Persyaratan Advokat
Persyaratan Advokat adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum menjadi advokat, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18…
Tugas dan Wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
Tugas dan wewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menjadi sorotan dan memiliki peran yang penting pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan 1997. Pembentukan tersebut kemudian direalisasikan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, BPPN mengelola total sekitar Rp 640 triliun rupiah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penyehatan perbankan.
Maba UIN Surakarta Dipaksa Registrasi Pinjol, Bisakah Dibatalkan?
Kasus pemaksaan registrasi pinjaman online terhadap sejumlah mahasiswa baru di UIN Surakarta masih dalam tahap pendaftaran atau belum terdapat perjanjian pinjam-meminjam. Meskipun masih dalam tahap registrasi, akan tetapi hal tersebut sudah merupakan hal yang dilarang dalam Pasal 236 ayat (4) huruf f UU PPSK. Hal ini dikarenakan pihak aplikasi tersebut dalam melakukan penawaran atau layanan produk hanya berdasarkan komunikasi pribadi tanpa adanya persetujuan dari konsumen. Adanya pemaksaan pendaftaran atau registrasi aplikasi pinjaman online dengan dalih kerja sama sponsorship pada dasarnya dapat dikatakan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
Macam-Macam Pajak Daerah
Ketentuan mengenai pajak daerah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan tetapi aturan ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi kepada pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah unuk pelayanan masyarakat.
Gugatan Rekonvensi/Gugatan Balik
Gugatan Rekonvensi/Gugatan Balik adalah gugatan yang diajukan balik oleh Tergugat dalam satu pokok perkara kepada Penggugat. Gugatan Rekonvensi/Gugatan…
Dasar Hukum dan Tata Cara Pidana Kebiri Kimia
Dasar hukum dan tata cara pidana kebiri kimia banyak menjadi pertanyaan di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin…
Hak Asuh Pinkan Mambo Terancam Dicabut
Apakah hak asuh Pinkan Mambo Terancam Dicabut setelah berita dan kejadian yang ramai diperbincangkan belakangan ini, cukup menarik…
Sita Penyesuaian/Vergelijkende Beslag
Sita Penyesuaian/Vergelijkende Beslag merupakan suatu tindakan untuk melakukan sita terhadap benda yang telah disita sebelumnya atau terhadap benda…
Retribusi Daerah
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa subjek retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, atau perizinan. Kemudian jenis retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Rumor Gaji Komisaris BUMN Milyaran Rupiah, Benarkah?
Besarnya Gaji anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan. Akan tetapi terdapat perbedaan penentuan besaran gaji antara Direksi dengan Dewan Komisaris BUMN. Gaji direksi ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri. Sementara, gaji Dewan Komisaris ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan.