Penyidikan dalam UUPM adalah tindakan penyidik angkatan bersenjata untuk mengumpulkan bukti dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidananya. Berkaca pada kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas di atas, seharusnya diperiksa oleh pengadilan militer sesuai ketentuan dalam Pasal 9 UUPM. Akan tetapi, kasus tersebut ternyata melibatkan orang yang bukan bagian dari militer, maka diberlakukan Peradilan Koneksitas.

Eksepsi dan Pleidoi
Eksepsi dan Pleidoi adalah dua jenis surat yang dibuat oleh Terdakwa dalam suatu proses peradilan pidana. Apabila dalam…
