Melalui UU Perfilman, Lembaga Sensor Film memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 60-61 UU Perfilman, yaitu:
1. Melaksanakan penyensoran berdasarkan pedoman dan kriteria sensor film dan mengacu pada ketentuan UU Perfilman;
2. Melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor;
3. Mengembalikan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film yang disensor untuk diperbaiki;
4. Mengembalikan iklan film yang tidak sesuai isi film kepada pemilik iklan film untuk diperbaiki;
5. Dapat mengusulkan sanksi administratif kepada pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman/pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan.
6. Memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film;
7. Membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh dan iklan film;
8. Mensosialisasikan secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film agar dapat menghasilkan film yang bermutu.
Kategori
- Administrasi
- Arbitrase
- Asusila
- Biografi
- Demokrasi
- Filsafat Hukum
- Hak Asasi Manusia
- Hak Kekayaan Intelektual
- Hukum Acara
- Hukum Adat
- Hukum Administrasi Negara
- Hukum Agraria
- Hukum Asuransi
- Hukum Bisnis
- Hukum dan HAM
- hukum internasional
- Hukum Islam
- Hukum Keimigrasian
- Hukum Kejahatan Elektronik
- Hukum Kelautan & Penerbangan
- Hukum Keluarga
- Hukum Kepailitan & PKPU
- Hukum Kepegawaian
- Hukum Kesehatan
- Hukum Ketenagakerjaan
- Hukum Keuangan Negara
- hukum konstitusi
- Hukum Lalu Lintas
- Hukum Lingkungan
- Hukum Militer
- Hukum Pajak
- Hukum Pasar Modal
- Hukum Pemerintahan
- Hukum Pengangkutan
- Hukum Penyelesaian Sengketa
- Hukum Perbankan
- Hukum Perbankan Syariah
- Hukum Perdata
- Hukum Perijinan
- Hukum Perjanjian
- Hukum Perkawinan
- Hukum Pers
- Hukum Persaingan Usaha
- Hukum Pertambangan
- Hukum Pertanahan
- Hukum Perusahaan
- Hukum Pidana
- Hukum Tata Negara
- Hukum Tindak Pidana Korupsi
- Hukum Waris
- Hukumexpert
- Informasi Publik
- Istilah Hukum
- ITE
- Kelas Online Gratis Hukumexpert
- Kepailitan & PKPU
- Omnibus Law
- opini
- Pemilu
- Penelitian Hukum
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Perguruan Tinggi
- Perlndungan Konsumen
- Perma dan Yurisprudensi
- Perselisihan Hubungan Industrial
- Pornografi
- Profesi Hukum
- Putusan Mahkamah Konstitusi
- rekomendasi hukum
- Resensi Buku
- Soal CPNS
- Soal Ujian Hukum Acara MK
- Soal Ujian Profesi Advokat
- Tata Usaha Negara
- Teori Hukum
- terorisme
- Uncategorized
- Webinar Hukumexpert
Label
#alternatif penyelesaian sengketa
#APS
#arbitrase
#arbitrase internsioal
#arbitrase komersial internasional
#ardibca
#bankbca
#bcabank
#hukumperbankan
#ijinkayu
#kayulegal
#kontrak
#legalitaskayu
#mahkamah konstitusi
#nurchuzaimah
#pegawaibca
#pengacara #pengacaradalamIslam #pengacaraIslam
#pengujian undang-undang
#perbuatanmelawanhukum
#perdata
#perkawinanbedaagama
#perlindungankonsumen #bisnis #marketing #hukumbisnis #hukumperlindungankonsumen #konsumen #klausulabaku #kontrakbaku
#perlindungankonsumen #kondotel #bisnis #marketing #Islam #investasi
#pernikahanbedaagama
#pidana
#salahkliring
#salahtransfer
#sistemverifikasilegalitaskayu
#SVLK
#UPA #tipsdantrikupa #tpsdantrickupa #caramengerjakanupa #advokat #ujian #advokat #tips #trik