Diskresi, Izin dan Dispensasi

Diskresi, Izin dan Dispensasi merupakan istilah yang dikenal dalam hukum administrasi negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Ketiganya adalah istilah yang berbeda dari tindakan Mandat dan Delegasi.

Dilihat dari definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa diskresi merupakan kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. atau tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan. Sementara itu, izin dapat pula diartikan suatu persetujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Sedangkan dispensasi diartikan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatuan tersebut. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti yang menyisihkan pelanggaran dalam hal khusus.

Dari pengertian ketiga istilah tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Sumber: data diolah oleh Penulis

Berdasar perbedaan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan dari ketiga istilah tersebut. Dilihat dari bentuknya, diskresi dapat berupa keputusan dan/atau tindakan, sementara izin dan dispensasi berbentuk keputusan. Selain itu, dilihat dari persyaratannya pun juga memiliki perbedaan dari ketiganya. Untuk lebih menggambarkan penerapan dari ketiga istilah tersebut, berikut contohnya:

1. Penerapan diskresi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pernah dilakukan pada saat menanggulangi pandemic covid-19. Diskresi tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Aturan tersebut mengatur upaya penanggulangan covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batasan-batasan bagi penyelenggara pemerintahan dalam penanggulangan covid-19. Saat ini aturan tersebut telah dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

2. Penerapan Izin yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, misalnya dalam pembangunan suatu perumahan yang membutuhkan izin dari pemerintah berupa izin lingkungan, izin rencana tata ruang dan wilayah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

3. Penerapan dispensasi yang dikleuarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, misalnya dispensasi nikah yang diajukan kepada pengadilan bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat perbedaan penerapan dari ketiga istilah tersebut yang diatur dalam UUAP. Akan tetapi penerapan dari ketiga istilah tersebut haruslah merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Penulis: Rizky Pratama J., S.H.

Editor: Robi Putri J., S.H., M.H., CTL., CLA., & Mirna R., S.H., M.H., CCD.