Dalam UU Kewarganegaraan sendiri tidak mengatur mengenai akibat hukum dari hilangnya status kewarganegaraan Indonesia, melainkan hanya dijelaskan secara tersirat dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD NRI  1945. Sehingga hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dari hilangnya kewarganegaraan seseorang. Sebab, status kewarganegaraan tersebut sangat penting baik dalam dunia nasional maupun internasional.

Proses naturalisasi para pemain Timnas Indonesia berdasar pada Pasal 20 UU Kewarganegaraan dengan alasan kepentingan negara di dunia sepakbola Internasional. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan bahwa kewarganegaraan secara istimewa yang diberikan haruslah dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif. Agar tidak terjadi suatu pemahaman di masyarakat terkait naturalisasi yang diberikan kepada warga asing itu sendiri.

Kedudukan anak dalam hukum di Indonesia adalah hal yang penting diketahui siapapun. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hal yang penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, pembentukan lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak, dan penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan anak. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam melindungi anak. Pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak melalui berbagai kebijakan dan program. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi anak, dan keluarga perlu memberikan pengasuhan yang layak dan penuh kasih sayang kepada anak.

Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut ‘UU Pengadilan HAM’). Pasal 7 UU Pengadilan HAM menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karakteristik kejahatan genosida diatur pada Pasal 8 UU Pengadilan HAM. Penyelesaian atas perkara pelanggaran HAM berat dilakukan dengan mengedepankan proses hukum secara pidana atau hukum pidana sebagai primum remedium.