Home / Hukum Perdata

Hukum Perdata

Syarat-Syarat Permohonan kepada Pengadilan Negeri

Permohonan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan ini biasanya diajukan apabila terdapat kesalahan pada identitas dokumen seperti akta kelahiran, penggantian nama, permohonan adopsi, pengampuan dan lain-lain sesuai ketentuan dalam perundang-undangan. Seseorang yang ingin mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri wajib membawa syarat-syarat […]

Dugaan Investasi Bodong Yusuf Mansur : Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Investasi Hotel dan Apartemen di Indonesia?

Baru-baru ini banyak menjadi perbincangan di media sosial terkait kasus yang menyeret nama Jamโ€™an Nurchotib Mansur alias Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur dkk digugat oleh 12 (dua belas) orang karena diduga ingkar janji alias wanprestasi dana investasi uang patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh.[1] Atas gugatan tersebut, sidang perdana telah digelar di […]

Apa Itu SNI Dan Cara Mendapatkan Label SNI

Globalisasi telah menjamah berbagai sendi kehidupan manusia sehingga apa yang terjadi di salah satu bagian dunia dapat segera dapat diketahui oleh bagian dunia lainnya. Berbagai macam produk bisa dengan mudah diakses oleh siapapun termasuk produk-produk yang berasal dari Indonesia. Standarisasi terhadap produk-produk dari Indonesia dibuat agar produk-produk tersebut dapat bersaing dengan produk-produk global. Standarisasi tersebut […]

Syarat Pendaftaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden […]

Aturan Tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan Keimigrasian meliputi terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap lalu […]

Pengelolaan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014)). Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, […]

Apa itu Klausula Baku dan Batasan-batasannya

Pada dasarnya perjanjian memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuatnya selama dibuat sesuai dengan hukum dan memenuhi syarat keabsahan sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Meski demikian, untuk mempersingkat waktu dan dengan dalih efisiensi bisnis, tidak jarang para pelaku bisnis menggunakan suatu perjanjian yang telah dibuat bentuk dan isinya sehingga pihak lain hanya perlu menandatangani jika menyetujuinya, atau tidak menandatangani perjanjian tersebut jika tidak menyetujuinya, yang biasa disebut sebagai klausula baku.

Pengesampingan/Pengecualian Pasal 1266 Burgerlick Wetboek (BW) dalam Perjanjian

Pengesampingan Pasal 1266 & 1267 BW biasanya terjadi ketika seseorang melakukan suatu perjanjian. Berdasarkan asas pacta sunt servanda yang mana diatur dalam Pasal 1338 BW menyebutkan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah/para pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan perjanjian harus dilaksanakan dengan […]

Pengampuan yang Salah Satu Subyeknya Warga Negara Asing (WNA)

Pengampuan dalam hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan” Selanjutnya, Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum […]
1 14 15 16 17 18 25